Categories
Data

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja: Demo warnai setahun periode kedua Jokowi, bagaimana nasib demokrasi Indonesia?

3 jam yang lalu Sumber gambar, KURUN FOTO/Anis Efizudin Momen satu tarikh pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo diwarnai dengan gelombang presentasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pekerja HAM menyebut dalam satu tahun terakhir, terjadi “resesi demokrasi” serta pembungkaman kebebasan berpendapat. Namun negeri melalui Kantor Staf Presiden menyangkal tudingan tersebut.

  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Momen satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo diwarnai dengan gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Motor HAM menyebut dalam satu tarikh terakhir, terjadi “resesi demokrasi” dan pembungkaman kebebasan berpendapat. Namun pemerintah melalui Kantor Staf Presiden menengkari tudingan tersebut.

Sementara pengamat politik daripada Universitas Paramadina Hendri Satrio, menilai koalisi gemuk dalam periode kedua Presiden Jokowi disebut sebagai “pemerintahan terkuat yang pernah ada”, tetapi itu justru menciptakan “demokrasi terbatas” dalam kinerja satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.

“Pasca reformasi ini adalah tadbir terkuat yang pernah ada. Antitesis tidak terlalu berperan banyak, makin sedikit sekali jumlahnya di kongres dan pemerintah bisa bergerak hati dan semaunya karena dengan pertolongan parkemen yang maksimal maka tak ada tantangan yang berarti, ” ujar Hendri kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/10).

“[Oposisi] dari civil society pun bisa kala dibantah atau sering ditutup secara UU ITE, ” ujarnya, seraya menambahkan demokrrasi yang terbatas itu membuat kebebasan berpendapat menjadi berkurang.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahrial Adian menegaskan pembungkaman atau terhadap “mereka yang berseberangan” tidak dilakukan atas nama politik, melainkan “murni kasus hukum”.

Oligarki dan resesi demokrasi

Elemen mahasiswa dan buruh kembali turun ke jalan pada sejumlah kota untuk berunjuk mengalami menentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam Selasa (20/10), bersamaan dengan ketika satu tahun Presiden Joko Widodo menjabat dalam periode kedua pemerintahannya.

Seperti halnya dalam rangkaian demonstrasi sebelumnya, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU Membikin Kerja yang dijuluki sebagai Omnibus Law itu, dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Gelombang perlawanan UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial muncul di berbagai kawasan sejak 6 Oktober hingga 16 Oktober lalu diikuti oleh pengikut dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat

Yaysan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam utama tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, serta merampas ruang hidup masyarakat

Salah utama contoh yang diangkat adalah pegesahan sejumlah undang-undang kontroversial seperti perbaikan UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK dan pengesahan UU Cipta Kerja.

“Dengan diketoknya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, maka paket supaya oligarki semakin berkuasa di Nusantara sudah lengkap, ” kata Ketua YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulis.

Sedangkan pihak-pihak yang bertentangan secara narasi yang dibangun oleh pemerintah justru dikriminalisasi menggunakan UU ITE, pemblokiran akun media sosial, peretasan akun mereka yang kritis pada pemerintah, hingga pemadaman internet.

Kekerasan terhadap massa aksi juga terus terjadi.

Berdasarkan data kepolisian per 13 Oktober 2020 tercatat 5. 198 peserta aksi yang ditangkap polisi.

Sementara, Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menyebut penerapan pasal longgar dalam UU ITE dan kebengisan oleh polisi membuat Indonesia tak hanya mengalami resesi ekonomi dalam tengah pandemi, namun juga resesi demokrasi,

“Penurunan kondisi demokrasi itu disebabkan oleh beberapa aspek, dalam antaranya penyempitan ruang masyarakat sipil, pola yang berulang terkait adat kekerasan dan pelibatan aparat ketenangan dan pengabaian penyelesaian kasus pengingkaran berat dan minimnya partisipasi public dalam implementasi proses demokrasi, ” kata Fatia dalam peluncuran laporan catatan Kontras atas kinerja kepala tahun Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Senin (19/10).

Pengamat politik sebab Universitas Paramadina Hendri Satrio melahirkan kehadiran Undang-undang ITE “meminimalisir maksud demokrasi pada satu tahun tadbir Jokowi karena “diterjemahkan terlalu berlebihan”.

“Undang-undang ITE itu benar-benar menutup perhimpunan mufakat dan meminimalisir arti demokrasi. Bila tidak suka gunakan UNDANG-UNDANG ITE. Itu yang menurut beta menjegal demokrasi dalam era Bungkus Jokowi, ” ujar Hendri.

Selain itu, keinginan pemerintah untuk memperhatikan suara rakyat, juga sangat minim, kata Hendri.

Misalnya, dalam UNDANG-UNDANG Cipta kerja yang dikeluhkan kawula yang berdemo adalah beberapa biji pasal dalam UU setebal 812 halaman.

“Namun pemerintah tidak berusaha untuk mendengarkan bahkan cenderung defensif dengan pernyataan ‘Kalau Anda tak suka silakan judicial review ke MK’, ” jelas Hendri.

Tapi, tudingan-tudingan itu dibantah oleh Tenaga Pandai Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, yang menegaskan pembungkaman ataupun penahanan terhadap mereka yang berhadapan tidak dilakukan atas nama politik, mengecualikan murni kasus hukum.

“Saya strip bawahi pemerintah tidak pernah serupa rezim yang terdahulu melakukan pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan mengerjakan mereka yang kritis karena dalil politik, ” tegasnya.

“Semua murni dilakukan di atas koridor norma dan supremasi hukum menjadi maklumat yang jadi pegangan pemerintah, ” ujar Donny.

‘Inovasi politik’ dan ‘tanpa beban’

Lebih jauh, Hendri Satrio yang juga merupakan pendiri Klan Diskusi dan Kajian Opini Umum Indonesia (KedaiKOPI) menilai pada masa kedua, Jokowi berupaya melakukan “inovasi politik” dengan mengutarakan dirinya “tanpa beban” di awal pemerintahan masa kedua tahun lalu.

Inovasi kebijakan dan pemerintahan tanpa beban itu, ujar Hendri, diterjemahkan dengan “merekrut menteri-menteri yang tak biasa dikerjakan presiden sebelumnya”.

Misalnya, merekrut apa yang dia sebut sebagai “menteri milenial” dengan jabatan usia muda dan menggaet politisi yang sebelumnya antitesis untuk menduduki kursi menteri.

“Itu adalah inovasi dengan dilakukan Jokowi di awal pemerintahannya untuk memudahkan dia menyelesaikan janji-janji kampanye pada pilpres waktu itu. Namun tidak smooth (lancar) jalannya, ” jelas Hendri.

Pernyataan “tanpa beban” di awal pemerintahan, kata Hendri, juga tercermin dalam peraturan-peraturan kontroversial yang disahkan bersama DPR.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa trias politika yang diagung-agungkan sebab teori politik demokrasi “tidak berlaku baik” di tahun pertama pemerintahan Jokowi.

Sebab, peran legislatif betul minimal terhadap pengawasan eksekutif, demikian halnya dengan yudikatif yang sepantasnya mengawasi legislatif dan eksekutif.

Secara koalisi gemuk yang kini ada di pemerintahan, kata dia, aksi-aksi oposisi sangat terbatas.

Mardani Ali Sera, ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini menjadi oposisi pemerintah Jokowi, mengatakan perihal parlemen yang dikuasai oleh partai pendukung Jokowi, membuat demokrasi tidak sehat.

“Kondisi sekarang terus terang ialah cermin demokrasi yang sakit, sebab ada lompat pagar setelah pilpres itu sebenarnya merusak suasana demokrasi dan antusias masyarakat, ” katanya.

“Ini bisa jadi boomerang bagi engagement jemaah terhadap demokrasi. Kekecewaan public merupakan counter yang membunuh demokrasi kita, ” ujarnya kemudian.

Akan tetapi, Aria Bima, politisi Partai PDI-P dengan menjadi partai penyokong Jokowi beralasan koalisi partai di parlemen harus kuat demi memuluskan program-program Jokowi.

“Presiden Jokowi selalu lebih mendahulukan soal deliver, daripada sending, situasi ini membutuhkan dukungan dan partipasi masyarakat yang kuat, ” cakap dia.

“Salah satu yang asing biasa di periode kedua itu adalah dukungan politik di dewan perwakilan rakyat dan birokrasi yang lebih efektif, ” jelas Aria Bima kemudian.

Bagaimana dengan kepuasan publik?

Merujuk survey yang dilakukan Litbang Kompas, sebesar 46, 3% respondden ngerasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun final. Sementara 6, 2% menyatakan benar tidak puas.

Hasil itu diperoleh dari survey yang dilakukan kepada 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Aria Bima dari PDIP mengesahkan ketidakpuasan publik dalam satu tahun periode kedua Jokowi, disebabkan oleh adanya “anomali” berupa pandemi virus corona yang membuat semua misi dan target pemerintahan Jokowi tersendat.

Sementara, Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat – yang juga adalah oposisi di pemerintahan Jokowi- mencermati aspek kebebasan sipil di mulia tahun pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.

“Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjelma 74, 92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1, 26 poin, ” ujarnya, merujuk pada data ruang yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus lalu.

“Saya mengarungi betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa bakal memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dibanding rakyat, ” cetusnya.