Categories
Data

Vaksinasi Covid-19 dipercepat November, pakar menimbulkan pemerintah dan BPOM pastikan efektivitas dan keamanan vaksin

3 jam yang cerai-berai Sumber gambar, ANTARA FOTO Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak terburu-buru melakukan vaksinasi Covid-19 pada November mendatang di tengah ketidakpastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.

Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak terburu-buru menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 pada November kelak di tengah ketidakpastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.

Berdasarkan pengamatan epidemiolog dan pakar biologi molekuler, uji klinis vaksin virus corona di beberapa negara masih berlangsung atau belum selesai jadi data keamanan dan efektivitasnya masih diragukan.

Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berangkat ke China untuk melakukan inspeksi ke lokasi produksi vaksin di China dengan tujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berguna, dan bermutu.

Sementara Kementerian Kesehatan tubuh bakal menjelaskan kepastian vaksin tersebut pada Senin (19/10).

Sejumlah negara seperti Turki, Brasil, Uni Emirat Arab, Bangladesh, dan Indonesia masih melangsungkan uji klinis fase 3 vaksin Covid-19.

Khusus di Indonesia yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, sekitar ini tidak ada laporan buntut samping yang berat atau betul-betul di antara ribuan relawan yang menerima vaksin Sinovac buatan China tersebut.

Hasil sementara itu, patuh pakar biologi molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo, serupa dengan data uji klinis fase satu dan dua yang berlangsung di negara-negara lain.

Namun demikian, katanya, bukan berarti bisa langsung disuntikkan kepada asosiasi, sebab dasar program vaksinasi harus menjamin keamanan dan efektivitas.

“Memang sebab uji klinis fase satu dan dua sejauh ini belum ada kasus kematian, tapi bagaimana efektivitasnya? Dari data yang saya menentang sejauh ini belum melihat tersedia data efektivitas yang terpublikasi secara publik. Sejauh ini data efektivitas belum ada, ” ujar Ahmad Rusdan Handoyo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/10).

Pun, jika dengan data sementara menunjukkan vaksin bikinan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm itu dianggap efektif harus diteliti kembali apakah betul-betul bisa mencegah terjadinya “gejala berat setelah terinfeksi”.

“Efektivitas itu tidak cuma antibodi terbentuk. Tapi apakah bisa mencegah infeksi. Sebab jika terbukti tidak efektif, yang dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin jatuh, ” tukasnya.

Karena itulah, Lembaga Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga otoritas yang memberi permisi edar obat di Indonesia kudu “berhati-hati sekali” dalam memberi lampu hijau vaksinasi Covid-19 lantaran bukti yang mereka pegang kemungkinan tidak lengkap.

“Otoritas BPOM, mereka harus ingat-ingat karena data yang separuh tersebut apakah bisa menjamin? ” ungkapnya.

‘Ini bukan keadaan kalau tidak dilakukan vaksinasi akan mati’

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan vaksinasi di Indonesia di dalam November mendatang.

Sebab hingga era ini belum ada data keilmuan yang menunjukkan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Kalaupun sudah dipakai oleh beberapa negara dengan status “darurat” bukan berarti bisa diterapkan di Indonesia, kata Pandu.

Baginya, tidak ada kondisi genting dengan mengharuskan vaksinasi.

“Ini bukan bentuk kalau tidak dilakukan vaksinasi akan mati, tapi bisa ditunda, ” ujar Pandu Riono kepada BBC News Indonesia.

“Karena vaksin tidak solusi jangka pendek. Kita berhenti sampai benar-benar aman juga tak apa-apa, kenapa harus terburu-buru? Kita harus pastikan aman dan efektif, ” sambungnya.

Pemerintah, menurutnya, harus tetap mendahulukan penelusuran, pengetesan, dan perawatan di menghadapi pandemi Covid-19 seperti yang dijalankan Korea Selatan, China, serta Singapura.

“Untuk atasi pandemi bukan vaksinasi, itu cara berpikir dengan salah besar. Untuk atasi pandemi dengan pengawasan dan perubahan temperamen. ”

IDI: ‘Kami mendukung rencana pemerintah’

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai gaya kesehatan yang akan memberikan vaksin dan penerima vaksin Covid-19 membuktikan akan mendukung rencana pemerintah tersebut selama telah mendapat persetujuan dari BPOM.

“Harapan kami vaksin yang digunakan memenuhi standar keamanan dan efektivitas serta tersedia dalam total yang cukup sehingga bisa positif membentuk kekebalan individu dan populasi, ” ujar Juru bicara IDI, Halik Malik kepada BBC.

Hanya sekadar, kata dia, sejauh ini belum ada perencanaan detail dari Departemen Kesehatan mengenai program vaksinasi Covid-19 mulai dari jumlah sasaran penerima vaksin hingga lokasi yang pada tuju.

“Mikro planning belum tersedia, itu yang nanti menggambarkan rincian lokasi, kemudian tim yang hendak turun, jumlah, sasaran logistik dengan diperlukan dan seterusnya. ”

Akan tetapi, para tenaga kesehatan telah dilatih tentang bagaimana pemberikan vaksin tersebut.

160 juta orang akan menjelma sasaran penerima vaksin

Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan total ada 160 juta orang yang akan menjadi sasaran penerima vaksin virus corona.

Vaksinasi itu akan dipercepat mulai November dengan membeli vaksin buatan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm.

Cansino dilaporkan mengaku 100. 000 vaksin pada November tahun ini dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.

Namun Sinopharm disebut mampu mengirim 15 juta vaksin tahun ini, pada mana lima juta dosis bakal mulai datang pada November 2020.

Sementara Sinovac bisa menyuplai maka tiga juta dosisi vaksin pada akhir Desember 2020 dengan komitmen pengiriman 1, 5 juta dosis pada minggu pertama bulan aliran, kemudian 1, 5 juta jumlah lagi pada Desember awal.

Direktur Jenderal Pencehahan dan Pengendalian Keburukan Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, berceloteh pemberian vaksin tersebut akan menunjuk pada data uji klinis periode tiga yang diperoleh dari China, Turki, Brasil, dan Bangladesh.

“Kita bakal transfer data-data itu semua dengan nantinya akan diberikan ke BPOM. Tanggal 15 Oktober BPOM meninggalkan ke China untuk mendapatkan data dari BPOM China, ” perkataan Achmad Yurianto seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (13/10).

Adapun pemberian vaksin akan diprioritaskan kepada paramedis, TNI/Polri sebanyak 3, 4 juta orang. Lalu perangkat pemerintahan mulai dibanding kecamatan, desa, RT/RW sebanyak 5, 6 juta orang.

Kemudian tenaga pendidik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi sebanyak 4, 3 juta orang dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran sebanyak 86 juta orang.