Categories
Data

Isi Omnibus Law: Dokumen final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan ‘masuknya pasal selundupan’

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera berbisnis kepada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam telah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Adalah pakar hukum tata negara menyebut sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Jika tidak, maka dikhawatirkan masuknya “pasal-pasal selundupan” dalam undang-undang itu.

Menjawab desakan itu, beberapa anggota Badan Legislatif dan seorang wakil presiden DPR saling melempar tanggung jawab.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan penjelasaqn tentang akses terhadap naskah peraturan.

Visando Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun maka membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sepekan setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (05/10), masyarakat ngak mendapatkan dokumen undang-undang tersebut.

Padahal apabila merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Aturan DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima dari setiap anggota dewan tanpa kecuali dan langsung bisa diakses oleh publik.

“Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Tersebut kan enggak. Malah lebih konyol, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam ketentuan diwajibkan [adanya] transparansi, ” ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kemudahan masyarakat mendapatkan dokumen sangat berarti karena bisa menjadi alat kontrol jika terjadi perubahan atas isi undang-undang.

“Siapa yang bisa kontrol jika ada perubahan atau kudeta redaksional? ” kata Zainal.

Ia khawatir kian lama kian lama dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali fall masuknya “pasal selundupan”.

Ketakutannya tersebut merujuk pada tiga kasus, seperti adanya pasal tentang kretek di draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan di tahun 2015.

Kemudian adanya penambahan nominal pasal dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaran Pemilu pada tahun 2007.

Selanjutnya perubahan ketentuan dalam pasal yang mengatur usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019.

“Kasus Undang-Undang Pemilu, temuan LSM CETRO kuantitas pasal yang disetujui 315, saat keluar jadi 320 pasal. Wujud tambahan lima pasal. ”

“Di UU KPK yang baru, ada pasal tentang usia pimpinan KPK marginal 50 tahun. Nah, di bagian huruf tertulis 40, tapi in angka tertulis 50. Kita debat waktu itu. Setneg dan DPR berbeda-beda alasannya. ”

“Jadi kenapa penting ada draf akhir? Supaya tak ada kudeta redaksional, ” katanya mempertegas.

Dalam pengamatannya pula, insiden “pasal selundupan” selalu terjadi pada hukum kontroversial. Selebihnya, salinan dokumen selalu diberikan ketika diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Maka dari itulah, ia mendesak DPR & pemerintah membuka dokumen akhir Hukum Cipta Kerja kepada publik. Sebab tahapan berikutnya yakni penyerahan ketentuan kepada presiden untuk di-undangkan, cuman urusan administratif semata.

Sehingga alasan DPR yang mengatakan masih memperbaiki kekeliruan ketik atau redaksional, tidak sanggup diterima.

Anggota Baleg: ‘DPR telah melanggar aturan’

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, mengaku tidak bisa memastikan kapan dokumen hito Undang-Undang Cipta Kerja bisa diakses publik.

Sebab hingga Minggu (11/10) malam, ia belum mendapat kabar jelas tentang naskah akan dibagikan kepada tiap-tiap anggota dewan.

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, Bukhori mengatakan semestinya salinan undang-undang itu sudah di tangan anggota begitu disetujui dalam rapat persetujuan tingkat I.

Karena di rapat itulah, seluruh anggota fraksi menyatakan pendapatnya dan ditandatangani dari tiap-tiap anggota yang hadir untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

“Atas dasar naskah itu (dalam rapat persetujuan tingkat I) dibawa ke paripurna. Apabila terjadi perubahan di paripurna baru akan banyak perbaikan, ” imbuh Bukhori untuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

“Karena itu diakui atau tidak, tersinggung atau tidak tersinggung yang jelas sudah melanggar aturan, ” sambungnya.

Bukhori menyebut ada kemungkinan tim ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang yg berjumlah hampir 1. 000 page itu.

“Ini kan bukan pasal yang sedikit, tapi meliputi ribuan halaman dan ribuan pasal turunan. Makanya kita ingatkan sejak pokok, supaya lebih hati-hati dan tdk tergesa-gesa. ”

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjanjikan draf itu dapat diakses pada pokok pekan depan atau Senin (12/10).

Tapi saat BBC Indonesia berdiskusi kepada Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidhowi, ia enggan berkomentar dan melempar ke pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyerahkan persoalan tersebut ke Badan Legislasi.

“Itu porsi mereka yang di Baleg, ” istilah Aziz Syamsuddin kepada BBC melintasi pesan singkat, Minggu (11/10).

Sementara Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman juga tidak berkomentar ramai.

“Silakan ke Setjen DPR, ” katanya.

‘Publik harus bisa mengakses UU Cipta Kerja karena mengatur hajat hidup orang banyak’

Kendati salinan akhir belum diperoleh, draf Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 yang berjumlah 905 halaman suah beredar di masyarakat. Hanya pula, dokumen itu disebut beberapa awak Baleg DPR bukanlah versi last.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kemudian menyebut pasal-pasal yang ada di media sosial sebagai hoaks.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suryadi, mengatakan dokumen akhir Undang-Undang Cipta Kerja harus dibuka untuk publik karena aturan di dalamnya menyangkut hajat hidup massa.

“Jelas sangat penting diakses publik, disebabkan undang-undang itu mengatur hajat hidup orang banyak. Ada terkait dengan sistem tenaga kerja, kontrak, hingga kementerian harus membuka ruang-ruang diskusi ke masyarakat luas, ” ujar Cecep Suryadi kepada BBC News flash Indonesia.

“Agar masyarakat benar-benar mengetahui apa substansi yang di kandung in undang-undang itu. ”

Ia juga menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan seorang undang-undang diperlukan agar tidak mengundang kecurigaan. Terlebih, katanya, menghindari informasi yang simpang-siur.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 klaster yang menggabungkan 79 undang-undang yang pada dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, maka administrasi pemerintahan.

Undang-Undang ini juga mendapat penolakan dari buruh, akademisi, dan pegiat lingkungan karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan demi investasi.

Penilaian ini ditolak para pejabat pemerintah.

Categories
Data

Kritik Palestina, apakah Arab Saudi bakal berdamai dengan Israel?

  • Frank Gardner
  • BBC security correspondent

Apakah Arab Saudi dan Israel akan bermufakat? Apakah para penguasa Arab Saudi-yang secara historis mengkritik keras Israel atas perlakuannya terhadap Palestina- saat ini “memeluk” negara yang disebut oleh media Arab sebagai “entitas Zionis”?

Pertanyaan itu yang menyelimuti pendirian banyak orang di Timur Tengah saat ini dan berkembang pesat di media sosial.

Tanda-tanda terciptanya perdamaian mulai ditunjukkan perlahan, serupa dalam sebuah wawancara TV Al-Arabiya dengan mantan kepala intelijen Saudi dan duta besar lama buat Washington, Pangeran Bandar Bin Sultan al-Saud.

Pangeran Bandar mengecam para majikan Palestina karena mereka mengkritik metode perdamaian antara Israel oleh negeri2 Teluk Arab baru-baru ini.

Para pemimpin Palestina menggambarkan normalisasi hubungan Asosiasi Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel sebagai bentuk “pengkhianatan” dan “tikaman di belakang”.

“Tingkat artikel yang rendah ini bukanlah dengan kami harapkan dari para penguasa [Palestina] yang berusaha mendapatkan dukungan global untuk perjuangan mereka, ” kata Pangeran Gembong.

“Pelanggaran mereka [para pemimpin Palestina] kepada kepemimpinan negara-negara Teluk dengan wacana tercela ini sepenuhnya tidak dapat diterima. ”

Pangeran Bandar, yang menghabiskan waktu 22 tahun sebagai utusan besar Saudi untuk Washington & sangat dekat dengan mantan Pemimpin AS George W Bush, had mendapat julukan “Bandar Bin Bush”, berbicara tentang “kegagalan bersejarah” kepemimpinan Palestina dalam menciptakan perdamaian.

Meskipun tempat menyebut perjuangan Palestina “adil”, Tengku Bandar menyalahkan Israel dan kepemimpinan Palestina karena gagal mencapai kata sepakat damai setelah bertahun-tahun.

Pangeran Bandar mengatakan, bagaimana mungkin kesepakatan damai di Palestina tercipta jika antar pemimpin sendiri terpecah, yaitu antara dominasi Palestina yang memerintah di Sembiran Barat dan gerakan Islam Palestina Hamas yang memegang kekuasaan di Gaza.

Kata-kata yang diungkapkan Tengku Bandar ini tidak akan disiarkan di televisi milik Arab Saudi tanpa persetujuan sebelumnya dari Baginda Salman dan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, menurut seorang penguasa Arab Saudi yang dekat secara keluarga penguasa,

Memilih Pangeran Bos, kata seorang diplomat veteran & tokoh lama kerajaan Arab Saudi, adalah sebuah tanda jelas bahwa kepemimpinan Arab Saudi sedang menyiapkan penduduknya untuk mendukung kesepakatan nyaman dengan Israel.

Kecurigaan historis

Gerakan pemerintah Arab Saudi terlihat lebih cepat dalam menciptakan pemulihan hubungan dengan Israel meniti pernyataan Pangeran Bandar serta pertolongan diam-diam terhadap normalisasi UEA dan Bahrain dengan Israel, daripada pertolongan sebagian besar penduduknya.

Selama bertahun-tahun, terutama di pedesaan yang terpencil, di sudut-sudut kerajaan yang tersekat, orang-orang Arab Saudi telah terbiasa memandang tidak hanya Israel sebagai musuh tetapi juga semua orang Yahudi.

Saya ingat di salah utama desa pegunungan di provinsi Asir, seorang Saudi mengatakan kepada aku dengan sangat serius bahwa “pada suatu hari dalam setahun orang Yahudi meminum darah bayi”.

Berkat internet & televisi satelit, pernyataan konspirasi semacam itu menjadi semakin sedikit merebak di sana; rakyat Saudi sudah menghabiskan banyak waktu untuk online dan sering kali lebih cakap tentang urusan dunia daripada orang-orang di Barat.

Namun mengingat adanya xenofobia dan kecurigaan historis, perlu periode untuk membalikkan pandangan itu. Karenanya pemerintah Arab Saudi terlihat tidak buru-buru untuk mengikuti tetangganya di Teluk Arab dalam membuat kemufakatan bersejarah dengan Israel.

Malapetaka Saddam

Bersandarkan sejarah, Arab Saudi dan negeri2 Teluk selalu mendukung perjuangan Palestina, baik secara politik maupun finansial, selama beberapa dekade.

Tetapi ketika pemimpin Palestina Yasser Arafat memihak Presiden Irak Saddam Hussein yang melayani invasi di Kuwait pada tahun 1990, mereka merasakan pengkhianatan yang luar biasa.

Setelah Operasi Badai Gurun pimpinan Amerika Serikat dan pembebasan Kuwait pada tahun 1991, negara tersebut mengusir seluruh komunitas ekspatriat Palestina, menggantikan mereka dengan ribuan karakter Mesir.

Saat mengunjungi Kota Kuwait dengan mengalami trauma tahun itu, aku melihat beberapa coretan tulisan Arab di sisi sebuah restoran pizza yang ditinggalkan.

“Al-Quds da’iman lil’Sihyouneen, w’ana Kuwait ‘, bunyinya. ” Yerusalem adalah rumah abadi orang Yahudi, dan saya seorang Kuwait [menulis ini] “.

Butuh waktu lama bagi penguasa di kawasan tersebut untuk berdamai dengan “pengkhianatan” Arafat. Ironisnya mungkin, seseorang yang berjuang menyembuhkan perpecahan di dunia Arab adalah almarhum Emir Kuwait sendiri, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, yang meninggal bulan lalu pada usia 91 tahun.

Rencana perdamaian Salman

Arab Saudi memang memiliki sejarah panjang pada “menjabat tangan” Israel.

Pada bulan Maret 2002, saya berada di KTT Arab di Beirut, di mana seorang pria bertubuh kecil, tertib, botak dengan bahasa Inggris ideal menjelaskan sesuatu yang disebut Rancangan Perdamaian Putra Mahkota Abdullah.

Pria tersebut adalah Adel Jubair, yang masa itu menjadi penasihat urusan luar negeri di Pengadilan Putra Tali jiwa, sekarang menjadi Menteri Luar Kampung Arab Saudi.

Agenda perdamaian mendominasi KTT tahun tersebut dan dengan suara bulat didukung oleh Liga Arab.

Pada dasarnya, rencana itu menawarkan normalisasi penuh kurun Israel dengan seluruh dunia Arab dengan syarat dilakukannya penarikan Israel di semua wilayah yang diduduki seperti Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan dan Lebanon, serta memberi Yerusalem Timur sebagai ibu kota Israel demi mencapai “solusi yang adil” bagi pengungsi Palestina yang, dalam perang Arab-Israel tahun 1948-1949, telah diusir dibanding rumah mereka.

Rencana tersebut mendapat dukungan internasional dan secara singkat menempatkan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dalam pusat perhatian.

Tapi sebelum rencana itu dipublikasikan, Hamas mengebom sebuah hotel Israel di Netanya, menewaskan 30 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Semua rencana perdamaian itu hilang dan tidak dibahas.

Sekitar 18 tahun lalu dan kondisi di Timur Pusat telah bergerak cepat dalam penuh hal, meskipun Palestina belum memperoleh status kenegaraan merdeka dan pemukiman Israel yang dianggap ilegal patuh hukum internasional terus merambah tanah Palestina di Tepi Barat.

UEA, Bahrain, Yordania, dan Mesir kini telah berdamai dengan Israel dan mempunyai hubungan diplomatik penuh.

Faktanya, tidak semacam “perdamaian dingin” yang tegang dengan dimiliki Yordania dan Mesir secara Israel, kedua negara Teluk tersebut mempercepat hubungan mereka dengan Israel.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di instrumen pencari lain

Beberapa hari setelah Bahrain menandatangani Persetujuan Abraham di Gedung Putih, kepala mata-mata Israel mengunjungi Manama (ibu kota Bahrain) membicarakan kerja sama intelijen tentang musuh bersama mereka, Iran.

Menguji simpulan publik

Jadi bagaimana tanggapan pihak Israel tentang kemungkinan normalisasi di era depan dengan Arab Saudi?

Pemimpin Israel tentu saja menyaksikan wawancara Pangeran Bandar dengan penuh ketertarikan meskipun hingga kini belum ada kritik secara langsung dari mereka.

Sebaliknya, pakar bicara kedutaan besar Israel di London mengatakan, “Kami berharap mau ada lebih banyak negara mengenali realitas baru di Timur Pusat yang bergabung dengan kami dalam perjalanan menuju rekonsiliasi. ”

Arab Saudi secara tradisional bergerak lambat dan sangat hati-hati dalam mengubah kebijakannya, menguji setiap langkah sebelum melakukannya sendiri.

Tapi sejak Putra Mahkota Maverick Mohammed Bin Salman menjabat sudah terjadi banyak perubahan dalam tatanan sosial Arab Saudi.

Perempuan di Arab Saudi sekarang bisa mengemudi, tersedia hiburan publik, dan negara lembut membuka diri untuk pariwisata.

Jadi kesepakatan damai Arab Saudi-Israel, meski belum tentu akan segera terjadi, kemungkinan besar akan mendekati kenyataan.

Categories
Data

Papua: Tim pencari fakta kematian resi ditembaki, gereja minta TNI tak menuduh kelompok tertentu tanpa bahan

Tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah untuk mengungkap kematian seorang pendeta di Papua disebut ditembaki sekelompok orang dalam Distrik Hipadita, Kabupaten Intan Hebat, Jumat (09/10).

Seorang anggota tim pencari fakta dan dua personel TNI disebut terluka akibat penembakan tersebut.

TNI menuding kelompok kriminal bersenjata merupakan pelaku penembakan tersebut.

Namun Perhimpunan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menodong aparat keamanan tidak mengeluarkan tuduhan kepada kelompok tertentu sebelum menyidik penembakan itu secara mendalam.

Tuduhan dengan tidak didukung fakta dan keterangan kuat, menurut PGI, justru akan kontraproduktif terhadap target situasi tenang di Papua.

Penembakan, kata Juru Cakap Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Kolonel IGN Suriastawa, terjadi memukul 15. 30 WIT. Saat tersebut, tim TGPF tengah dalam perjalanan dari Hitadipa menuju Sugapa.

Jumat pagi tadi, tim pencari bukti yang dikawal polisi dan tentara bersenjata lengkap melakukan tahap cara tempat kejadian perkara kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani.

Pendeta Yeremia, dengan juga berstatus Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia Hitadipa, tewas ditembak, 19 September lalu.

Korban luka

Suriastawa, sebagaimana dilaporkan Kompas. com, membicarakan anggota tim pencari fakta yang terluka akibat penembakan petang tadi adalah Bambang Purwoko. Dia berkata, dosen Universitas Gadjah Mada ini mengalami luka tembak di pergelangan kaki kiri dan tangan kiri.

Tatkala tentara yang terluka adalah Sersan Satu Faisal Akbar dan Tentara Satu Ginanjar. Faisal mengalami luka tembak di bagian pinggang, sedangkan Ginanjar di telapak tangan kiri.

Ketiganya dalam kondisi sadar dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sugapa, Intan Jaya.

Juru Bicara PGI, Philip Situmorang, menyebut salah satu pengurus lembaganya berada dalam iring-iringan tim pencari fakta yang ditembaki itu.

Johny Nelson Simanjuntak, anggota Komisi Hukum PGI itu, disebut tidak mengalami luka apapun.

Meski begitu, PGI mendorong alat keamanan menyelidiki penembakan itu sebelum menuduh kelompok tertentu bertanggung pikiran atas tersebut.

“Dari informasi yang ana dapatkan, belum diketahui pihak mana yang menembak. Itulah kenapa saya sangat berhati-hati mengeluarkan pernyataan sebab itu bisa menyinggung kelompok-kelompok pada Papua, ” kata Philip kepada BBC Indonesia via telepon.

“Cari dan selidiki siapa yang melakukan sehingga pernyataan yang keluar sesuai bukti, ” tuturnya.

Sementara itu, Badan Pelayan Induk Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua menilai beragam tuduhan terhadap KKB adalah narasi lama yang dimanfaatkan pemerintah untuk menyudutkan masyarakat Papua.

Socratez Yoman, pendeta di salah kepala induk gereja di Papua itu, mendesak pemerintah membuat pernyataan yang menyejukkan dan mendamaikan masyarakat.

“Sudah saatnya negara berhenti membuat narasi dengan tidak merawat kesejukan dan ketenangan, ” ujarnya saat dihubungi dibanding Jakarta.

“Narasi yang menyudutkan kelompok Papua sudah berlangsung selama 58 tahun. Harus ada pendekatan anyar, cara yang beradab, ” cakap Socratez terkait tuduhan TNI kepada kelompok kriminal bersenjata.

TGPF kasus penembakan di Intan Jaya dibentuk Menko Polhukam Mafhud MD. Tim yang dipimpin mantan jenderal polisi Benny Mamoto ini ditargetkan menyelesaikan suruhan dalam dua pekank.

Target yang dibebankan kepada mereka adalah mengungkap karakter penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia, seorang warga sipil, dan perut tentara.

Mafhud berkata, proses pidana terhadap para pelaku nantinya akan berlangsung di kepolisian.

Selain Benny Mamoto dan perwakilan PGI, tim pencari bahan ini antara lain diisi sebab rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo, mantan hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan mantan pejabat tinggi Papua, Constan Karma.

Agen Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Luhur, Lembaga Perlindungan Saksi, dan Target, serta TNI juga ditempatkan pada tim ini.

Categories
Data

Omnibus Law: Pemerintahan Jokowi pertahankan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: ‘Tindak tegas pelaku dan pelaku aksi anarkis yang berbentuk kriminal’

Pemerintahan Jokowi, melalui Menkopolhukam Mahfud dalam jumpa pers Kamis (08/10) malam, menyatakan akan menindak bahana apa yang disebutnya sebagai pelaku dan pelaku aksi-aksi anarkis & berbentuk kriminal yang menolak UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

Hal itu dinyatakan Mahfud MD dalam jumpa pers di kantornya, pada Kamis (08/10) pukul 21. 00 WIB, menanggapi perkembangan terakhir unjuk mengecap menolak UU Cipta Kerja dalam sejumlah daerah yang diwarnai kekacauan dan pengrusakan fasilitas negara.

Didampingi menteri dan pejabat keamanan terkait, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan:

“Demi kesopanan dan keamanan, maka pemerintah hendak bersikap tegas atas aksi-aksi pengacau yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. ”

Mahfud kemudian mengulangi titik berat tersebut, dengan menambahkan “melakukan cara hukum” terhadap apa yang disebutnya “semua pelaku dan aktor intelektual yang menunggangi” atas aksi pengacau yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

“Saya ulangi, sekali lagi pemerintah bakal bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku serta aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk kegiatan kriminal, ” katanya.

Dalam arah awal jumpa persnya, Mahfud mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat berunjuk rasa asal “tertib dan tak melanggar hukum”.

Dia juga mengatakan “ketidakpuasan atas UU tersebut, bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan Konstitusi, yaitu menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan. ”

“Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. ”

Di awal jumpa pers, Mahfud mengatakan bahwa isu penolakan kepada UU Omnibus Law banyak diwarnai hoaks. Dia kemudian secara singkat membantah tudingan tidak benar terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

Categories
Data

Transformasi iklim: Suhu sepanjang September 2020 adalah ‘yang terhangat dalam catatan’ di seluruh dunia, kata ilmuwan

  • Roger Harrabin
  • Analis lingkungan BBC

Suhu sepanjang September 2020 adalah yang terhangat dalam catatan di seluruh dunia, menurut layanan cuaca Copernicus.

Temperatur pada bulan tersebut 0, 05 derajat celsius lebih panas dari September tahun lalu, yang sebelumnya mencetak rekor suhu sempurna.

Para ilmuwan mengatakan ini adalah isyarat jelas dari kenaikan suhu dengan didorong oleh emisi dari peradaban manusia.

Copernicus, program pemantauan Bumi yang dijalankan oleh Uni Eropa, mengucapkan kehangatan di Arktik Siberia langsung mencapai jauh di atas sama.

Serta mereka mengonfirmasi bahwa luas es di laut Arktik berada dalam tingkat kedua terendah sejak catatan satelit dimulai.

Suhu tahun ini diproyeksikan sebagai yang terhangat di Eropa, meski suhu di wilayah tersebut mendingin sejak sekarang.

Peningkatan panas ijmal berkontribusi pada kebakaran hutan di California dan Australia.

Fenomena ini serupa menyebabkan hari terpanas dalam catatan sejarah – sampai 54, 4C di Death Valley.

Dan ia serupa punya andil dalam hujan keras yang membanjiri Prancis selatan, secara curah hujan lebih dari separuh meter dalam sehari.

Kantor pemantau cuaca di Prancis mengatakan abu lebat seperti ini diprediksi terjadi sekali dalam 100 tahun — tapi sudah terjadi dua kali dalam seminggu.

Samantha Burgess, dari Copernicus, berkata kepada BBC News: “Beberapa peristiwa ini luar biasa — meskipun kita tidak boleh menghasilkan harapan palsu bahwa suhu mau naik dari tahun ke tarikh.

“Iklim dan cuaca sangat bervariasi. Tetapi kami memprediksi bahwa peristiwa semacam ini akan terjadi, mengingat efek [aktivitas] kita pada iklim. ”

Rekor cuaca selalu dipecahkan secara alami, namun para-para ahli meteorologi berkata mereka merasa terganggu oleh beberapa peristiwa berlebihan baru.

Inggris baru saja menikmati Musim Semi paling cerah di dalam catatan; pada bulan Agustus, terdapat paling banyak hari yang suhunya melebihi 34C; dan kota Reading baru saja mengalami periode terbasah mereka selama 48 jam.

Ed Hawkins, dari Reading University, berkata: “Kami sudah mengatakan ini selama puluhan tahun – semakin banyak udara rumah kaca akan menyebabkan pemanasan semakin besar. ”

Dia memperingatkan peristiwa-peristiwa ini dialami hanya secara satu derajat pemanasan global di atas rata-rata, sementara dengan cepat dekarbonisasi saat ini dunia sedangkan menuju peningkatan sebesar tiga derajat.

“Satu derajat pemanasan berbahaya bagi beberapa orang, seperti yang kita lihat, ” ujarnya. “Dua derajat bertambah berbahaya, dan tiga derajat jauh lebih berbahaya. Kami benar-benar tidak ingin mencari tahu akan kaya apa jadinya. ”

Laporan-laporan itu dirilis saat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Inggris akan menyerang perubahan iklim dengan menjadi pencetus energi angin.

Pidatonya disambut elok oleh para pecinta lingkungan, tetapi para pengkritik berkata dia menetapkan mendukung janji-janjinya dengan kebijakan serta anggaran.

Categories
Data

Omnibus Law: DPR sahkan RUU Membangun Kerja, aliansi buruh ancam ‘mogok nasional’ dan ‘unjuk rasa serentak’ di puluhan kota: ‘Kita di dalam bahaya’

Rapat lengkap DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (05/10) sore, meskipun terus mendapat penolakan dari bermacam-macam kelompok buruh dan sejumlah bagian lainnya.

Tujuh fraksi menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja, dan kira-kira di antaranya menerima dengan daftar, sementara dua fraksi yaitu Golongan Demokrat dan Partai Keadilan Tenteram (PKS) menolaknya.

Usai pembacaan pendapat fraksi-fraksi, sejumlah politikus Partai Demokrat melakukan interupsi sebelum akhirnya melakukan gerak-gerik “walk out” atau meninggalkan ruangan.

Kesimpulan pengesahan RUU Omnibus Law Membuat Kerja ini digelar setelah Badan Musyawarah DPR pada Senin terang menyetujui untuk disahkan pada kerap paripurna. Sejumlah kalangan menilai pengesahan RUU yang kontroversial ini “dikebut”.

Sebelumnya, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah diselesaikan Badan Legislasi DPR serta pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) malam.

Dengan jalan apa sikap fraksi-fraksi?

Dalam sambutannya, Pemimpin Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, tujuh fraksi dalam DPR menerima hasil panitia kegiatan dan menyetujui agar RUU Omnibus Law disahkan.

Dia mengklaim pembahasan RUU tersebut “dapat diakses publik” karena disiarkan langsung oleh TV parlemen.

Dalam pandangannya, perwakilan Fraksi PDI-P Andreas Eddy Susetyo menyatakan pihaknya mengizinkan pengesahan RUU Omnibus Law. Sikap senada juga ditunjukkan Fraksi Golkar, Nurul Arifin, mendukung pengesahan RUU tersebut.

Diberi kesempatan, juru bicara Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan keberadaan RUU ini penting untuk penciptaan lapangan kerja. Pihaknya mengklaim sudah mengutarakan dan mengakomodasi kepentingan kelompok buruh dalam RUU tersebut.

Taufik Basari, juru bicara Fraksi Nasdem, menyatakan pihaknya mendukung pengesahan RUU yang disebutnya dapat “memudahkan berusaha dan perizinan” sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Diakuinya ada penolakan atas RUU tersebut, dan Taufik mengklaim pihaknya sudah menerima dan mengakomodir sebagian petunjuk dari masyarakat. Dia mengklaim ada beberapa perbaikan setelah ada informasi dari masyarakat.

Adapun juru bicara Bagian PKB Abdul Wahid menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU Omnibus Law menjadi UU dengan “banyak catatan” tanpa menjelaskan detilnya.

Melalui tukang bicaranya, Ahmad Baedowi, Fraksi PPP menyatakan pihaknya menerima RUU itu, apalagi setelah ada perbaikan kepada sejumlah klaster, diantaranya masalah ketenagakerjaan.

Dia mengklaim sudah berusaha menjembatani antara kepentingan tenaga kerja dan dunia usaha, dengan memasukkan sejumlah tawaran, diantaranya jaminan kehilangan pekerjaan.

‘Terlalu kapitalistik dan neoliberalistik’

Sementara, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Marwan Cik Hasan menyatakan pihaknya menolak pengesahan RUU Cipta Kegiatan, karena “hak kaum pekerja dipinggirkan”.

Dia juga menilai keberadaan RUU ini “terlalu kapitalistik dan neoliberalistik”. Marwan juga mengklaim materi dalam RUU ini “kurang transparan dan invalid melibatkan pekerja dan civil society. ”

Senada dengan Fraksi Partai Demokrat, bagian PKS melalui juru bicara Mengabulkan AK juga menolak RUU Omnibus Law.

Mereka menganggap RUU itu berpotensi adanya “liberalisasi pendidikan” dan berpotensi pengrusakan lingkungan. Dia serupa menyebut RUU ini memberi kewenangan yang besar kepada pemerintah, namun tidak diimbangi oleh aspek perlindungan.

Tengah fraksi Amanat Nasional, melalui spesialis bicaranya mengatakan pihaknya menerima RUU tersebut dengan “catatan”.

Ancaman mogok nasional

Ratusan ribu orang yang terlibat dalam organisasi buruh, petani, serta mahasiswa dari 30 kota pada Indonesia sejak pekan lalu menyatakan akan menggelar mogok nasional & aksi unjuk rasa serentak buat menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Kelompok buruh membicarakan aksi selama tiga hari ini merupakan perjuangan terakhir mereka perlu menjegal pengesahan Omninus Law dengan dianggap merugikan buruh dan cuma menguntungkan pengusaha. Mereka mendapat keterangan, RUU ini akan sedianya disahkan pada rapat paripurna DPR tanggal 8 Oktober.

Dalam Rapat Panitia Kerja DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Peraturan. Adapun dua fraksi, yakni Golongan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Di sisi asing, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kegiatan melindungi pekerja dan pelaku daya UMKM.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR dan pemerintah menganulir pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Rapat Paripurna.

Ini karena di dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan mudarat kelompok buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 32 bulan upah menjelma 25 bulan.

Hal lain menimpa terancam dihapusnya skema Upah Kecil Sektoral di tingkat kabupaten atau kota.

Kata Nining, jika tuntutan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan ribu orang yang terdiri lantaran buruh, petani, dan mahasiswa hendak menggelar demonstrasi serentak di depan gedung DPR/DPRD dan pemerintah kawasan di 30 kota.

“Mau tak mau di masa pandemi, dalam mana rakyat khawatir tentang persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada iktikad baik pemerintah dan DPR ingat akan nasib rakyat.

“Kaum buruh dan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan karena PHK. Kita dalam bala, ” ujar Nining Elitos pada konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Bahan ‘digugat’ ke Mahkamah Konstitusi

Tatkala itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Feri Amsar—yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Biasa Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya jadi membawa RUU Cipta Kerja buat diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan oleh DPR dan pemerintah.

“Kami akan menguji ke MK walaupun RUU ini bagaikan sudah terencana matang. Tapi untuk kami tetap harus perjuangkan dengan konstitusional. Sebab itu cara dengan paling formal dalam mempermasalahkan undang-undang, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Sekitar pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kegiatan memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan tumbuh demi mendatangkan investor dan pelengahan atas prosedur pembentukan undang-undang.

Kendati dalam pembentukannya, menurut Feri, invalid formil lantaran tidak melibatkan kontribusi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law ini tidak dikenal dalam UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan langgam penggabungan. Yang ada revisi untuk satu undang-undang terhadap satu peraturan tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang. ”

Apa yang terbaru dari RUU Cipta Kerja?

Dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung dalam DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi setuju buat melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Kelompok Amanat Nasional, dan Partai Asosiasi Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua partai lain yaitu Demokrat dan Golongan Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Sekretaris Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kegiatan, Ledia Hanifa, mengatakan rapat dengan berlangsung panjang dan maraton tersebut masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. Jika buru-buru nanti ada yang terlewati. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item utama ini saya khawatir gagal, ” ujar Ledia Hanifa pada Quin Pasaribu yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu secara waktu yang sangat cepat itu, ” sambungnya.

Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya mengenai tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan pelestarian alas kembali.

“Ini fungsi pelestarian hutan benar kita khawatirkan dan harusnya tetap ada. ”

Kemudian terkait pembentukan Institusi Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. Tatkala pemeriksaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi proses transparansi dan akuntabilitas, ” tukasnya.

Mengenai yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, laksana hak cuti hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi untuk pekerja dikembalikan seperti aturan semula. Begitu pula dengan aturan jam kerja.

Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Bila merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah melalui jaminan BPJS.

Tapi negeri menginginkan agar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah secara skema 19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali oleh pemerintah.

Selanjutnya dalam RUU Cipta Kerja juga membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing di Negeri Ekonomi Khusus (KEK) dan medan industri.

Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Imbalan Minimum Sektoral di tingkat kabupaten/kota yang terancam hilang.

Ia membaca, penetapan upah minimum hanya resmi di tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada pengesahan dari gubernur dengan hitungan merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal di beberapa kota/kabupaten nilai upahnya justru lebih besar kan daripada provinsi? ”

Apa yang akan berlaku dalam Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Bagian PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja di dalam Rapat Paripurna DPR bisa terjadi jika pemerintah menarik beleid itu.

Akan tetapi hal itu, katanya, mustahil terjadi, sebab pembahasan sengaja dipercepat biar bisa dituntaskan pada masa sesi Oktober ini.

Ia juga berceloteh, jika beleid ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka dekat pasti disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang meski ada dua bagian yang menolak.

Apa kata negeri?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja bakal dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan.

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja hendak bermanfaat besar untuk mendorong perbaikan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian ijmal.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga penyajian pemerintahan akan lebih efisien, gampang, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga dalam siaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sedangkan mekanisme PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur pada UU Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil.

Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi kebaikan yang mencakup kemudahan dan keyakinan dalam mendapatkan perizinan berusaha.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan motivasi dan kemudahan baik dalam bentuk insentif fiskal. Di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang cara yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Pengutamaan Investasi).

Gagasan membuat RUU Cipta Kegiatan atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo di dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Cipta Kerja ini berisi dari 11 klaster dan bertambah dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat juga kemudahan berusaha, dukungan riset & inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan hukuman, pengendalian lahan, kemudahan proyek negeri, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemerintah menyerahkan draf dan Surpres RUU Membikin Kerja pada 12 Februari awut-awutan. Namun sejak awal, RUU Membangun Kerja menuai banyak kritik dan penolakan dari banyak pihak, tiba dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa.

Berita ini diperbarui pada Senin, 5 Oktober 2020, pukul 17. 30 WIB, dengan menambahkan keputusan rapat lengkap DPR yang mengesahkan RUU Omnibus Law.

Categories
Data

RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disepakati di tengah ancaman demo buruh, “Ini akan bermanfaat besar”, kata pemerintah

Pemerintah dan DPR telah menyepakati pembahasan RUU Cipta Kerja serta akan membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan pada pekan depan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini RUU ini akan berguna besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional serta membawa Indonesia mendatangi era baru perekonomian global.

“RUU Membikin Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, serta pasti, ” demikian kata Airlangga dalam pernyataan tertulis.

Namun sejumlah perlawanan masih terjadi. Selain ancaman lumpuh massal kelompok buruh, dua fraksi di DPR, Demokrat dan PKS menolak RUU yang dulu dikenal sebagai Omnibus Law itu.

Demokrat menyatakan RUU Cipta Kerja ‘cacat substansi dan prosedur’. Dalam surat pandangan fraksi yang ditandatangani Edhie Baskoro Yudhoyono itu, Demokrat membaca, “Kami menilai banyak hal dengan masih harus dibahas kembali dengan lebih mendalam dan komprehensif supaya RUU Citaker tidak berat satu (dari sepasang). ”

Sebelum RUU disepakati, Konfederasi Konsorsium Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam pekerja akan menggelar aksi mogok nasional jelang rapat paripurna DPR 8 Oktober.

Pembahasan RUU Cipta Kerja sedari awal telah menuai perselisihan. Pada bulan-bulan sebelum ini, aksi menolak RUU yang dulu dikenal sebagai Omnibus Law terus disuarakan oleh kelompok mahasiswa, LSM, & pegiat buruh.

Komisi Nasional Hak Pokok Manusia (Komnas HAM) juga sempat meminta agar pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan rancangan undang-undang itu karena dianggap merugikan buruh.

Namun perbincangan RUU Cipta Kerja terus berlaku. Berikut pro kontra yang mewarnai pembahasan RUU tersebut.

Pada sebuah seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/08), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi Luhut Pandjaitan mengharapkan pembahasan RUU itu dapat dituntaskan “akhir bulan [Agustus] atau awal bulan depan [September]”.

“Mudah-mudah jadi akhir bulan tersebut atau paling lambat mungkin pembukaan bulan depan, ” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di sebuah rencana seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/0).

Luhut meminta agar beberapa masyarakat yang masih menolak RUU untuk “mendukungnya”.

Investasi yang akan ditanamkan di Indonesia, demikian menurut Luhut, harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Antara asing, investasi itu harus menggunakan teknologi ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan nilai tambah.

Luhut kembali menekankan bahwa RUU Membangun Kerja itu dirancang untuk menyederhanakan pelbagai perizinan, syarat penanaman simpanan, dan aturan-aturan lainnya sehingga investasi akan terdorong masuk ke Indonesia.

Mengapa mahasiswa menyelenggarakan demo menolak RUU Omnibus Law?

Sementara, aksi menolak RUU Omnibus Law disuarakan oleh sekelompok mahasiswa, LSM dan pegiat buruh di Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Palu, dengan berunjuk rasa dalam pertengahan Agustus.

Di Yogyakarta, sekelompok orang yang terdiri dari mahasiswa, pekerja LSM dan buruh, menggelar gerak-gerik lanjutan menolak RUU Omnibus Law, Jumat (14/08).

Tergabung dalam Aliansi Kaum Bergerak (ARB), mereka menggelar aksi jalan kaki dari bundaran UGM menuju pertigaan Gejayan, seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Furqon Ulya.

Sambil berorasi, mereka membawa plakat dan spanduk berisi tuntutan menentang RUU Omnibus Law atau Menjadikan Kerja.

“DPR menyalahi kesepakatan. Pada masa reses, mereka melanjutkan membahas RUU ini. Makanya, kami turun ke jalan kembali, ” sekapur Lusi, humas ARB.

“Kami akan terus turun ke jalan, sampai perbincangan Omnibus Law di DPR dibatalkan, ” tambah Revo, pegiat ARB lainnya.

Mereka juga mempertanyakan klaim DPR yang mengaku sudah melibatkan agen serikat buruh dalam pembahasan draf rancangan aturan itu.

“Tapi mereka tidak mewakili aspirasi kaum buruh, petani, atau mahasiswa, ” tambah Revo.

Adapun para pegiat buruh pada bulan Agustus juga menyuarakan perlawanan mereka terhadap beberapa draf perkara yang dianggap akan menyengsarakan mereka.

Mereka menilai, RUU tersebut mampu menciptakan pemutusan hubungan kerja massal, dan kesulitan ekonomi bagi golongan pekerja dan Indonesia secara umum, kata pegiat buruh.

Di tengah penolakan semacam itu, pemerintah dan DPR langsung membahas pasal-pasal dalam rancangan petunjuk tersebut.

Berulangkali mereka menolak dakwaan para pekerja dan mengklaim susunan itu akan menguntungkan semuanya.

DPR juga mengklaim telah melibatkan bermacam-macam serikat pekerja guna membahas pasal-pasal yang disebut merugikan buruh.

Merespons situasi itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik meminta agar pembahasan RUU Cipta Kerja segera dihentikan.

Alasannya, draf rancangan peraturan itu menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Damanik juga memperhitungkan pembahasan RUU ini “tergesa-gesa”.

“Dan hanya memberikan ruang partisipasi dengan sangat kecil ruang partisipasi untuk kelompok buruh, ” katanya, Kamis (13/08).

“Setelah kami kaji sungguh-sungguh, kami merekomendasikan kepada presiden MENODAI dan DPR agar tak melanjutkan pembahasan RUU cipta kerja atau omnibus law dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat indonesia.

“Juga untuk menyekat terjadinya komplikasi sistem politik, sistem hukum, tata laksana, dan lain-lain, ” jelas Damanik.

B eda pendapat pemerintah dan DPR soal target waktu penuntasan RUU Omnibus Law

Sebelumnya, pemerintah dan DPR bertentangan pendapat mengenai target penyelesaian pembicaraan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang sejak awal ditolak para-para pegiat buruh.

Dalam berbagai kesempatan, sejumlah pejabat pemerintah menyatakan pembahasan undang-undang itu diharapkan selesai sebelum 17 Agustus nanti

Hal ini berbeda dengan pernyataan pimpinan DPR yang mengecap pembahasan baru di tingkat pembukaan.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Apindo 2020, Rabu (12/8), mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Ciptaker sudah lebih dari 75%.

“Diharapkan dalam pembahasan akan dilanjutkan. Kemarin rapat dengan asosiasi pekerja dan apresiasi suara yang dicapai antara pemerintah, gaya kerja, dan Apindo, para pengusaha, ” kata Airlangga.

“Ini jadi pesan karena ditunggu oleh berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pemangku dana abadi), ” tambahnya.

Bahkan lebih dari itu, sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengutarakan diharapkan RUU ini dapat lengkap dibahas sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) di 17 Agustus.

Namun di sisi asing, apa yang dinyatakan pemerintah selayaknya berbeda dengan sikap yang ditunjukan DPR.

DPR bersama dengan kumpulan konsorsium pekerja kemarin baru saja membentuk tim bersama untuk membahas bab per pasal dalam klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

Rencananya tim itu baru akan mulai bekerja bersama melakukan pembahasan pada 18 Agustus 2020 mendatang.

Kumpulan serikat pekerja yang mewakili 32 federasi serta konfederasi serikat pekerja di Indonesia saat itu menyampaikan bahwa rapat bersama akan dilakukan dua kali seminggu dimana setiap hari hendak dilakukan diskusi sekitar empat tanda.

KSPI: ‘Kami akan mundur dari lobi dan kembali beraksi’

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang tergabung dalam kumpulan serikat buruh menyatakan mau keluar dari tim bersama serta turun beraksi ke jalan bila masukannya tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah yang tetap mengesahkan RUU ini tanpa perubahan.

Kaya langkah terdahulu yang dilakukan KSPI keluar dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami berniat tim ini akan bicara soal substansi, menerima masukan dan rencana kami. Strategi kami lobi dan aksi. Jika aspirasi kami ditolak maka kami akan melalukan laku terus menerus, ” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono.

Target sebelum 17 Agustus, mungkinkah?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut hendak sangat sulit jika pembahasan RUU Ciptaker selesai sebelum HUT MENODAI.

“Tidak menargetkan sebelum 17 Agustus, itu yang targetin sebelum 17 Agustus siapa ya? Orang tim kerja, baru mau kerja 18 agustus. Katanya pemerintah yang minta klaster ketenagakerjaan jangan dibahas dahulu, ” kata Dasco.

Ia pun menegaskan bahwa DPR akan menerima masukan dari serikat buruh dalam perbaikan klaster ketenagakerjaan.

Senada, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU Ciptaker tidak kira-kira selesai sebelum HUT RI sebab masih banyak hal yang menetapkan dibahas, seperti ada dua seperseribu daftar inventarisasi masalah yang menetapkan dibahas.

Saat ini Baleg DPR tengah membahas Bab III pada DIM tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dari mutlak 15 bab yang ada di RUU tersebut.

Namun, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut pemerintah dan legislatif sudah membahas lima bab.

Khusus untuk pasal ketenagakerjaan, Susiwijono mengatakan pembahasan telah dilakukan dalam kurun waktu sebulan terakhir yang dilakukan secara tripatrit dengan melibatkan serikat pekerja.

‘Terlalu menindas para pekerja dan menyengsarakan kita’

Seorang pekerja bagian produksi pada sebuah pabrik yang bernama Noval mengatakan kondisi perekonomiannya saat itu tengah sangat sulit akibat lantaran wabah virus corona.

Ia kudu mengalami pemotongan gaji hingga tidak mendapatkan upah lembur.

“Buat hidup sekarang susah, yang ada di pas-pasin , di cukup-cukupin . Virus corona dampaknya sudah sangat berat buat awak, ” kata Noval.

Noval dengan sudah bekerja lebih dari 11 tahun tidak bisa membayangkan zaman depannya jika kondisi sulit saat ini akan ditambah dengan disahkannya RUU Ciptaker yang ia tutur menyengsarakan pekerja.

“Waduh itu kita baca drafnya terlalu mencekik para pekerja dan terlalu menyengsarakan kita. Nanti gaji kami bisa harian, perusahaan berhak PHK karyawan tanpa bersalah, apalagi pesangon mau ditiadakan, kerja capek-capek tidak dapat pesangon.

Apa yang akan dilakukan bila RUU ini disahkan, Noval menjawab, “kita sebagai buruh akan mati-matian menolak Omnibus Law itu. Moga RUU itu dibatalkan, ” katanya.

RUU Ciptaker dinilai ‘berbahaya’

Kahar S. Cahyono dari KSPI mengatakan RUU Ciptaker penuh dengan masalah karena sejak depan pembahasan tidak pernah melibatkan konsorsium buruh, melainkan hanya pihak pengusaha dan pemerintah.

Kahar juga mengisbatkan bahwa serikat pekerja tidak pernah dilibatkan sedikitpun dalam proses perbincangan yang menciptakan sebuah kesepakatan. Taat Kahar jika RUU ini disahkan maka akan berbahaya bagi kedaulatan negara.

“Kenapa? Karena investasi kudu berbasis pada proteksi perlindungan untuk pekerja Indonesia. Buat tapa investasi kalau yang bekerja TKA, buruhnya diupah murah, mudah dipecat, PHK masal, sulit mendapatkan kesejahteraan? Belakang akan berimplikasi pada sulit mempunyai daya beli dan mendongkrak perekonomian, membahayakan kedaulatan negara, ” katanya.

Kahar menjelaskan beberapa poin kritis dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan jika disahkan.

Pertama, terciptanya ketidakpastian pekerjaan karena masifnya penggunaan sistem outsourcing dan kontrak.

“Dalam RUU ini perusahaan dibebaskan meng-outsourcing & mengkontrak karyawan di semua macam pekerjaan dan semua jenis industri. Jadi kami akan menjadi pekerja outsourcing dan kontrak seumur tumbuh yang mudah di-PHK, ” sekapur Kahar.

Kedua, tidak adanya garansi dan kepastian pendapatan karena upah pekerja tergerus akibat dibatasi.

“Pesangon pergantian hak dihilangkan, dan semoga dikurangi. Upah minimum kota/kabupaten dihilangkan diganti upah minimum provinsi dengan nilainya jauh lebih kecil.

“Contoh UMK Karawang RP4, 59 juta sedangan UMP Jawa Barat Rp1, 8 juta. Dengan demikian yang resmi UMP yang nilainya lebih mungil, ” kata Kahar.

Ketiga, jaminan sosial seperti hari tua dan kesehatan tubuh akan sulit didapatkan karena menggunakan sistem outsourcing dan kontrak.

Berita ini diperbarui pada Minggu, 4 Oktober 2020, sekitar pukul 17. 00 WIB, dengan menambahkan pernyataan Menko Perekonomian dan fraksi Demokrat di DPR mengenai RUU Membikin Kerja yang telah disepakati.

Categories
Data

Dongeng penyintas Covid-19: ‘Istri saya meninggal tertular virus corona dari saya’

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Thomas Kartomo didiagnosa mengalami pneumonia pada awal Maret 2020. Saat itu, jumlah peristiwa Covid-19 di Indonesia masih kurang dan alat tes belum memadai.

Tanpa mengetahui Thomas terinfeksi Covid-19, sang istri mendampingi kala Thomas dirawat di rumah sakit. Thomas akhirnya sembuh, namun sang istri yang rupanya tertular Covid-19 meninggal dunia.

“Saya limbung… belahan jiwa kami lepas dari saya, ” sekapur Thomas mengenang sang istri.

Menyimak juga:

Merujuk data Universitas John Hopkins, pada Jumat (02/10), total kasus Covid-19 di Indonesia menyentuh angka 295. 499, dengan target jiwa 10. 972 jiwa. Nilai ini menempatkan Indonesia pada status dua jumlah kasus terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina, dan ke-23 di dunia.

Video Editor: Dwiki Marta

Categories
Data

Donald Trump alami ‘gejala ringan Covid-19’, risiko kesehatan apa yang dihadapi presiden AS ini?

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengalami gejala ringan Covid-19 setelah ia dan istrinya Melania, positif terkena virus corona dan tengah menjalani karantina, kata Gedung Putih.

Gedung Putih mengatakan Trump “tetap bersemangat” & ia memperkirakan akan cepat sembuh.

Pengantara Presiden Mike Pence dan istrinya, Karen, disebut staf mereka sudah melakukan tes dan hasilnya minus.

Berita Trump terular virus corona menyembul sekitar sebulan sebelum pemilihan kepala, dan Trump akan menghadapi Joe Biden dari Partai Demokrat.

Biden sendiri dan istrinya Jill dinyatakan minus Jumat (02/10) setelah dites.

Hentikan Twitter pesan, 1

Lompati Twitter pesan, satu

“Saya harap ini menjelma peringatan, ” kata Biden setelah muncul hasilnya. “Pakai masker, bangun jarak dan cuci tangan. ”

Dengan menjadi pertanyaan terkait hasil nyata Trump adalah, kapan dan di mana dia tertular virus corona?

Pertanyaan ini sulit terjawab karena Trump memiliki jadwal sangat padat menjelang pemilihan presiden pada 3 November dan biasanya tidak menggunakan masker.

Tetapi, menurut kantor berita Associated Press, Trump menyatakan bahwa ia melangsungkan kontak dekat dengan para penguasa militer atau para penegak kaidah dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis (01/10).

“Mereka (para pejabat) ingin merangkul dan mereka ingin mencium, ” kata Trump.

Hentikan Twitter pesan, 2

Lompati Twitter pesan, 2

Dalam pesan yang direkam sebelumnya untuk acara amal pada Kamis malam (01/10), Presiden Trump mengatakan “akhir dari pandemi sudah depan. ”

Beberapa jam setelah pesan tersebut diputar pada acara tahunan Al Smith Dinner di kota New York, presiden mengeluarkan cuitan dengan disebut CBS News sebagai “pengumuman yang mengguncang Bumi”, cuitan yang menbyebut ia dan istrinya nyata covid-19.

Amerika Serikat mencatat angka peristiwa tertinggi di dunia dengan angka kematian mendekati 208. 000 karakter.

Trump dan Melania dites positif covid-19 setelah Hope Hicks, salah satu asisten terdekat Trump, dinyatakan nyata terkena virus corona.

Hicks, yang berusia 31 tahun itu bepergian bersama-sama Trump di pesawat kepresidenan Tirta Force One menuju acara diskusi capres di Ohio.

Risiko Covid-19 kaya apa yang dihadapi Trump?

James Gallagher, kuli kesehatan dan sains BBC News

Donald Trump memiliki faktor risiko dengan jelas, termasuk usianya, berat awak dan juga karena berjenis kemaluan laki-laki. Semua ini meningkatkan efek terkena virus corona yang parah.

Trump berusia 74 tahun dengan indeks massa tubuh, Body Mass Index (BMI) lebih dari 30, keterangan klinis untuk obesitas.

Umur adalah ukuran jelas untuk kemungkinan terkena transmisi serius, dengan kemungkinan perawatan vila sakit dan dalam sejumlah urusan menyebabkan kematian.

“Namun sebagian besar orang yang tertular juga membaik, ” kata Dr Bharat Pankhania, daripada fakultas kedokteran Universitas Exeter, kepada BBC.

Analisa awal dari lebih 100 studi, berdasarkan data dari segenap dunia, menunjukkan risiko pada anak-anak dan orang muda kecil.

Namun untuk orang pada usia 75 tarikh, diperkriakan satu dari 25 orang yang terkena virus corona, meninggal.

Ideal yang sama juga dilihat oleh pusat pengendalian penyakit AS, Centers for Disease Control (CDC). Badan ini menyatakan delapan dari 10 moralitas akibat Covid-19 terjadi pada itu yang berusia di atas 65 tahun.

Mereka yang berusia sepantar Trump, risiko untuk dirawat di vila sakit lima kali lebih agung dan kemungkinan meninggal 90 kali lebih besar dibandingkan mereka dengan berusia 20-an tahun.

Trump sendiri mengumumkan berita dia terkena virus corona, dalam cuitan terbaru-nya dengan menulis, “Kami mau melalui ini bersama-sama. ”

Para-para pemimpin dunia, termasuk Perdana Gajah Inggris, Boris Johnson, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan pesan segera pulih untuk Trump dan Melania.

Presiden Trump banyak dikritik karena invalid mempedulikan parahnya virus corona di tahap awal pandemi dan dia menghadiri berbagai pertemuan yang diadakan tanpa aturan jaga jarak ataupun tanpa penggunaan masker secara ketat.

Hentikan Twitter pesan, 3

Lompati Twitter suruhan, 3

Dokter pribadi Trump, Sean Conley, merilis pernyataan kalau presiden dan ibu negara “dalam kondisi baik saat ini & mereka berencana tinggal di tempat tinggal di dalam Gedung Putih selama kala pemulihan”.

“Saya mengharapkan presiden bisa menjalankan tugas-tugasnya tanpa gangguan selagi pemulihan, dan saya akan memberitahu Anda perkembangan apa pun pada masa mendatang, ” sebut Conley dalam pernyataannya.

‘Perkembangan yang mengguncang Bumi’

Sepekan setelah Donald Trump mengatakan kepada rakyat AS agar tidak khawatir pada Covid-19 karena “itu tidak mempengaruhi sapa pun” kecuali manula dan itu yang punya penyakit jantung, pemimpin justru teruji positif terjangkit virus corona.

Sulit untuk tidak menyebut seberapa mengguncang Bumi perkembangan ini masa pilpres hanya 32 hari lagi.

Sang presiden akan menjalani masa karantina untuk pemulihan. Pawai kampanye ditiadakan, sedangkan debat presiden selanjutnya di dalam dua pekan mendatang, masih dipertanyakan realisasinya.

Pesan yang berulang kali disampaikan presiden, bahwa bangsa AS “membalikkan keadaan” dalam penanganan pandemi, tergilas oleh penyakit yang sedang tempat alami.

Hanya dua hari lalu, di dalam debat pertama, Trump mengolok rivalnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, karena sering memakai masker serta tidak menggelar pawai kampanye yang bisa menandingi kemeriahan pawainya.

Kini, Gedung Putih dan tim kampanye Trump harus menjawab mengapa presiden menempuh sikap sedemikian sembrono dalam hal perlindungan diri – serta berapa banyak pejabat di Gedung Putih dan petinggi pemerintah AS yang terpapar Covid-19.

Pada masa krisis nasional, publik Amerika cenderung menggalang pertolongan terhadap presiden. Akan tetapi sokongan tersebut mungkin belum cukup menyembunyikan sang presiden dari cecaran perkara.

Sejauh ini, Hicks termasuk staf Trump paling dekat yang teruji positif Covid-19.

Hicks bepergian beriringan Trump menggunakan pesawat Air Force One untuk menghadiri debat capres AS di Ohio awal pekan ini.

Saat turun dari udara, Hicks tampak tidak memakai masker pada Selasa (29/09).

Keesokan harinya, dalam Rabu (30/09), perempuan berusia 31 tahun itu bahkan terlihat bertambah dekat dengan Trump di dalam helikopter kepresidenan Marine One masa sang presiden menggelar pawai pada Minnesota.

Cuitan Trump pada Kamis (01/10) malam berbunyi: “Hope Hicks, yang bekerja betul keras tanpa istirahat sejenak, baru saja teruji positif Covid-19. [Ini kabar] Buruk!

“Ibu Negara & saya menunggu hasil tes ana. Sementara itu, kami akan memulai proses karantina! ”

Belum jelas apakah karantina yang dijalani Trump bakal mempengaruhi debat capres kedua, dengan dijadwalkan berlangsung di Miami, Florida, pada 15 Oktober.

Dalam percakapan melalui telepon dengan pembawa acara Fox News, Sean Hannity, pada Kamis (01/10), Trump mengatakan dirinya dan istrinya “menghabiskan banyak waktu dengan Hope”.

“Jadi mari kita lihat apa yang mau terjadi, ” kata Trump, seraya menambahkan bahwa Hicks kerap menjalankan masker tapi masih teruji tentu Covid-19.

Setiap hari Gedung Putih melakukan tes terhadap para-para staf kepresidenan dan siapapun yang berkontak dengan presiden.

Namun, Trump kerap tidak memakai masker dan kerap terlihat tidak menjaga jarak sosial dengan stafnya dan orang-orang lain dalam acara resmi.

Sebagaimana dilaporkan Bloomberg News, Hicks mengalami gejala-gejala Covid-19 dan dikarantina di pesawat Air Force One dalam perjalanan pulang dibanding Minnesota.

Apakah ada staf lain pada Gedung Putih yang juga terkena Covid-19?

Hicks adalah staf Gedung Suci terkini yang teruji positif Covid-19. Sebelumnya, sekretaris pers Wakil Kepala Mike Pence, Katie Miller, menikmati hal yang sama pada Mei lalu dan kini telah sembuh.

Di dalam bulan yang sama, seorang awak Angkatan Laut AS yang menjadi salah satu pengawal pribadi Trump juga teruji positif virus corona.

Selain itu, Penasihat Keamanan Nasional, Robert O’Brien, sejumlah personel pasukan perlindungan presiden, seorang pilot Marine One, dan pegawai kantin Gedung Putih, juga teruji positif Covid-19.

Akan tetapi, Gedung Putih saat itu menyatakan baik Trump maupun Pence tidak tertular.

Hope Hicks adalah juru bicara tim kampanye Trump saat pengusaha tersebut maju sebagai calon kepala. Ketika Trump menjabat presiden, Hicks menjadi direktur komunikasi Gedung Suci.

Pada Maret 2018, dia mundur dibanding jabatannya untuk menjadi kepala arah komunikasi di perusahaan Fox milik konglomerat Rupert Murdoch. Namun, tempat kembali ke Gedung Putih di dalam Februari 2020.

Categories
Data

Dituduh AS terjadi ‘kekerasan fisik serta seksual’ dalam praktik ‘kerja paksa’ di perkebunan sawit, Malaysia selidiki satu perusahaan

Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia menyatakan akan melangsungkan penyelidikan mendalam terkait dugaan penggunaan pekerja secara paksa oleh perusahaan perkebunan FGV Holdings Berhad (FGV) dalam proses produksinya.

Datuk Seimbang M Saravanan mengatakan selain pengkajian FGV, pihaknya juga menerima informasi bahwa perusahaan besar Malaysia asing kemungkinan akan menghadapi langkah yang serupa oleh Amerika Serikat.

“Sabar saja. (Tuduhan) ini melibatkan banyak pihak & terlalu awal (untuk berkomentar). Aku perlu mendapatkan informasi lebih lanjut dulu, ” kata Saravanan Kamis(01/10) seperti dikutip kantor berita Bernama.

Kehormatan saham FGV jatuh 8% Kamis (01/10) terkait perkembangan ini.

Badan imbalan cukai dan perlindungan perbatasan Amerika Serikat, Customs and Border Protection (CBP) menutup impor minyak sawit produksi FGV terkait kekhawatiran penggunaan pekerja secara paksa.

CBP menyebut adanya pelecehan seksual dan fisik, ikatan utang serta dugaan pelanggaran pada kondisi kerja sebagai alasan mengucup impor FGV.

Dengan larangan itu, pengiriman dari perusahaan itu dan anak perusahaannya akan ditahan di pelabuhan masuk AS.

Dalam satu pernyataan, FGV mengatakan telah “mengambil langkah kongkret” untuk memperbaiki kondisi pekerja.

CBP mengucapkan penyelidikan satu tahun mengungkap “pembatasan bergerak, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan ancaman, menahan salinan pekerja, menahan gaji, ikatan utang, kondisi kerja mengkhawatirkan dan tanda lembur berlebihan. ”

Penyelidikan itu serupa mengangkat kekhawatiran terkait kerja menekan anak yang kemungkinan digunakan sebab FGV dalam proses produksi patra sawit.

FGV adalah perusahaan publik & menurut situs mereka, produksi sawitnya menyumbang sekitar 15% dari produksi tahunan minyak sawit Malaysia.

Minyak sawit digunakan untuk berbagai produk makanan, kosmetik, bahan farmasi serta bahan menjilat.

“Penggunaan pekerja paksa dalam proses penerapan itu membuat perusahaan-perusahaan mendapatkan makna dari para pekerja yang sensitif, ” kata Brenda Smith, asisten komisaris kantor perdagangan CBP.

Buat memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

“Perusahaan-perusahaan ini menciptakan persaingan tidak adil untuk bahan-bahan ini dan memberikan kepada publik produk dengan tidak memenuhi standar etika, ” katanya.

Amerika Serikat meningkatkan larangan impor sejak 2016, setelah perubahan pada undang-undang AS yang memungkinkan CBP bertindak bila menemukan produk dengan menggunakan pekerja secara paksa.

Dalam beberapa bulan terakhir, AS telah melahirkan sejumlah surat yang disebut Suruhan Menahan terhadap perusahaan-perusahaan China terkait kekhawatiran penggunaan pekerja paksa dalam Provinsi Xinjiang.

Langkah kongkret dan ketergantungan pada pekerja migran

Malaysia adalah pembuat minyak sawit kedua terbesar di dunia setelah Indonesia dengan penerapan sekitar 25% dari pasok negeri.

Pembuat minyak sawit Malaysia sangat bersandar pada buruh murah asing, sebagian besar dari Indonesia, Bangladesh, Nepal dan India yang terdiri dari lebih dari 80% buruh perkebunan.

Terpaut perkembangan di AS itu, FGV menyatakan kekecewaan namun mengatakan telah mengambil “langkah kongkret” untuk menunjukkan “komitmen menghargai hak asasi bani adam dan mematuhi standar perburuhan. ”

“Perlu ditekankan lagi bahwa FGV tidak mentolerir bentuk pelanggaran hak dasar apapun atau pelanggaran pidana dalam operasi kami, ” kata perusahaan dalam satu pernyataan.

Perkebunan sawit perusahaan itu sangat tergantung pada praktisi migran, termasuk lebih dari 11. 000 pekerja dari Indonesia dan hampir 5. 000 dari India.

FGV mengatakan telah memperkuat prosedur merekrut pekerja dan meningkatkan investasi kira-kira US$84 juta untuk meningkatkan sarana perumahan di perkebunan-perkebunan.

Perusahaan itu menegasikan klaim bahwa mereka menahan paspor para pekerja. Mereka mengatakan sudah memasang 32. 000 “laci aman” di 68 kompleks untuk menolong pekerja menyimpan dokumen mereka.

Kekhawatiran sebelumnya

FGV sendiri mengakui bahwa masalah buruh dalam lima tahun terakhir itu selalu menjadi bahan perdebatan publik.

Organisasi-organisasi lain sebelumnya juga menyatakan kekhawatiran terkait praktik-praktik yang dilakukan FGV.

Di bulan Januari lalu, badan terkait keberlangsungan minyak sawit, mencabut sertifikasi untuk sejumlah perkebunan FGV.