Categories
Data

Seruan boikot produk Prancis muncul pada Indonesia, pengamat ekonomi: dampaknya ‘tidak signifikan’

4 jam yang lalu Sumber gambar, Antara Foto Seruan boikot terhadap keluaran Prancis seperti yang disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diragukan efektifitasnya dan oleh pengamat ekonomi & seorang tokoh Nahdlatul Ulama.

Seruan boikot terhadap keluaran Prancis seperti yang disuarakan Cantik Ulama Indonesia (MUI) diragukan efektifitasnya dan oleh pengamat ekonomi & seorang tokoh Nahdlatul Ulama.

Selain karena nilai impor Prancis ke Indonesia relatif kecil, pemboikotan juga tak memberi solusi tempat persoalan mendasar yang terjadi dalam sana, yakni pertentangan antara nilai-nilai agama dengan sekularisme ektrem.

Kendati demikian, beberapa orang menyatakan akur memboikot dan 1. 000-an orang yang berasal dari Laskar Advokat Islam akan menggelar aksi pertunjukan di depan kantor Kedutaan Prancis di Jakarta, pada Senin (02/11).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menyebut seruan serta tindakan boikot atas barang-barang Prancis tidak akan berdampak signifikan dalam perdagangan negara itu.

Ini karena kadar impor Prancis ke Indonesia benar kecil jika dibandingkan dengan negara China, Amerika, Australia, dan India.

Komoditas impor terbesar dari Prancis adalah pesawat dan komponennya. Tengah produk makanan dan barang mewah seperti tas, kebanyakan produksinya sudah dibuat di dalam negeri.

“Untuk produk-produk yang sifatnya lifestyle hanya tanda saja, tapi produksinya di Nusantara. Jadi tidak signifikan buat Nusantara dan Prancis karena porsinya enggak besar, ” jelas Enny Sri Hartati kepada Quin Pasaribu, dengan melaporkan untuk BBC News Nusantara.

“Kalau Prancis perkiraan saya paling impornya tidak sampai 5%. Berbeda semacam China sampai 33%. ”

Selain itu makna komoditas buatan Prancis terbilang garib dan konsumennya kebanyakan kelompok menengah ke atas. Golongan ini, kata pendahuluan Enny, relatif teredukasi dan tak terpengaruh dengan apa yang berlaku di Prancis.

Berbeda hal kalau kebijakan boikot dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau kebijakan itu yang diambil seperti Turki maka nyata sangat berpengaruh, lanjut Enny.

Menunjuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Januari-Juli 2020, ukuran total impor dari Prancis ke Indonesia mencapai US$ 682 juta atau sekitar Rp9, 9 triliun, turun 17% dibandingkan periode dengan sama tahun lalu.

MUI imbau boikot produk Prancis

Imbauan untuk memboikot semua produk asal Prancis diserukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekjen MUI, Anwar Abbas, mengatakan bagian boikot ditempuh untuk ‘menekan’ Presiden Emmanuel Macron atas pernyataannya dengan disebut Anwar Abbas ‘arogan’.

“Makin ke sini di (Presiden Emmanuel Macron) makin arogan dan dia mengisbatkan tidak akan berubah dan menanggung publikasi karikatur Charlie Hebdo itu, ” ujar Anwar Abbas.

“Jadi kita harus memberikan tekanan kepada tempat untuk menyadarkan, ” sambungnya.

Seruan boikot tersebut, katanya, baru akan berhenti datang Presiden Macron menyatakan minta maaf kepada seluruh kaum muslimin di negeri dan menghentikan penerbitan karikatur Rasul Muhammad.

Kendati ia tidak menguatkan, apakah boikot ini bersifat wajib atau diserahkan ke tiap-tiap individu.

“Kalau umat Islam punya berkorban nurani, enggak usah diimbau pula akan dilakukan mestinya. Masak dihina Rasul Muhammad kok diam, gimana ceritanya? ”

Selain menyuarakan boikot, MUI juga mendesak pemerintah Indonesia menarik sementara periode Duta Besar RI di Paris.

Sesuai apa reaksi masyarakat?

Novianto Ari Murung, warga Klaten, Jawa Tengah, membuktikan setuju dengan seruan boikot serta telah berhenti membeli barang-barang yang memiliki kaitan dengan negara Prancis seperti air mineral dan biskuit.

“Kalau saya setuju (boikot) karena ini sebagai bentuk ekspresi lantaran pernyataan Presiden Prancis. Toh boikot sebagai sikap legal di antara sikap lain, ” imbuh Novianto pada BBC.

Novianto berkata, akan mogok mengambil produk buatan Prancis sampai Presiden Emmanuel Macron meminta maaf dengan terbuka kepada umat Islam.

Suara bertentangan diutarakan Marwan Yaumal Akbar dari Jakarta. Ia tak mau ikut memboikot produk Prancis karena dianggap tidak memberi efek apapun & justru merugikan pedagang lokal.

“Memang bakal efek ke negara Prancis? Itu kan barang retail. Melainkan sikap pemerintah yang memboikot barang-barang Prancis untuk masuk, ” sebutan Marwan kepada BBC.

Kendati ia mengaku kecewa dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron, tapi baginya serangan kebengisan tak cuma ditujukan kepada umat Islam tapi juga Kristen.

Dia malah meminta umat Muslim di Nusantara bersikap ‘dewasa dalam beragama’ secara menampilkan wajah Islam yang ramah.

“Kalau api dilawan api tambah gembung, kalau api dilawan air akan redam. ”

Adapun Laskar Pembela Islam (LPI) menyatakan akan menggelar gerak laku demonstrasi di depan gedung Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Senin (01/11).

Koordinator lapangan aksi, Eko Susilo, mengatakan setidaknya seribu orang bakal datang untuk mengecam pernyataan Kepala Macron dan mendesaknya meminta maaf.

“Kami akan orasi dan menimbulkan patung Presiden Macron sebagai simbol dan aksi teatrikal, ” tambahan Eko Susilo.

Aksi demo ini, katanya, kemungkinan akan terus berlanjut sampai Presiden Macron menyatakan penyesalannya.

Sekitar ini, pemerintah menyatakan tidak bakal melarang masyarakat jika enggan membeli produk asal Prancis. Akan namun kata Juru Bicara Kementerian Sungguh Negeri, Teuku Faizasyah, “pemerintah tak akan memberikan ruang bagi semacam tindakan yang bersifat merugikan ikatan bilateral kedua negara”.

‘Kalau boikot efektifitasnya tidak bisa diukur’

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menilai propaganda boikot tidak efektif selama tak ada dialog substansial mengenai kasus yang terjadi belakangan. Yakni adanya perbenturan antara apa yangdisebutnya jadi sekularisme ektrem di Prancis secara nilai-nilai agama.

Ia berpandangan, korban dari ‘sekularisme ekstrem’ di Prancis tidak hanya menyasar agama Islam tapi juga Kristen.

Hal itu nampak pada peristiwa terakhir yaitu penyerangan di gereja Basilika Notre-Dame yang menewaskan tiga orang.

“Tindakan teror yang kedua membunuh karakter di gereja, tindakan teror yang diarahkan kepada orang Kristen. Real yang melecehkan bukan atas nama agama, tapi sekularisme ekstrem, ” ujar Yahya Cholil Staquf kepada BBC News Indonesia, Minggu (01/11).

Sehingga, menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah dialog untuk menyamakan persepsi arah nilai-nilai agama yang berlaku umum.

Jika tidak, katanya, ancaman teror akan terus berlanjut dan rentan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal serta teroris.

“Harus ada dialog soal kebebasan berbicara dan soal blashphemy. Orang perlu ukuran sampai mana kebebasan berbicara dilakukan ketika menyakiti pihak lain dan bagaimana diselesaikan, apakah dalam kerangka hukum atau budaya. ”

“Kalau sekularisme tidak bersetuju buka diri untuk berdialog, sebab perilaku sekularisme ini menggunakan jargon kebebasan berbicara sebagai justifikasi buat menyerang norma-norma yang mapan di masyarakat, ” tegasnya.