Categories
Data

Omnibus Law: DPR sahkan RUU Membangun Kerja, aliansi buruh ancam ‘mogok nasional’ dan ‘unjuk rasa serentak’ di puluhan kota: ‘Kita di dalam bahaya’

Diperbarui 5 Oktober 2020 Sumber gambar, FAUZAN/ANTARA FOTO Sumber gambar, Hafidz Mubarak A/Antara Kerap paripurna DPR akhirnya mengesahkan Dasar Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Menjadikan Kerja pada Senin (05/10) sore, walaupun terus mendapat penolakan lantaran berbagai kelompok buruh dan sebanyak pihak lainnya.

Rapat lengkap DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (05/10) sore, meskipun terus mendapat penolakan dari bermacam-macam kelompok buruh dan sejumlah bagian lainnya.

Tujuh fraksi menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja, dan kira-kira di antaranya menerima dengan daftar, sementara dua fraksi yaitu Golongan Demokrat dan Partai Keadilan Tenteram (PKS) menolaknya.

Usai pembacaan pendapat fraksi-fraksi, sejumlah politikus Partai Demokrat melakukan interupsi sebelum akhirnya melakukan gerak-gerik “walk out” atau meninggalkan ruangan.

Kesimpulan pengesahan RUU Omnibus Law Membuat Kerja ini digelar setelah Badan Musyawarah DPR pada Senin terang menyetujui untuk disahkan pada kerap paripurna. Sejumlah kalangan menilai pengesahan RUU yang kontroversial ini “dikebut”.

Sebelumnya, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah diselesaikan Badan Legislasi DPR serta pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) malam.

Dengan jalan apa sikap fraksi-fraksi?

Dalam sambutannya, Pemimpin Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, tujuh fraksi dalam DPR menerima hasil panitia kegiatan dan menyetujui agar RUU Omnibus Law disahkan.

Dia mengklaim pembahasan RUU tersebut “dapat diakses publik” karena disiarkan langsung oleh TV parlemen.

Dalam pandangannya, perwakilan Fraksi PDI-P Andreas Eddy Susetyo menyatakan pihaknya mengizinkan pengesahan RUU Omnibus Law. Sikap senada juga ditunjukkan Fraksi Golkar, Nurul Arifin, mendukung pengesahan RUU tersebut.

Diberi kesempatan, juru bicara Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan keberadaan RUU ini penting untuk penciptaan lapangan kerja. Pihaknya mengklaim sudah mengutarakan dan mengakomodasi kepentingan kelompok buruh dalam RUU tersebut.

Taufik Basari, juru bicara Fraksi Nasdem, menyatakan pihaknya mendukung pengesahan RUU yang disebutnya dapat “memudahkan berusaha dan perizinan” sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Diakuinya ada penolakan atas RUU tersebut, dan Taufik mengklaim pihaknya sudah menerima dan mengakomodir sebagian petunjuk dari masyarakat. Dia mengklaim ada beberapa perbaikan setelah ada informasi dari masyarakat.

Adapun juru bicara Bagian PKB Abdul Wahid menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU Omnibus Law menjadi UU dengan “banyak catatan” tanpa menjelaskan detilnya.

Melalui tukang bicaranya, Ahmad Baedowi, Fraksi PPP menyatakan pihaknya menerima RUU itu, apalagi setelah ada perbaikan kepada sejumlah klaster, diantaranya masalah ketenagakerjaan.

Dia mengklaim sudah berusaha menjembatani antara kepentingan tenaga kerja dan dunia usaha, dengan memasukkan sejumlah tawaran, diantaranya jaminan kehilangan pekerjaan.

‘Terlalu kapitalistik dan neoliberalistik’

Sementara, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Marwan Cik Hasan menyatakan pihaknya menolak pengesahan RUU Cipta Kegiatan, karena “hak kaum pekerja dipinggirkan”.

Dia juga menilai keberadaan RUU ini “terlalu kapitalistik dan neoliberalistik”. Marwan juga mengklaim materi dalam RUU ini “kurang transparan dan invalid melibatkan pekerja dan civil society. ”

Senada dengan Fraksi Partai Demokrat, bagian PKS melalui juru bicara Mengabulkan AK juga menolak RUU Omnibus Law.

Mereka menganggap RUU itu berpotensi adanya “liberalisasi pendidikan” dan berpotensi pengrusakan lingkungan. Dia serupa menyebut RUU ini memberi kewenangan yang besar kepada pemerintah, namun tidak diimbangi oleh aspek perlindungan.

Tengah fraksi Amanat Nasional, melalui spesialis bicaranya mengatakan pihaknya menerima RUU tersebut dengan “catatan”.

Ancaman mogok nasional

Ratusan ribu orang yang terlibat dalam organisasi buruh, petani, serta mahasiswa dari 30 kota pada Indonesia sejak pekan lalu menyatakan akan menggelar mogok nasional & aksi unjuk rasa serentak buat menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Kelompok buruh membicarakan aksi selama tiga hari ini merupakan perjuangan terakhir mereka perlu menjegal pengesahan Omninus Law dengan dianggap merugikan buruh dan cuma menguntungkan pengusaha. Mereka mendapat keterangan, RUU ini akan sedianya disahkan pada rapat paripurna DPR tanggal 8 Oktober.

Dalam Rapat Panitia Kerja DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Peraturan. Adapun dua fraksi, yakni Golongan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Di sisi asing, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kegiatan melindungi pekerja dan pelaku daya UMKM.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR dan pemerintah menganulir pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Rapat Paripurna.

Ini karena di dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan mudarat kelompok buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 32 bulan upah menjelma 25 bulan.

Hal lain menimpa terancam dihapusnya skema Upah Kecil Sektoral di tingkat kabupaten atau kota.

Kata Nining, jika tuntutan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan ribu orang yang terdiri lantaran buruh, petani, dan mahasiswa hendak menggelar demonstrasi serentak di depan gedung DPR/DPRD dan pemerintah kawasan di 30 kota.

“Mau tak mau di masa pandemi, dalam mana rakyat khawatir tentang persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada iktikad baik pemerintah dan DPR ingat akan nasib rakyat.

“Kaum buruh dan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan karena PHK. Kita dalam bala, ” ujar Nining Elitos pada konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Bahan ‘digugat’ ke Mahkamah Konstitusi

Tatkala itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Feri Amsar—yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Biasa Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya jadi membawa RUU Cipta Kerja buat diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan oleh DPR dan pemerintah.

“Kami akan menguji ke MK walaupun RUU ini bagaikan sudah terencana matang. Tapi untuk kami tetap harus perjuangkan dengan konstitusional. Sebab itu cara dengan paling formal dalam mempermasalahkan undang-undang, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Sekitar pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kegiatan memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan tumbuh demi mendatangkan investor dan pelengahan atas prosedur pembentukan undang-undang.

Kendati dalam pembentukannya, menurut Feri, invalid formil lantaran tidak melibatkan kontribusi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law ini tidak dikenal dalam UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan langgam penggabungan. Yang ada revisi untuk satu undang-undang terhadap satu peraturan tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang. ”

Apa yang terbaru dari RUU Cipta Kerja?

Dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung dalam DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi setuju buat melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Kelompok Amanat Nasional, dan Partai Asosiasi Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua partai lain yaitu Demokrat dan Golongan Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Sekretaris Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kegiatan, Ledia Hanifa, mengatakan rapat dengan berlangsung panjang dan maraton tersebut masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. Jika buru-buru nanti ada yang terlewati. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item utama ini saya khawatir gagal, ” ujar Ledia Hanifa pada Quin Pasaribu yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu secara waktu yang sangat cepat itu, ” sambungnya.

Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya mengenai tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan pelestarian alas kembali.

“Ini fungsi pelestarian hutan benar kita khawatirkan dan harusnya tetap ada. ”

Kemudian terkait pembentukan Institusi Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. Tatkala pemeriksaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi proses transparansi dan akuntabilitas, ” tukasnya.

Mengenai yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, laksana hak cuti hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi untuk pekerja dikembalikan seperti aturan semula. Begitu pula dengan aturan jam kerja.

Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Bila merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah melalui jaminan BPJS.

Tapi negeri menginginkan agar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah secara skema 19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali oleh pemerintah.

Selanjutnya dalam RUU Cipta Kerja juga membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing di Negeri Ekonomi Khusus (KEK) dan medan industri.

Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Imbalan Minimum Sektoral di tingkat kabupaten/kota yang terancam hilang.

Ia membaca, penetapan upah minimum hanya resmi di tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada pengesahan dari gubernur dengan hitungan merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal di beberapa kota/kabupaten nilai upahnya justru lebih besar kan daripada provinsi? ”

Apa yang akan berlaku dalam Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Bagian PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja di dalam Rapat Paripurna DPR bisa terjadi jika pemerintah menarik beleid itu.

Akan tetapi hal itu, katanya, mustahil terjadi, sebab pembahasan sengaja dipercepat biar bisa dituntaskan pada masa sesi Oktober ini.

Ia juga berceloteh, jika beleid ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka dekat pasti disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang meski ada dua bagian yang menolak.

Apa kata negeri?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja bakal dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan.

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja hendak bermanfaat besar untuk mendorong perbaikan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian ijmal.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga penyajian pemerintahan akan lebih efisien, gampang, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga dalam siaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sedangkan mekanisme PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur pada UU Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil.

Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi kebaikan yang mencakup kemudahan dan keyakinan dalam mendapatkan perizinan berusaha.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan motivasi dan kemudahan baik dalam bentuk insentif fiskal. Di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang cara yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Pengutamaan Investasi).

Gagasan membuat RUU Cipta Kegiatan atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo di dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Cipta Kerja ini berisi dari 11 klaster dan bertambah dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat juga kemudahan berusaha, dukungan riset & inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan hukuman, pengendalian lahan, kemudahan proyek negeri, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemerintah menyerahkan draf dan Surpres RUU Membikin Kerja pada 12 Februari awut-awutan. Namun sejak awal, RUU Membangun Kerja menuai banyak kritik dan penolakan dari banyak pihak, tiba dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa.

Berita ini diperbarui pada Senin, 5 Oktober 2020, pukul 17. 30 WIB, dengan menambahkan keputusan rapat lengkap DPR yang mengesahkan RUU Omnibus Law.