Categories
Data

Kepala Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Sigi

13 Desember 2020, 15: 23 WIB M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTI Presiden Joko Widodo mengatakan tidak dapat ada masyarakat yang semena-mena menentang hukum, namun di sisi lain aparat hukum wajib menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

13 Desember 2020, 15: 23 WIB

Presiden Joko Widodo mengatakan tidak boleh ada masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, namun di sisi asing aparat hukum wajib menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

Situasi itu diutarakan Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan wartawan tentang pembunuhan empat orang sipil dalam urusan terorisme di Sigi, Sulteng, serta tewasnya enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) dalam friksi dengan polisi.

Versi polisi menuturkan enam anggota FPI itu ditembak mati, karena berusaha menyerang aparat kepolisian yang membuntutinya. Namun versi FPI menyebutkan mereka diserang terlebih dahulu.

Insiden ini kemudian menimbulkan kritikan para pegiat HAM yang menyuarakan tindakan kepolisian sudah melewati pemisah. Namun sebagian lainnya dapat melakoni langkah kepolisian tersebut.

Tindak kekerasan jarang polisi dan anggota FPI tersebut terjadi setelah pimpinan FPI Rizieq Shihab menolak pemanggilan polisi terkait acara pernikahan anaknya yang memper kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tubuh.

Akhirnya, Rizieq bersedia memenuhi panggilan kepolisian setelah statusnya dinaikkan menjadi simpulan. Kini dia ditahan di Polda Metro Jaya.

Apa pernyataan lengkap Kepala Jokowi?

Di awal pernyataannya, Pemimpin mengatakan, sebagai negara hukum, telah seharusnya hukum harus ditegakkan & dipatuhi untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negara.

“Jadi, sudah adalah kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil, ” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12) pagi, usai berolahraga roda.

“Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya, “ujar Presiden, seperti dimuat di video You Tube Sekretariat Kepala.

Bersandarkan hal itulah, demikian Presiden, tak boleh ada anggota masyarakat dengan semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat. “Apalagi membahayakan bangsa dan negara”.

Dalam konteks inilah, aparat norma “tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun” dalam melakukan penegakan, katanya.

‘Aparat wajib lindungi HAM’

Namun begitu, dalam menjalankan tugasnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar aparat penegak dasar “wajib mengikuti aturan hukum di menjalankan tugasnya”.

Aparat hukum juga tetap “melindungi hak asasi manusia & menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur, ” tegas Presiden.

Apabila ada perbedaan pendapat perihal proses penegakan hukum, presiden meminta semua pihak menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, yaitu melalui proses peradilan.

Jika menggunakan keterlibatan lembaga independen, menurutnya, klub dapat menyampaikan pengaduannya ke Upah Nasional (Komnas) Hak Asasi Bani adam.