Categories
Data

Mensos Juliari Batubara jadi tersangka manipulasi bansos Covid-19, ancaman hukuman beku bakal menanti?

Diperbarui 2 jam yang lalu Jarang Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus sangkaan korupsi bantuan sosial Covid-19. Real jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk tak main-main dalam penggunaan anggaran bahaya terutama saat pandemi Covid-19.

6 Desember 2020, 09: 05 WIB

Diperbarui 2 jam yang lulus

Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi bantuan baik Covid-19.

Padahal jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo tahu kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19.

Seruan ini kembali disampaikan melalui unggahan di Twitter, hari Minggu (06/12).

Jokowi mengatakan sejak kausa, ia sudah “mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tak korupsi”.

“Karena itulah, terkait penetapan Gajah Sosial sebagai tersangka oleh KPK, saya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Saya tidak akan melindungi siapapun yang terlibat manipulasi, ” kata Jokowi.

Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu (06/12) dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap lengah pada Sabtu (05/12) lalu terkait dugaan korupsi bansos untuk wileteayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial.

Mengenakan jaket, topi dan masker warna hitam, Juliari tiba di KPK pada Minggu (06/12) pukul 02. 45 WIB, hampir utama jam setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka dirinya dan sejumlah pejabat Kemensos serta pihak swasta.

Apa kata KPK?

Dalam konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara (JPB) menerima Rp17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan buat keluarga miskin yang terdampak kelanjutan wabah virus corona.

KPK menduga uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.

“KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penyambut JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi adalah AIM dan HS, ” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (06/12) dini hari.

Real, jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan kabinetnya untuk tak main-main dalam penggunaan anggaran petaka terutama saat pandemi Covid-19.

Bisa ‘t erancam hukuman mati

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, penguasa pusat dan daerah yang melaksanakan tindak korupsi berkaitan dengan taksiran bencana Covid-19 terancam hukuman pasif.

“Saya ingatkan, menurut UU Aksi Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling tinggi seumur hidup ataupun 20 tahun penjara. Namun, di keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini, maka ancaman hukuman hancur ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku, ” tegas Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, 15 Juni lalu.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam hal tindak pidana manipulasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. ”

Ketua KPK Firli Bahuri pada Agustus berantakan menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 hadir atau memenuhi unsur ‘dalam laksana tertentu’ sesuai ayat 2 perkara 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi.

Sehingga, hukuman mati cocok menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.

Bagaimana kasus dugaan manipulasi bansos ini bermula?

Sehari sebelumnya, pada Sabtu (05/12) dini hari, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap MJS dan SN yang merupakan pejabat Kementerian Sosial, serta tersangka asing dari pihak swasta, yakni AIM dan HS.

“Uang disiapkan AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung dengan disimpan di dalam tujuh koper, tiga ransel dan amplop yang jumlahnya Rp14, 5 miliar, ” jelas Firli.

Tim KPK mengamankan MJS, SN, dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta serta selanjutnya diamankan di KPK buat pemeriksaan.

Ketua KPK Firli Bahuri membaca kasus dugaan korupsi di Departemen Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos dalam rangka penanganan Covid-19.

Pemasokan barang itu berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada 2020 dengan nilai Rp 5, 9 triliun dengan 272 kontrak serta dilaksanakan sebanyak dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial, menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut secara penunjukan langsung antar rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan di rekanan kepada Kementerian Sosial mencuaikan MJS.

“Untuik fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sejumlah Rp10. 000 paket sembako lantaran nilai Rp300. 000 per paket bansos, ” jelas Firli.

Penguasa Pembuat Komitmen di Kementerian Baik Matheus Joko Santoso (kanan) berlaku menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap sekitar Rp8, 2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama.

“Diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan dengan tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8, 2 miliar, ” prawacana Firli Bahuri.

Ia menambahkan pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB.

Uang tersebut, kata Firli, diduga digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB.

Selanjutnya, pada periode kedua pengamalan bansos sembako, yakni dari Oktober sampai Desember 2020, terkumpul kekayaan sekitar Rp8, 8 miliar.

“Itu juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB, ” tambah Firli.

Dengan demikian, Juliari diduga menyambut uang suap total sekitar Rp17 miliar yang diduga digunakan buat keperluan pribadi.

Atas dugaan itu, KPK menetapkan Juliari dan empat orang lain sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima uang sogok bersama MJS dan AW.

Tatkala itu, dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS.

KPK telah menyangkakan JPB melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 tulisan a atau Pasal 12 tulisan b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan AIM dan HS selaku pemberi uang sogok, disangkakan melanggar Pasal 5 Bagian (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b ataupun Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi.

Bansos rawan manipulasi

Lebih jauh, Firli mengungkapkan kalau sejak awal terjadinya pandemi Covid-19, KPK telah melakukan berbagai jalan pemberantasan korupsi dan upaya pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19.

“KPK sejak awal sampaikan daerah atau titik rawan korupsi, salah satunya bansos, ” jelas Firli.

Jalan pencegahan yang dilakukan KPK, kurun lain dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8/2020 tentang penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa percepatan penanganan Covid-19, khususnya bantuan sosial.

Selain tersebut, KPK juga menerbitkan SE 11/2020 tentang penggunaan pelaksanaan bantuan sosial dengan berbasis data terpadu.

“Bantuan sosial harus tepat sasaran, langsung guna dan tidak disalahgunakan, ” tegas Firli

Ia menambahkan, KPK juga telah membangun aplikasi Bangun Bansos sehingga seluruh masyarakat mampu ikuti tata kelola pemberian bantuan.

“Bahkan secara langsung, Deputi Pencegahan terlibat langsung dalam Gugus Suruhan untuk mencegah tindak korupsi di pusat dan daerah, supaya peraturan kelola dilaksanakan secara transparan & akuntabel, ” imbuhnya.

Sebelumnya, Pengkaji Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan menelungkupkan celah korupsi.

“Di situasi bencana, perlindungan dan keterbukaan itu jadi lesu dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang merata. Yang utama itu masalah lengkap, dan audit itu terakhir, ” kata Hanifah.

Hanifah melanjutkan, secara umum modus korupsi yang muncul dalam penyaluran dana bansos, yaitu mengurangi jatah penerima atau bahkan ada dengan tidak menerima bansos sama sekali.

Sebelumnya, tercatat sejumlah kasus penyelewengan uang bansos yang melibatkan pejabat, termasuk mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang dihukum enam tahun penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah & bansos dan mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, Heru Wahyudi, divonis 18 tahun karena korupsi dana bansos.

Bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19

Pada April silam, Presiden Joko Widodo merinci jumlah bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam seluruh Indonesia terdampak akibat pandemi virus corona.

Untuk masyarakat yang letak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mau mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga kamar dalam bentuk sembako.

“Untuk masyarakat dalam DKI dialokasikan untuk 2, 6 juta jiwa atau 1, dua juta KK (kartu keluarga) secara besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran dengan dialokasikan adalah Rp2, 2 triliun.

“Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada satu, 6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 seperseribu per bulan selama tiga kamar. Dengan total anggaran Rp1 triliun.

“Untuk masyarakat di luar Jabodetabek mau diberikan bantuan sosial tunai pada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako, sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan & total anggaran disiapkan Rp16, dua triliun, ” papar Joko Widodo.