Categories
Data

Jokowi: “Vaksin Corona untuk masyarakat Nusantara gratis”

Diperbarui 16 Desember 2020, 16: 21 WIB YouTube Presiden Joko Widodo melalui akun YouTube Sekretariat Pemimpin pada Rabu (16/12) siang mencanangkan pelaksanaan vaksinasi corona untuk semesta masyarakat gratis.

16 Desember 2020, 14: 32 WIB

Diperbarui 16 Desember 2020, 16: 21 WIB

Joko widodo, vaksin, gratis

Presiden Joko Widodo melalui akun YouTube Tata usaha Presiden pada Rabu (16/12) terang mengumumkan pelaksanaan vaksinasi corona untuk seluruh masyarakat gratis.

Pengumuman tersebut disampaikan presiden setelah “menerima masukan dari masyarakat” dan melakukan “penghitungan ulang mengenai keuangan negara”.

“Jadi setelah menerima masukan dari bangsa, dan setelah kalkulasi ulang, melaksanakan penghitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis, ” kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Induk, Rabu (16/12). “Sekali lagi percuma tidak dikenakan biaya sama seluruhnya. ”

Jokowi melanjutkan, “Untuk tersebut saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun taksiran 2021. ”

Selain itu, presiden mengatakan telah menginstruksikan menteri keuangan untuk memprioritaskan serta merealokasi dari anggaran lain terpaut ketersediaan dan vaksinansi gratis, “Sehingga tidak ada alasan bagi klub untuk tidak mendapatkan vaksin. ”

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengumumkan akan menjadi penyambut vaksin pertama, “untuk memberi kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat kalau vaksin yang digunakan aman. ”

Presiden juga mengingatkan masyarakat buat terus menjalankan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan membasuh tangan, untuk kebaikan semuanya.

Pernyataan Jokowi itu menyusul kekhawatiran sejumlah bagian akan terjadinya komersialisasi vaksin. Sebab sebelumnya, pemerintah menyiapkan dua rancangan vaksin, yakni yang gratis dan mandiri atau berbayar.

Berapa dana yang dibutuhkan?

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan pemerintah sedang bisa menggunakan Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 untuk menaggulangi biaya vaksinasi Covid-19, jika dana yang dibutuhkan kira-kira Rp55, 5 triliun.

Angka tersebut merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir November lalu untuk penanganan Covid-19, tercatat program vaksinasi.

“Jadi sumber pertama itu menggunakan SILPA tahun 2020, terutama di pemerintah pusat kan jarang Rp100-150 triliun. Yang kedua selalu dari SILPA daerah, yang pula sekitar Rp100 triliun. Bayangkan. Tersebut belum realokasi. Apalagi kalau anggarannya cuman Rp55 triliun, pasti mampu dibayar lunas, tanpa harus mengutak-atik di APBN 2021, ” kata Tauhid kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/12).

“Kalaupun itu masih dirasakan sulit, saya kira memang kita masih bisa melakukan proses realokasi dari yang kenaikannya paling luhur, misalnya [Kementerian Pekerjaan Umum] PU itu kan 2021 itu dekat dua kali lipat untuk belanjanya.

“Saya kira ada problem begini, nggak mungkin segenap anggaran PU itu bisa bersih semua di tahun 2021 sebab ada kapasitas kelembagaan, kapasitas pemasokan barang dan jasa, kapasitas SDM untuk melakukan eksekusi sedemikian tumbuh bisa selesai di tahun 2021. Termasuk juga di pertahanan kebahagiaan, yang saya kira masih mampu dilihat meskipun jumlahnya relatif lebih kecil daripada di, katakanlah, PU. Menurut saya itu bisa juga jadi pertimbangan, ” tambahnya.

Tauhid merujuk pada anggaran pertahanan dengan meningkat sekitar Rp20 triliun dipadankan tahun 2020.

Lebih lagi, Tauhid mengatakan bahwa ada berbagai macam jenis vaksin Covid-19 dengan harga dengan berbeda-beda.

Vaksin Covid-19

Dalam memperkirakan anggaran, ia mengestimasi harga vaksin untuk satu orang adalah kira-kira Rp450. 000. Pemerintah, lanjutnya, bisa memberi vaksinasi gratis pada kira-kira 160 juta orang dengan menggelontorkan sekitar Rp144 triliun.

Dalam hal itu, perkiraan 160 juta adalah yang jumlah yang menjadi prioritas dengan harus divaksin dari seluruh warga Indonesia, yang mencapai sekitar 260 juta orang.

“Apabila anggarannya lebih gembung dari itu, Rp145 triliun atau lebih, maka kita bisa lihat seberapa jauh itu bisa dianggarkan di tahun 2022. Kan kalau kita lihat, 2021, berapa sih vaksin yang bisa disediakan sebab supplier ? Membangun tidak bisa sampai 320 juta vaksin, asumsinya 160 juta penduduk, pasti kan bertahap, ” tutur Tauhid.

Beberapa vaksin diperkirakan membutuhkan dua dosis untuk mencapai tingkat kekebalan maksimal.

Hingga waktu penyusunan berita ini pada Rabu (16/12) sore, pemerintah belum mengumumkan total dosis yang akan disediakan di dalam skema vaksinasi, maupun jenis vaksin yang akan digunakan.

Sebelumnya, pemerintah mentargetkan memvaksin sekitar 182 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok.

Juru Kata Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan program vaksinasi masih sedang disiapkan.

“Mohon menunggu penjelasan yang lebih teknis ini pada rilis kemudian karena masih dalam tahap finalisasi. Pada prinsipnya aksesibilitas masyarakatlah yang utama, ” kata Juru Cakap Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, melalui pesan tertulis kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/12).