Categories
Data

Menkopolhukam rekomendasikan penambahan pasukan di Papua setelah pembunuhan pendeta, pihak gereja: ‘itu tidak ciptakan iklim perdamaian’

Diperbarui 3 jam yang lulus Sumber gambar, Antara Foto Gajah Koordinator Politik, Hukum, dan Kebahagiaan, Mahfud MD, merekomendasikan penambahan negara di wilayah Papua setelah menyatakan laporan tim gabungan pencari tanda (TGPF) menunjukkan bahwa ada “dugaan keterlibatan oknum aparat” dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merekomendasikan penambahan aparat dalam wilayah Papua setelah menyatakan keterangan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa ada “dugaan kontribusi oknum aparat” dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.

Menyikapi hal ini, Socratez Yoman, sebagai Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, BPP-PGBWP, menolak penambahan pasukan sebab kesibukan itu menurutnya justru tidak menciptakan iklim damai.

Sementara, peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Tenteram Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan peningkatan keamanan di wilayah Papua harus dilaksakanan dengan hati-hati, sebab asosiasi Papua memiliki trauma terhadap eksistensi aparat keamanan, terutama TNI, akibat sejarah panjang kekerasan di provinsi tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, & Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan penjelasan terkait kasus pembunuhan Pendeta Yeremian Zanambani oleh tim bentukan negeri pada Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk.

“Ada dugaan melibatkan aparat dan kemungkinan pihak ketiga. Kemungkinan pihak ketiga tersebut tidak bisa dihindari karena membangun waktu itu dugaan-dugaan yang hidup di luar ada yang menyelami aparat, kita selidiki. Ada yang menduga pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu kan teori persekutuan saja, KKB yang membunuh awut-awutan nanti dituduhkan ke aparat. Makanya ada saja kemungkinan itu.

“Tapi lihat nanti rangkaian fakta dengan dilaporkan dalam buku [laporan TGPF] itu tadi seperti barang apa. Itu akan mengarahkan ke danau, ” jelas Mahfud MD pada para wartawan.

Menanggapi temuan TGPF, bagian TNI menyatakan menghormati hasil tersebut.

“Seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah berlaku dengan maksimal, ” kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa dalam sebuah pernyataan terekam, (21/10).

Ia menambahkan bahwa TNI menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses itu.

“TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah jawatan, karena ini merupakan komitmen arahan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat hukum, ” tambahnya.

Berdasarkan hasil temuan TGPF, Menkopohukam merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo, serta pihak TNI dan Polri, untuk meningkatkan keberadaan aparat pertahanan organik di wilayah Papua. Mahfud mengatakan, ada daerah-daerah yang tak terpegang oleh aparat, sehingga kemaluan membangun kehadiran di titik-titik tersebut demi menjamin keamanan.

“Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan kepada negeri, kepada Presiden, kepada TNI, Polri, agar daerah-daerah yang masing hambar dari aparat pertahanan dan petugas keamanan yang sifatnya organik, supaya segera dilengkapi.

Jadi di sana masih banyak daerah-daerah yang tidak ada aparatnya, ada beberapa karena ada yang merangkap dua daerah, ada yang masih kosong dan sebagainya. Ini untuk lebih menjamin ketenteraman, supaya segera dilengkapi, ” tutur Mahfud.

‘Tidak menciptakan iklim perdamaian’

Namun, Socratez Yoman, yang menyebut dirinya Kepala Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, atau BPP-PGBWP, mengkritik rekomendasi Kemenkopolhukan, dan mengatakan tindakan itu justru tidak hendak menciptakan iklim perdamaian.

Papua, introduksi Socratez, tidak butuh penambahan tentara untuk pengamanan. Bahkan, menurutnya, kehadiran aparat malah memicu konflik. Sepantasnya pemerintah fokus pada pembangunan Papua, antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian, tambahnya.

“Tidak perlu ada penambahan-penambahan pasukan dalam sini. Di sini masyarakat kurang. Masa masyarakatnya sedikit, aparatnya penuh. Itu bagaimana? Itu tidak menghunjam akal. Kami di sini tak butuh keamanan banyak, ” ujar Socratez kepada BBC News Nusantara via telpon, (21/10).

“Kami di sini butuh pembangunan, butuh bagaimana pendidikan berjalan baik, bagaimana kesehatan diperbaiki, ekonomi diperbaiki. Jadi kami tak butuh lebih banyak aparat ketenangan. Di sini butuh tenaga kesehatan tubuh, disini butuh tenaga pendidikan. Lebih baik itu aparat keamanan ditarik. Solusi yang manusiawi terhormat tersebut begitu, bukan tambah pasukan. Itu keliru kebijakannya. Keliru. Kebijakan yang tidak bijaksana. Kebijakan yang tak menciptakan iklim perdamaian, ” tambahnya.

Peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan bahwa orang-orang Papua memiliki pukulan terhadap kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, di Papua karena memori kekerasan yang panjang, termasuk stigma separatis.

Namun, kata Adriana, bangsa Papua bukan berarti anti-aparat pertahanan, tapi yang mereka khawatirkan adalah sikap-sikap represif.

“Bagaimanapun kebijakan negara boleh melakukan, dalam tanda petik, “apapun”, untuk kepentingan strategis nasional, misalnya, untuk mempertahankan wilayah, tercatat di Papua. Tapi, menurut hamba, harus memperhatikan betul pengalaman traumatik masyarakat, ” kata Adriana per telpon, (21/10).

Ia menjelaskan bahwa penggandaan aparat harus dikomunikasikan dengan cantik kepada masyarakat, termasuk dengan menjelaskan tujuan kehadiran mereka, agar tidak timbul rasa saling curiga.

“Terutama, mereka yang bertugas di Papua, apalagi yang baru, harus mengetahui tentang etnografi Papua. Ini tak bisa hanya sekedar datang. Oleh sebab itu bekalnya bukan hanya soal HAM ini, tapi juga harus terang etnografi Papua, supaya bisa berinteraksi baik. Tidak kemudian tentara misalnya curiga kepada orang Papua yang selalu distigma separatis, atau sebaliknya, kemudian orang-orang kampung menjadi betul ketakutan justru dengan kehadiran tentara, ” ujar Adriana.

Apa yang diketahui tentang kasus Pendeta Yeremia?

Zahid Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengenaskan di kandang babi dengan luka tembak dan luka tikam, pada Sabtu (19/09). Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Bomba, Daerah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

“Iya betul. Dia sendiri pada kandang. Ditembak di situ, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Timotius mengatakan Yeremia tidak langsung meninggal. Ia sempat bertahan hingga pukul 12 malam di kandang babi tersebut.

Socratez Yoman, Presiden BPP-PGBWP, menuduh TNI berada dalam balik kematian Yeremia.

Kelompok dengan menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremia.

Sementara itu, seorang pejabat TNI mengatakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ dan mengatakan ini sebagai upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian dalam ketika sidang umum PBB.

Saling tuduh perkara pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

Selain peristiwa pembunuhan Resi Yeremia, Mahfud MD juga membeberkan laporan TGPF mengenai insiden pembunuhan dua personel TNI dan seorang warga sipil.

“Informasi dan fakta-fakta membuktikan dugaan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan dua aparat bernama Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September, ” paparnya.

Keterlibatan KKB, sebutnya, juga tampak jelas dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi dalam 17 September 2020.

Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini bukan buat pembuktian hukum dan bukan sebagai hasil penyelidikan pro yustisia.

“Nanti saya salurkan dan akan jadi ranah aparat penegak hukum.

“Menyangkut tindakan pidana yang berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya serasi hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Dan untuk itu negeri meminta Kompolnas untuk mengawal jalan selanjutnya. Laporan dari TGPF bisa menjadi bahan dalam rangka pro-yustisia, ” kata Mahfud MD.

“Permintaan anak dan masyarakat adat untuk mengamati TNI, itu nanti akan dipandang dari prosesnya. Kl pro-yustisia, nanti silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia tersebut kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, sapa yang perlu dimintai keterangan, siapa yang tidak, ” tambahnya.

Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan pada pemerintah, kepada presiden, kepada TNI/Polri, agar daerah yang masih ringan dengan aparat yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi untuk menjamin keamanan.

“Dengan demikian tugas TGPF yang dibentuk dengan SK Menkopolhukam dinyatakan selesai, ” kata Mahfud MD.

TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan tunggal pihak yang melakoni pengumpulan tanda.

Komnas HAM melakoni penyelidikan secara terpisah dan tidak dalam posisi saling melengkapi dengan temuan TGPF.

Pada keterangannya kepada para wartawan pasar lalu, Komisioner Komnas HAM MENODAI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya mau segera menganalisis berbagai informasi bukti dan temuan di lapangan.

“Komnas HAM akan menyerahkan laporan kepada Kepala, karena pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden, ” logat Anam.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas HAM buat menjabarkan temuannya.

“Temuan Komnas HAM, silakan itu temuan Komnas HAM.   Tapi bila ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan yang kami baca itu memang    tersedia rangkaian peristiwa. Sejak lama apalagi, bukan hanya September, tapi daripada beberapa bulan sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang saya kira itu temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu. Tapi biarlah nanti yang Komnas HAM fokusnya ke sana.  

“Nanti dilihat, apa yang ditemukan aparat, barang apa yang ditemukan Komnas HAM, serta kita juga punya. Kalau peristiwanya sama dan sama-sama hati-hati, aku kira faktanya juga akan sama, ” papar Mahfud MD.

Menurut petunjuk Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 hingga 2020, telah berlaku setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh otoritas negara yang menewaskan 96 korban rohani.

Dari jumlah tersebut, hanya 4 kasus yang sampai ke mahkamah dengan dua antara lain adalah meja hijau militer yang tertutup untuk jemaah.