Categories
Data

Isi Omnibus Law: Dokumen final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan ‘masuknya pasal selundupan’

8 quickly pull yang lalu Sumber gambar, MASA FOTO Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera mendapatkan kepada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimana telah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera berbisnis kepada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam telah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Adalah pakar hukum tata negara menyebut sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Jika tidak, maka dikhawatirkan masuknya “pasal-pasal selundupan” dalam undang-undang itu.

Menjawab desakan itu, beberapa anggota Badan Legislatif dan seorang wakil presiden DPR saling melempar tanggung jawab.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan penjelasaqn tentang akses terhadap naskah peraturan.

Visando Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun maka membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sepekan setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (05/10), masyarakat ngak mendapatkan dokumen undang-undang tersebut.

Padahal apabila merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Aturan DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima dari setiap anggota dewan tanpa kecuali dan langsung bisa diakses oleh publik.

“Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Tersebut kan enggak. Malah lebih konyol, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam ketentuan diwajibkan [adanya] transparansi, ” ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kemudahan masyarakat mendapatkan dokumen sangat berarti karena bisa menjadi alat kontrol jika terjadi perubahan atas isi undang-undang.

“Siapa yang bisa kontrol jika ada perubahan atau kudeta redaksional? ” kata Zainal.

Ia khawatir kian lama kian lama dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali fall masuknya “pasal selundupan”.

Ketakutannya tersebut merujuk pada tiga kasus, seperti adanya pasal tentang kretek di draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan di tahun 2015.

Kemudian adanya penambahan nominal pasal dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaran Pemilu pada tahun 2007.

Selanjutnya perubahan ketentuan dalam pasal yang mengatur usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019.

“Kasus Undang-Undang Pemilu, temuan LSM CETRO kuantitas pasal yang disetujui 315, saat keluar jadi 320 pasal. Wujud tambahan lima pasal. ”

“Di UU KPK yang baru, ada pasal tentang usia pimpinan KPK marginal 50 tahun. Nah, di bagian huruf tertulis 40, tapi in angka tertulis 50. Kita debat waktu itu. Setneg dan DPR berbeda-beda alasannya. ”

“Jadi kenapa penting ada draf akhir? Supaya tak ada kudeta redaksional, ” katanya mempertegas.

Dalam pengamatannya pula, insiden “pasal selundupan” selalu terjadi pada hukum kontroversial. Selebihnya, salinan dokumen selalu diberikan ketika diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Maka dari itulah, ia mendesak DPR & pemerintah membuka dokumen akhir Hukum Cipta Kerja kepada publik. Sebab tahapan berikutnya yakni penyerahan ketentuan kepada presiden untuk di-undangkan, cuman urusan administratif semata.

Sehingga alasan DPR yang mengatakan masih memperbaiki kekeliruan ketik atau redaksional, tidak sanggup diterima.

Anggota Baleg: ‘DPR telah melanggar aturan’

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, mengaku tidak bisa memastikan kapan dokumen hito Undang-Undang Cipta Kerja bisa diakses publik.

Sebab hingga Minggu (11/10) malam, ia belum mendapat kabar jelas tentang naskah akan dibagikan kepada tiap-tiap anggota dewan.

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, Bukhori mengatakan semestinya salinan undang-undang itu sudah di tangan anggota begitu disetujui dalam rapat persetujuan tingkat I.

Karena di rapat itulah, seluruh anggota fraksi menyatakan pendapatnya dan ditandatangani dari tiap-tiap anggota yang hadir untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

“Atas dasar naskah itu (dalam rapat persetujuan tingkat I) dibawa ke paripurna. Apabila terjadi perubahan di paripurna baru akan banyak perbaikan, ” imbuh Bukhori untuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

“Karena itu diakui atau tidak, tersinggung atau tidak tersinggung yang jelas sudah melanggar aturan, ” sambungnya.

Bukhori menyebut ada kemungkinan tim ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang yg berjumlah hampir 1. 000 page itu.

“Ini kan bukan pasal yang sedikit, tapi meliputi ribuan halaman dan ribuan pasal turunan. Makanya kita ingatkan sejak pokok, supaya lebih hati-hati dan tdk tergesa-gesa. ”

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjanjikan draf itu dapat diakses pada pokok pekan depan atau Senin (12/10).

Tapi saat BBC Indonesia berdiskusi kepada Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidhowi, ia enggan berkomentar dan melempar ke pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyerahkan persoalan tersebut ke Badan Legislasi.

“Itu porsi mereka yang di Baleg, ” istilah Aziz Syamsuddin kepada BBC melintasi pesan singkat, Minggu (11/10).

Sementara Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman juga tidak berkomentar ramai.

“Silakan ke Setjen DPR, ” katanya.

‘Publik harus bisa mengakses UU Cipta Kerja karena mengatur hajat hidup orang banyak’

Kendati salinan akhir belum diperoleh, draf Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 yang berjumlah 905 halaman suah beredar di masyarakat. Hanya pula, dokumen itu disebut beberapa awak Baleg DPR bukanlah versi last.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kemudian menyebut pasal-pasal yang ada di media sosial sebagai hoaks.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suryadi, mengatakan dokumen akhir Undang-Undang Cipta Kerja harus dibuka untuk publik karena aturan di dalamnya menyangkut hajat hidup massa.

“Jelas sangat penting diakses publik, disebabkan undang-undang itu mengatur hajat hidup orang banyak. Ada terkait dengan sistem tenaga kerja, kontrak, hingga kementerian harus membuka ruang-ruang diskusi ke masyarakat luas, ” ujar Cecep Suryadi kepada BBC News flash Indonesia.

“Agar masyarakat benar-benar mengetahui apa substansi yang di kandung in undang-undang itu. ”

Ia juga menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan seorang undang-undang diperlukan agar tidak mengundang kecurigaan. Terlebih, katanya, menghindari informasi yang simpang-siur.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 klaster yang menggabungkan 79 undang-undang yang pada dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, maka administrasi pemerintahan.

Undang-Undang ini juga mendapat penolakan dari buruh, akademisi, dan pegiat lingkungan karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan demi investasi.

Penilaian ini ditolak para pejabat pemerintah.