Categories
Data

Omnibus Law: Pemerintahan Jokowi pertahankan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: ‘Tindak tegas pelaku dan pelaku aksi anarkis yang berbentuk kriminal’

7 jam yang lalu Sumber gambar, ANTON RAHARJO/GETTY Pemerintahan Jokowi, melalui Menkopolhukam Mahfud dalam jumpa pers Kamis (08/10) malam, menyatakan akan menangani tegas apa yang disebutnya sebagai pelaku dan pelaku aksi-aksi pengacau dan berbentuk kriminal yang menegah UU Cipta Kerja.

Pemerintahan Jokowi, melalui Menkopolhukam Mahfud dalam jumpa pers Kamis (08/10) malam, menyatakan akan menindak bahana apa yang disebutnya sebagai pelaku dan pelaku aksi-aksi anarkis & berbentuk kriminal yang menolak UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

Hal itu dinyatakan Mahfud MD dalam jumpa pers di kantornya, pada Kamis (08/10) pukul 21. 00 WIB, menanggapi perkembangan terakhir unjuk mengecap menolak UU Cipta Kerja dalam sejumlah daerah yang diwarnai kekacauan dan pengrusakan fasilitas negara.

Didampingi menteri dan pejabat keamanan terkait, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan:

“Demi kesopanan dan keamanan, maka pemerintah hendak bersikap tegas atas aksi-aksi pengacau yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. ”

Mahfud kemudian mengulangi titik berat tersebut, dengan menambahkan “melakukan cara hukum” terhadap apa yang disebutnya “semua pelaku dan aktor intelektual yang menunggangi” atas aksi pengacau yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

“Saya ulangi, sekali lagi pemerintah bakal bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku serta aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk kegiatan kriminal, ” katanya.

Dalam arah awal jumpa persnya, Mahfud mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat berunjuk rasa asal “tertib dan tak melanggar hukum”.

Dia juga mengatakan “ketidakpuasan atas UU tersebut, bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan Konstitusi, yaitu menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan. ”

“Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. ”

Di awal jumpa pers, Mahfud mengatakan bahwa isu penolakan kepada UU Omnibus Law banyak diwarnai hoaks. Dia kemudian secara singkat membantah tudingan tidak benar terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.