Categories
Data

Omnibus Law: Penghapusan pasal di UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ‘menyalahi aturan’, menurut pakar tata negara

3 jam yang lalu Sumber gambar, ANTARA FOTO Dua ahli hukum tata negara menyebut negeri Indonesia “telah bertindak salah secara menghapus pasal” dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diketok palu dalam Rapat Lengkap DPR 5 Oktober.

Dua pakar hukum tata negara menyebut negeri Indonesia “telah bertindak salah secara menghapus pasal” dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diketok palu dalam Rapat Sempurna DPR 5 Oktober.

Tapi gaya ahli dari Kantor Staf Pemimpin mengklaim apa yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara “telah dikonsultasikan dengan sejumlah pakar hukum dan DPR lantaran tidak mengubah substansi undang-undang”.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Biasa Tolak Omnibus Law berencana meneruskan aksi demonstrasi pada 28 Oktober mendatang yang menuntut presiden serta DPR membatalkan UU Cipta Kegiatan.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan pemerintah tidak sepertinya mengubah apa pun yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab setelah UU itu diketok palu sebab DPR dalam Rapat Paripurna & diserahkan ke presiden untuk diundangkan, maka pemerintah bisa memperbaiki pada konteks jika ada ” clerical error “.

Menghapus pasal seperti yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara, kata Jimly, mampu dikatakan mengubah substansi undang-undang dengan telah sah.

“Kalau sudah diketok palu, sudah selesai. Biasanya dalam berbagai negara ada toleransi akan tetapi clerical error , misalnya titik koma. Kalau pokok ada kata yang dibuang, ditambah, apalagi pasal walaupun salah, biarkan saja. Kan sudah diketok palu, ” ujar Jimly Asshiddiqie pada Quin Pasaribu yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (25/10).

Senada dengan Jimly, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pemerintah “telah secara terkuak dan terang-terangan menyalahi” Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang prosedur pendirian undang-undang.

Feri mencurigai, pemerintah tidak hanya menghapus pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi, akan tetapi ada kemungkinan penambahan pasal-pasal. Tersebut karena jumlah halaman yang berganti menjadi 1. 187 dari sebelumnya 812.

“Makanya agak aneh ada perkara dihilangkan, jumlah juga berubah oleh karena itu 1. 187 halaman. Jarak yang tidak masuk akal. Diakui hanya satu pasal yang dikurangi akan tetapi malah jumlah halaman bertambah, ” kata Feri Amsari kepada BBC News Indonesia lewat sambungan telepon.

“Jadi apa yang dilakukan negeri ini memalukan. Sudah sangat terkuak prosedurnya bermasalah masih bertahan [dengan UU Ciptaker] ini… sudah begitu publik diminta menerima prosedur itu, ” katanya.

Baik Jimly Asshiddiqie dan Feri Amsari menilai, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja merupakan peraturan yang “paling buruk” di Indonsia sebab proses pembuatannya minim pelibatan jemaah, tergesa-gesa, dan ditolak banyak kalangan.

“Saya jamin ketua dan pemangku ketua DPR juga tidak tahu pasal per pasal, ” logat Jimly.

‘Penghapusan pasal 46 sudah dikonsultasikan dengan pakar hukum’

UU Membuat Kerja kembali menuai kritik setelah diketahui bahwa terdapat perubahan halaman dalam draf yang telah diserahkan Sekretariat Negara DPR ke negeri.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, menyebut draf final UU Cipta Kerja menjadi 1. 187 halaman karena ada jalan cleansing yakni perbaikan format, salah ketik, dan terakhir diketahui adanya penghapusan pasal.

Pasal 46 yang terdiri sejak empat ayat itu berkaitan secara tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. Pasal itu dihapus sebab dinilai sudah ada dalam peraturan existing sehingga tidak mengubah substansi.

Tenaga ahli daripada Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengklaim tindakan itu “sudah dikonsultasikan dengan sejumlah pakar norma yang memberi lampu hijau” kepada pemerintah menghilangkan pasal tersebut.

Penghapusan pasal itu pun, katanya, selalu “telah dikonsultasikan dengan DPR”.

“Jadi alasannya cukup kuat, Tapi kalau mau beradu argumentasi di judicial review saja, bisa kita buka semua, ” ujar Donny Gahral kepada BBC.

Ia juga menjamin “tidak tersedia pasal-pasal selundupan” kendati bertambahnya jumlah halaman.

Pemerintah, kata Donny, jadi diadukan ke polisi atau digugat secara administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika mencurigai adanya pasal selundupan.

“Silakan kalau memiliki argumen dan dasar yang berpengaruh, kita kan terbuka. Tidak pernah menghalangi apa yang dilakukan asosiasi sipil. Tapi semua dilakukan pada koridor hukum, ” sambungnya.

Mematok Minggu (25/10), ujar Donny, Pemimpin Joko Widodo belum menandatangani draf final UU tersebut. Ia mengecap, penandatanganan itu akan dilakukan di dalam waktu dekat.

‘Lanjutkan demonstrasi memburu-buru DPR dan pemerintah batalkan Omnibus Law’

Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law, Asfinawati, mengutarakan pihaknya akan tetap mendesak negeri dan DPR membatalkan UU Membangun Kerja dengan melakukan aksi demonstrasi pada Rabu (28/10).

Langkah demonstrasi diambil, karena jika mengadukan perbuatan DPR dan pemerintah yang mengutak-atik isi UU ke polisi atas argumen Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan kemungkinan besar kasusnya dihentikan.

Tidak karena kurang bukti tapi, sirih Asfinawati, lantaran institusi polisi dianggapnya “menjadi alat kekuasaan” dalam menghadapi penolakan Omnibus Law.

“Yang teoretis memang ke polisi karena isyarat penyelundupan sama seperti pasal tembakau, tapi kita sudah tahu lah hasilnya. Demonstrasi saja kami ditembakkan gas air mata padahal berlangsung damai, ” ujarnya.

Strategi asing, menurutnya, berharap pada dua bagian penolak UU Cipta Kerja yaitu Partai Demokrat dan Partai Kesamarataan Sejahtera mengajukan Rancangan Undang-Undang yang membatalkan UU Cipta Kerja.

“Tapi itu kalau dua fraksi dengan menolak serius, ” katanya.

Sementara tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap kepala mengabulkan permintaan pihaknya untuk menangguhkan pemberlakuan UU Cipta Kerja tenggat tahun depan.

“Karena ada banyak kontroversi dan bebarapa hal perlu disempurnakan, ” ujar Sekretaris Ijmal PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

Usulan itu sudah disampaikan saat bersemuka langsung Presiden Joko Widodo pada Rabu (21/10) lalu di Istana Jakarta.

Presiden, katanya, tidak menyumbat pintu usulan tersebut.

“Kami menyampaikan itu atas kearifan dan kenegarawanan presiden dan presiden bisa melihat lah secara realistis apa yang sekarang terjadi. ”

Sejauh ini pula PP Muhammadiyah belum mengambil langkah bahana untuk mengajukan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Sebab pihaknya masih mengkaji lebih dalam pokok draf itu.

Pakar Hukum Peraturan Negara, Jimly Asshiddiqie, menyebut penangguhan UU Cipta Kerja sangat agak-agak ditempuh Presiden Jokowi demi sosialisasi yang menyeluruh, meredakan kondisi, serta menyesuaikan perangkat hukum baru itu dengan pelaksanaan teknisnya.

“Itu bisa, diadakan saja rapat khusus dengan DPR untuk menyepakati tanggal penangguhan. Usulan saya setahun atau mematok 5 Oktober 2021, ” prawacana Jimly.