Categories
Data

Pemilu Amerika: Apa yang terjadi jika Trump menolak hengkang dari Gedung Putih?

sejam dengan lalu Getty Images Sepanjang 244 tahun sejarah berdirinya Amerika Konsorsium, belum pernah ada presiden dengan menolak hengkang dari Gedung Putih setelah kalah pada pemilihan umum. Peralihan kekuasaan secara tertib, sah, dan damai adalah salah kepala keunggulan dalam demokrasi Amerika.

Sepanjang 244 tahun sejarah berdirinya Amerika Serikat, belum pernah ada presiden yang menolak hengkang dari Gedung Putih setelah kalah di pemilihan umum.

Peralihan kekuasaan secara tertib, sah, dan damai adalah salah satu keunggulan dalam demokrasi Amerika.

Karenanya, ketika Donald Trump membuktikan dirinya menolak menerima kekalahan sejak Joe Biden, tercipta situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sekali lalu meresahkan masyarakat Amerika Serikat.

Para analis kemudian ditantang untuk menyusun sejumlah skenario yang sebelumnya tidak terlintas bakal terjadi.

‘Jauh dari usai’

Trump pantas bermain golf di luar Washington DC tatkala sejumlah media aliran utama AS memproyeksikan kemenangan Biden pada 7 November.

Sesaat kemudian awak kampanye Trump merilis pernyataan dengan menegaskan bahwa “pemilu jauh sebab usai”.

“Kita semua tahu Joe Biden tergopoh-gopoh tampil sebagai pemenang secara lengah, dan mengapa sekutu-sekutunya di media berupaya sangat keras membantunya: mereka tidak mau kebenaran diungkap, ” katanya dalam pernyataan.

“Fakta sederhananya adalah pemilu jauh dari usai, ” lanjut pernyataan tersebut, seraya mengindikasikan Trump akan terus menentang hasil pemilu melalui berbagai gugatan hukum dengan menuding terdapat kecurangan.

Konstitusi AS secara jelas menyatakan bahwa masa jabatan presiden berakhir “pada tengah hari, 20 Januari”.

Joe Biden diproyeksikan menang di sebesar negara bagian yang membuatnya bisa meraih 270 suara dalam pola Electoral College. Dengan demikian, tempat punya hak untuk menjabat kepala selama empat tahun mendatang.

Adapun Donald Trump masih memiliki kewenangan lulus yang dapat dia gunakan untuk menggugat hasil pemilu.

Namun, bila tidak ada peristiwa dramatis di pengadilan dalam waktu dekat & bukti kejanggalan dalam pemilu dengan dia sebut-sebut ternyata nihil, pemimpin baru akan mulai menjabat di 20 Januari dan Trump kudu lengser.

Usir dari Gedung Putih

Selama berkampanye, Trump sudah blak-blakan memperingatkan kalau dirinya tidak akan menerima keruntuhan.

Dia berulang kali mengatakan dirinya telah bertekad akan tetap berkuasa, copot dari apapun yang dikatakan para pejabat komisi pemilu umum.

Tempat bahkan mengindikasikan satu-satunya cara dia bisa kalah adalah jika ada kecurangan.

Sejak itu berbagai kalangan di AS mulai mendiskusikan apa dengan bakal terjadi jika Trump melahirkan ancamannya dan mencoba mempertahankan kewenangan.

Teori ini bahkan dikemukakan Joe Biden saat berkampanye.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi pada 11 Juni, pengocok perut Trevor Noah bertanya kepada Biden apakah dia sudah berpikir menghantam kemungkinan Trump menolak hengkang daripada Gedung Putih jika kalah pemilu.

“Ya, saya sudah memikirkannya, ” pikiran Biden, dengan menambahkan bahwa dirinya yakin dalam situasi tersebut tentara bakal berwenang mengusir Trump dibanding Gedung Putih.

Keyakinan Biden bahwa para-para pemilih, bukan kandidat, yang menetapkan hasil pemilu ditegaskan oleh tim kampanyenya pada Jumat (06/11):

“Rakyat Amerika akan menentukan pemilu itu, dan pemerintah Amerika Serikat betul mampu mengawal penerobos keluar dari Gedung Putih. ”

Boleh jadi Marshal AS atau Dinas Pengamanan Kepala yang bertugas mengawal Trump keluar dari kediaman presiden.

Dinas Pengamanan Kepala atau Secret Service adalah suatu institusi yang tak hanya bertanggung jawab atas keamanan presiden, akan tetapi juga punya kewajiban dalam dasar untuk melindungi semua mantan presiden.

Institusi tersebut akan terus menangani Trump setelah 20 Januari.

Sejak proyeksi kemajuan Biden dalam pemilu AS semakin jelas dan kemenangannya bakal diumumkan, Secret Service telah meningkatkan proteksi terhadap sang presiden terpilih.

Bahkan, pengamanan terhadap Biden sudah mencapai taraf “pengamanan presiden”, walau Trump berkeras Partai Demokrat telah roboh.

Skenario yang tidak terpikirkan?

Jika situasi memutar ekstrem terjadi, dan Trump tetap menolak hengkang dari Gedung Suci, mungkin perlu mengevaluasi loyalitas gerombolan pengamanan terhadap presiden.

BBC bertanya kepada sejumlah pakar apakah jadi Trump mencoba menggunakan pasukan kesejahteraan negara untuk mempertahankan kekuasaan secara ilegal.

“Akan sulit dan akan mengacaukan norma-norma penting bagi seorang presiden untuk menyalahgunakan kekuasaan demi membela jabatan setelah tampak kalah pada pemilu.

“Namun, bukannya itu tak terbayangkan, ” kata Professor Dakota Rudesill, pakar kebijakan keamanan nasional dan legislasi yang berafiliasi dengan Ohio State University di GANDAR kepada BBC.

“Tindakan itu bakal membuat kerusakan besar pada negara, dalam prinsip-prinsip penting mengenai hubungan sipil-militer, dan pada masa depan demokrasi di dunia, ” tambahnya, mewanti-wanti.

Bagaimanapun, kata Rudesill, dalam pandangannya, skenario Trump mempertahankan kekuasaan dan disokong pasukan keamanan, tidak mungkin berlaku.

“Personel militer bersumpah setia pada konstitusi, bukan pada politisi yang sekarang menjabat.

“Dan perwira dengan kediaman militer tertinggi di negara itu, Jenderal Mark Milley selaku Kepala Staf Gabungan, telah berulang kali mengatakan militer tidak punya posisi dalam pemilu ini. ”

Profesor Rudesill bukanlah satu-satunya pakar yang menyelami topik ini. Ahli lainnya adalah Keisha Blaine, profesor University of Pittsburgh yang merupakan pakar tilikan gerakan protes sosial.

“Fakta bahwa kita harus bertanya kepada diri kita, apakah pasukan bersenjata hendak turun tangan dalam pemilu, mengungkap banyak hal mengenai kondisi memerihkan di negara kita, ” paparnya kepada BBC.

“Empat tahun lalu, penuh orang Amerika yang tidak merancang hal ini. Namun, setelah tahu Trump mengerahkan personel federal [dalam kericuhan] di Portland serta Washington dalam beberapa bulan belakang, hal ini menjadi kerisauan mendalam.

“Menurut saya, skenario ini tak akan terjadi, namun kita tidak bisa mengesampingkan bahwa ini merupakan kemungkinan serius mengingat apa dengan telah terjadi tahun ini, ” tuturnya.

Pada saat rangkaian protes menonjol bersama dengan gerakan anti-rasisme pada pertengahan tahun ini, Trump mempertimbangkan untuk mengerahkan militer guna membatalkan demontrasi tersebut.

Pada 5 Juni, harian the New York Times mengklaim bahwa Jenderal Miller meyakinkan Trump untuk tidak memberlakukan Undang-Undang Pembangkangan tahun 1807 guna mengerahkan pasukan aktif untuk meredam serangkaian aksi penentangan.

Harian itu menulis UU tersebut adalah “garis yang menurut para hero militer Amerika tidak akan mereka langkahi, walaupun presiden memerintahkannya”.

Di dalam akhirnya Trump memerintahkan pengerahan Penjaga Nasional, yang tergantung dalam peristiwa, bisa bertindak di bawah kewenangan presiden dan/atau gubernur negara periode.

Para awak dari pasukan keamanan non-militer di bawah kewenangan Departemen Keamanan Dalam Negeri juga dilibatkan untuk meredam rangkaian aksi demonstrasi di Washington, Portland, dan sejumlah kota yang lain.

Sejak kejadian itu, beberapa kalangan memperkirakan bahwa jika terjadi krisis terpaut pemilu, Trump berpotensi mengerahkan awak bersenjata dari kesatuan non-militer.

Akan tetapi, jika pasukan bersenjata diasumsikan tidak bersedia dikerahkan untuk mempertahankan posisi Trump, sulit dibayangkan Trump bisa sukses melanggengkan kekuasaan di Gedung Putih..

Professor Rudesill mengaku khawatir dengan adanya skenario-skenario ini.

“Saya telah menyusun mengenai kemungkinan Presiden Trump mau mencoba menggunakan perintah eksekutif, atau Departemen Kehakiman yang dikendalikan sekutu-sekutu politiknya akan berupaya mengeluarkan ‘perintah’, yang mengindikasikan Kewenangan Eksekutif kudu menganggap Trump sebagai pemenang pemilu yang disengketakan, ” kata Rudesill kepada BBC.

Namun, dia mewanti-wanti siasat tersebut “sangat tidak pantas & tidak bisa diterima. ”

“Memerintahkan militer untuk terus memberi hormat kepada presiden di luar masa jabatannya pada tengah hari 20 Januari akan menempatkan militer dalam situasi mustahil, ” tuturnya.

“Setengah dari segenap penduduk di negara ini dan banyak lainnya di dunia mau berpikir bahwa militer AS yang apolitis telah mengambil posisi pembantu. Militer seharusnya tidak pernah menerima perintah semacam itu, ” kata Professor Rudesill.

Dan, lepas dari perihal ekstrem manakala otonomi pasukan kesejahteraan dipertaruhkan akibat perselisihan partai politik, kalangan lainnya memperingatkan situasi politik saat ini bisa memunculkan kekerasan di ranah lain.

Situasi ketika pengikut yang kalah menolak menerima keruntuhan bisa memunculkan “kemungkinan huru-hara sipil serius, ” tegas Keisha Blaine kepada BBC.

Retorika presiden “telah memajukan kemungkinan asi protes dan apalagi kekerasan, ” ujarnya.

Situasi di berbagai kota di AS dalam kira-kira bulan terakhir, tatkala para demonstran gigih mengungkapkan sokongan kepada pemimpin, dan pada saat bersama menonjol kelompok-kelompok oposisi radikal yang beberapa di antaranya juga bersenjata, merupakan pengingat potensi kekerasan yang dimunculkan ketegangan politik di AS era ini.