Categories
Data

Kok Gatot Nurmantyo, deklarator KAMI serta mantan Panglima TNI, tidak hadiri penganugerahan Bintang Mahaputera di Istana?

4 jam yang lalu KOMPAS. com/Andi Hartik Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, tidak menghadiri acara penganugerahan Kartika Mahaputera dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (11/11). Semenjak tidak lagi menjabat Panglima TNI, Gatot Nurmantyo acap menghakimi pemerintahan Jokowi.

Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, tidak menghadiri acara pemberian Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (11/11).

Semenjak tidak lagi menjabat Panglima TNI, Gatot Nurmantyo sering mengkritik pemerintahan Jokowi.

Puncaknya masa dia menjadi deklarator Koalisi Kelakuan menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang kerap kali mengkritisi kebijakan kabinet Jokowi.

Dasar pemberian penghargaan itu juga dianggap beberapa kalangan sebagai upaya pemerintah untuk “meredam” Gatot dan barisannya. Sebuah tuduhan yang berulangkali dibantah oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

Belum tersedia penjelasan langsung dari Gatot Nurmantyo tentang ketidakhadirannya, namun menurut Menkopolhukam, Mahfud MD, Gatot menyatakan “menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir. ”

Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, menurut Mahfud, Gatot disebutkan menjelaskan “beberapa alasan” ketidakhadirannya.

“Pertama, karena ini suasana covid-19, ” ungkap Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan di Istana Negara, usai acara pemberian bintang jasa tersebut.

Ditanya wartawan apakah Gatot akan menerima bintang kebaikan itu, Mahfud mengatakan “iya, nanti akan dikirim melalui Sekretaris Militer. ”

“Beliau menyatakan di sini (dalam surat kepada Presiden Jokowi) menerima ini. Hanya tidak bisa tampil penyematannya, ” jelas Mahfud.

Pada Rabu (11/11) pagi, Presiden Jokowi menganjurkan penghargaan Bintang Mahaputera kepada 71 orang. Tapi salah satu bahan penerimanya, mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Gatot Nurmantyo, tidak tampil.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Tabiat Hartono, mengungkapkan bahwa Gatot sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo karena tak bisa tampil.

“Pak Gatot (Nurmantyo) bersurat kepada Kepala tidak hadir. Isinya nanti abu Menko Polhukam yang akan menyampaikan, ” kata Heru Budi Hartono, kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Menurut Heru, salah satu isi surat yang disampaikan Gatot adalah meminta Presiden Joko Widodo lebih perhatian terhadap TNI. Disebutkan pula bahwa Gatot menyinggung soal kondisi Covid-19 dalam balik alasan ketidakhadirannya.

“Ya, mungkin isinya ada beberapa yang beliau tak setuju mungkin kondisi Covid, kudu banyak memberikan perhatian kepada TNI di suratnya seperti itu, ” jelasnya.

Masa pertama kali rencana pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada Gatot itu muncul anggapan di masyarakat, kalau hal ini dilakukan pemerintahan Jokowi untuk “meredam” kelompok oposisi.

Menanggapi anggapan seperti itu, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan pemberiaan penghargaan Bintang Mahaputera merupakan “sesuatu yang biasa”. Lagipula, menurutnya, itu hak yang bersangkutan sebagai mantan Panglima TNI.

“Kalau Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang, orang curiga, kalau diberi dibilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam membungkan dan tidak ada urusan diskriminasi, ini haknya dia, ” ujar Mahfud MD, Kamis (05/11).

Menurutnya, Bintang Mahaputera diberikan kepada siapa saja dengan pernah menjabat sebagai pimpinan institusi tinggi negara, termasuk Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI periode 2015-2017.

Sebelumnya, beberapa media mengutip keterangan Gatot Nurmantyo yang mengaku “hingga saat ini saya belum terima undangan ataupun Keppres. ” kata Gatot Nurmantyo, Senin (09/11).

Namun keesokan harinya, Selasa (10/11), Kepala Sekretariat Kepala, Heru Budi Hartono, mengatakan, Gatot telah mengonfirmasi kehadirannya ke Istana untuk menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera.

“(Gatot Nurmantyo) hadir. Sudah ambil undangan dan pernyataan kesediaan menerima tanda kehormatan, ” logat Heru.

Polemik pemberian tanda uluran tangan oleh Presiden Joko Widodo sudah mengemuka tahun ini, ketika petunjuk jasa itu diberikan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Pihak Istana saat itu menyatakan pemberian keterangan kehormatan Bintang Mahaputera Nararya sudah melalui pertimbangan matang. Namun, seorang pengamat menilai hal tersebut sebagai upaya pemerintah membungkam kritik.