Categories
Data

Israel-Palestina: Lawatan Menlu AS Mike Pompeo ‘stempel kebijakan perluasan’ permukiman Yahudi di wilayah pendudukan

28 menit dengan lalu Reuters Di hari-hari belakang masa kepresidenan Donald Trump, lupa seorang wakilnya yang paling setia bertekad mengukir sejarah. Mike Pompeo menjadi menteri luar negeri Amerika Serikat (AS) pertama yang mengunjungi permukiman Yahudi di kawasan pendudukan Tepi Barat. Kehadirannya di sana memberikan stempel pada kebijakan tadbir Presiden Trump yang merangkul visi perluasan wilayah…

  • Barbara Plett Usher
  • Wartawan BBC di Kementerian Luar Negeri AS

Pada hari-hari terakhir masa kepresidenan Donald Trump, salah seorang wakilnya dengan paling loyal bertekad mengukir kenangan.

Mike Pompeo menjadi menteri luar negeri Amerika Serikat (AS) pertama yang mengunjungi permukiman Yahudi di kawasan pendudukan Tepi Barat. Kehadirannya di sana memberikan mengecap pada kebijakan pemerintahan Presiden Trump yang merangkul visi perluasan wilayah kelompok kanan Israel.

Pompeo telah membuat terobosan tahun lalu ketika membalikkan opini hukum Departeman Luar Negeri yang menyatakan permukiman masyarakat Yahudi “tidak konsisten” dengan dasar internasional.

Ia juga hadir di Yerusalem ketika Presiden Trump mengumumkan kalau AS akan mengakui kedaulatan Israel atas wilayah pendudukan Dataran Luhur Golan.

Dalam kunjungan pekan ini Pompeo juga tak luput menghasilkan terobosan dengan melawat ke Padang Tinggi Golan.

Israel merebut Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan pada perang perang dengan negara-negara Arab tahun 1967.

Sejak saat tersebut, nasib kedua wilayah menjadi acara berbagai perundingan perdamaian yang batal. Tepi Barat adalah bagian wilayah Palestina, sedangkan Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Suriah yang diduduki Israel.

Kunjungan Pompeo tampak jadi putaran kemenangan bagi pergeseran kecendekiaan Trump.

Namun kunjungan itu secara umum dianggap sebagai kesempatan foto yang dirancang dengan sasaran asas evangelis Republikan, seandainya Pompeo memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin pada tahun 2024.

“Dibuat dalam Israel”, bukan lagi “Dibuat pada Tepi Barat”.

Lawatan itu juga menganjurkan kesempatan baginya untuk mengumumkan panduan baru bahwa semua produk daripada wilayah permukiman sekarang ditandai “Dibuat di Israel”, bukan lagi “Dibuat di Tepi Barat”.

Langkah ini setara dengan AS mengakui “aneksasi de-facto” sebagian besar wilayah Tepi Barat, kata wartawan terkemuka Israel, Rumah petak Ravid.

Ini sekaligus membuat usikan bagi presiden terpilih Joe Biden jika ia memutuskan untuk mencoret kebijakan Trump.

Sejatinya, Biden telah mengisyaratkan akan balik menempuh kebijakan yang telah periode dianut AS dengan memperlakukan Susur Barat dan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah pendudukan, tetapi belum jelas bagaimana ia secara langsung akan mengatasi warisan Trump serta Pompeo ini.

Beberapa orang terdekat Biden mengindikasikan bahwa rencana ambisius perundingan perdamaian dengan Palestina belum masuk agenda sejauh ini.

Ia barangkali akan menempuh pendekatan yang memutar proaktif untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Palestina, yang rusak di bawah pemerintahan PresidenTrump, dan mengembalikan bantuan kemanusiaan bagi Palestina dengan sebelumnya juga telah diputus oleh Trump.

Masalah besar Iran

Namun Biden merupakan sosok tradisional, orang Demokrat yang pro-Israel yang tak akan membuat terobosan baru. Ia tidak menyimpan pendirian bahwa bantuan AS untuk Israel harus disertai syarat-syarat, sama dengan disuarakan oleh sayap kiri di Partai Demokrat.

Ia juga tidak akan membatalkan keputusan kontroversial Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Masalah kebijakan Timur Tengah yang lebih besar adalah mengenai Iran.

Joe Biden telah mengatakan ia ingin kembali mendalam ke dalam perjanjian nuklir tahun 2015 yang ditinggalkan Presiden Trump, sepanjang Iran kembali mematuhi kewajibannya.

Itu akan membatalkan kebijakan memberikan “tekanan maksimum” yang ditempuh Trump.

Trump menjatuhkan sanksi-sanksi yang menghancurkan secara tujuan memaksa Iran menerima kesepakatan lebih luas untuk membatasi agenda rudalnya dan menerima intervensi regional, dan disokong oleh Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Sebelum tanggal pelantikan presiden baru, pemerintahan Trump sudah mulai menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap Teheran sehingga hendak menyulitkan presiden terpilih Joe Biden untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir.

Yang disasar meliputi pelanggaran hak asasi manusia, pengembangan rudal balistik dan pemberian dukungan kepada kelompok-kelompok bersemangat, bukan aktivitas nuklir.

“Pada prinsipnya, Biden sebagai presiden dapat mengecualikan ataupun membatalkan sementara hampir seluruh sanksi AS, ” kata Suzanne Maloney, seorang ahli masalah Iran pada Brookings Institution, Washington.

“Dalam praktiknya, tujuannya disini adalah untuk membuatnya tak bagus secara politik. ”

Sebanyak ahli Timur tengah dan pejabat Demokrat juga mewaspadai akan adanya kemungkinan langkah-langkah lain, termasuk pukulan siber dan bahkan serangan militer, sesudah koran New York Times melaporkan bahwa Trump sempat mengingat serangan.

“Pada akhirnya nanti, saya tersua akan ada pelibatan kembali antara Washington dan Teheran, ” sebutan Maloney. “Tetapi tantangan yang dihadapi tim Biden dalam masalah Iran cukup terjal. ”

Pemerintahan Trump pula sedang mempertimbangkan gerakan pemberontak Houthi di Yaman, yang dibantu Iran, sebagai organisasi teroris.

Mungkin langkah tersebut punya landasan berdasarkan hukum AS. Namun langkah tersebut akan menghambat rencana Biden untuk menempuh ancangan baru terhadap Yaman. Ia mau mengakhiri dukungan AS dalam perang di bawah komando Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melawan kelompok Houthi.

Lima organisasi besar dan 55 senator Demokrat telah menulis ke Pompeo berisi peringatan kalau menggolongkan Houthi sebagai keompok teroris akan mengganggu proses perdamaian rangup yang dipimpin PBB. Selain itu, lanjut mereka, langkah itu selalu akan mengganggu penanganan yang telah kewalahan terhadap krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Langkah tersebut “dalam musyawarah internal dibingkai sebagai pengembangan dari kampanye pemerintahan Trump untuk memberikan’ tekanan maksimum’ kepada Teheran, menurut International Crisis Group. “Yang lain mengatakan pembicaraan mengenai penggolongan itu dipicu oleh permintaan langsung Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. ”

Pompeo juga mengunjungi ke-2 negara dalam lanjutan lawatan di Timur Tengah ini, nyanyian angsa sebagai upaya terakhir untuk menambah tekanan pada Iran sekaligus menahan kelompok kanan Israel.