Categories
Data

Belanda tawarkan ganti rugi Rp86 juta kepada anak-anak korban pembantaian 1945-1950, tapi harus didukung bukti pengumpulan

7 jam yang lalu Sumber gambar, Netherlands Institute of Military History (NIMH) Pemerintah Belanda membuktikan akan menawarkan ganti rugi pada anak-anak dari warga Indonesia dengan dieksekusi oleh serdadu Belanda dalam perang kemerdekaan antara tahun 1945 hingga 1950.

Negeri Belanda menyatakan akan menawarkan ganti rugi kepada anak-anak dari masyarakat Indonesia yang dieksekusi oleh serdadu Belanda dalam perang kemerdekaan antara tahun 1945 hingga 1950.

Pemerintah Belanda menjanjikan ganti hilang sebesar 5. 000 euro ataupun sekitar Rp86 juta kepada anak-anak yang ayahnya terbukti dieksekusi sebab Belanda pada periode itu.

Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Asing Negeri Stef Blok dan Menteri Pertahanan Ank Bijleveld, dalam surat kepada parlemen.

“Anak-anak yang dapat memeriksa ayah mereka adalah korban dibanding eksekusi semena-mena sebagaimana diuraikan… berhak mendapatkan kompensasi, ” kata besar menteri Belanda ini pada Senin (19/10).

Ditambahkan hingga kini belum jelas berapa orang yang akan mengajukan permintaan ganti rugi bersandarkan skema baru.

Pemerintah, menurut ke-2 menteri itu, juga tidak hendak mengajukan banding atas keputusan pengadilan pada Maret lalu yang menganjurkan ganti rugi kepada janda dan anak dari 11 pria dengan dieksekusi di Sulawesi Selatan kurun tahun 1946 hingga 1947. Saat ini pemerintah menawarkan “instrumen yang mampu diakses ” kepada anak-anak objek.

Mereka yang mengajukan ganti rugi kudu memenuhi sejumlah persyaratan, antara asing bukti bahwa ayah mereka benar dibunuh dalam eksekusi yang terekam dan juga dokumen yang memeriksa mereka anak dari ayah yang dibunuh.

Disebutkan pula tawaran ganti rugi dimaksudkan untuk mengakhiri gugatan-gugatan yang berkepanjangan menyusul berbagai kasus yang diajukan oleh anak-anak target kekejaman Belanda, termasuk dalam peristiwa yang dikenal dengan pembantaian pimpinan Raymond Westerling di Sulawesi Daksina pada tahun 1946 sampai 1947.

Ganti rugi janda dan budak berbeda jauh

Banyak penduduk laki-laki dieksekusi lantaran dianggap prokemerdekaan ketika itu.

Oleh karena itu, anak-anak mereka menuntut agar kompensasi tidak hanya diberikan kepada para janda, tetapi juga anak-anak mereka.

Sebagian janda yang mengajukan ganti rugi sudah menerima uang 20. 000 euro atau setara Rp346 juta berdasarkan kurs saat ini melalui titah pengadilan pada tahun 2013.

Kaum tuntutan dari anak korban serupa telah diputuskan meskipun nilai penukar rugi jauh lebih sedikit dipadankan jumlah yang diberikan kepada janda.

Sebagai contoh, Pengadilan Sipil Den Haag pada tanggal 30 September lalu memerintahkan pemberian ganti celaka 874. 80 euro atau kira-kira Rp15 juta kepada Malik Abubakar, putra dari Andi Abubakar Lambogo, pejuang asal Sulawesi Selatan yang kepalanya dipenggal oleh serdadu Belanda pada tahun 1947.

Menanggapi tawaran substitusi rugi pemerintah Belanda ini, Syamsir Halik, cucu dari Becce Beta, warga Bulukumba yang dieksekusi prajurit Westerling mengatakan ia akan berunding dengan ayahnya, Abdul Halik jadi keturunan langsung dari korban.

Namun memikirkan jumlah tawaran jauh dari tuntutan, ia mengindikasikan mungkin tawaran itu sulit diterima.

“Mungkin kalau tawaran ganti rugi sesuai dengan permintaan budak korban yaitu setidaknya sama secara yang diberikan kepada janda 20. 000 euro, mungkin anak korban mau, ” kata Syamsir Halik melalui sambungan telepon kepada wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir pada Senin malam (19/10).

“Kalau janda setelah suaminya ditembak tentara Belanda, ia menikah lagi. Tapi jika anak ditinggal ayahnya, maka tidak ada yang menafkahinya sehingga tak bisa bersekolah dan masa depannya hilang, ” ia memberikan dalil mengapa ganti rugi untuk budak semestinya sama dengan janda.

Syamsir Halik aktif di LSM Lidik Pro yang antara lain terlibat dalam pendampingan keluarga korban rumah potong di Sulawesi Selatan.

Sepengatuannya, tenggat kini terdapat sekitar 146 bujang korban yang masih hidup lantaran sekitar 200 orang yang menuntut.

Mahkamah Belanda masih menangani sejumlah kejadian tuntutan ganti rugi atas angkara yang dilakukan oleh pasukan Belanda sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Untuk prima kalinya, Kerajaan Belanda melalui Indra Willem-Alexander dalam kunjungan ke Indonesia pada Maret lalu menyampaikan permohonan maafnya kepada Indonesia atas kekerasan yang terjadi di masa morat-marit, khususnya sesudah Prokolamasi.

Permintaan maaf Raja Willem Alexander yang hanya dikhususkan pada periode itu menimbulkan kritikan sejumlah sejarawan Belanda.

Keluarga objek pembantaian Westerling menerima permintaan maaf tersebut ketika itu meskipun mengutarakan kesalahan Belanda harus tetap ditebus.