Categories
Data

RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disepakati di tengah ancaman demo buruh, “Ini akan bermanfaat besar”, kata pemerintah

Diperbarui 4 Oktober 2020 Sumber tulisan, Antara Foto/Aprillio Akbar Pemerintah serta DPR telah menyepakati pembahasan RUU Cipta Kerja dan akan membawanya ke rapat paripurna DPR buat disahkan pada pekan depan.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati pembahasan RUU Cipta Kerja serta akan membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan pada pekan depan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini RUU ini akan berguna besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional serta membawa Indonesia mendatangi era baru perekonomian global.

“RUU Membikin Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, serta pasti, ” demikian kata Airlangga dalam pernyataan tertulis.

Namun sejumlah perlawanan masih terjadi. Selain ancaman lumpuh massal kelompok buruh, dua fraksi di DPR, Demokrat dan PKS menolak RUU yang dulu dikenal sebagai Omnibus Law itu.

Demokrat menyatakan RUU Cipta Kerja ‘cacat substansi dan prosedur’. Dalam surat pandangan fraksi yang ditandatangani Edhie Baskoro Yudhoyono itu, Demokrat membaca, “Kami menilai banyak hal dengan masih harus dibahas kembali dengan lebih mendalam dan komprehensif supaya RUU Citaker tidak berat satu (dari sepasang). ”

Sebelum RUU disepakati, Konfederasi Konsorsium Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam pekerja akan menggelar aksi mogok nasional jelang rapat paripurna DPR 8 Oktober.

Pembahasan RUU Cipta Kerja sedari awal telah menuai perselisihan. Pada bulan-bulan sebelum ini, aksi menolak RUU yang dulu dikenal sebagai Omnibus Law terus disuarakan oleh kelompok mahasiswa, LSM, & pegiat buruh.

Komisi Nasional Hak Pokok Manusia (Komnas HAM) juga sempat meminta agar pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan rancangan undang-undang itu karena dianggap merugikan buruh.

Namun perbincangan RUU Cipta Kerja terus berlaku. Berikut pro kontra yang mewarnai pembahasan RUU tersebut.

Pada sebuah seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/08), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi Luhut Pandjaitan mengharapkan pembahasan RUU itu dapat dituntaskan “akhir bulan [Agustus] atau awal bulan depan [September]”.

“Mudah-mudah jadi akhir bulan tersebut atau paling lambat mungkin pembukaan bulan depan, ” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di sebuah rencana seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/0).

Luhut meminta agar beberapa masyarakat yang masih menolak RUU untuk “mendukungnya”.

Investasi yang akan ditanamkan di Indonesia, demikian menurut Luhut, harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Antara asing, investasi itu harus menggunakan teknologi ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan nilai tambah.

Luhut kembali menekankan bahwa RUU Membangun Kerja itu dirancang untuk menyederhanakan pelbagai perizinan, syarat penanaman simpanan, dan aturan-aturan lainnya sehingga investasi akan terdorong masuk ke Indonesia.

Mengapa mahasiswa menyelenggarakan demo menolak RUU Omnibus Law?

Sementara, aksi menolak RUU Omnibus Law disuarakan oleh sekelompok mahasiswa, LSM dan pegiat buruh di Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Palu, dengan berunjuk rasa dalam pertengahan Agustus.

Di Yogyakarta, sekelompok orang yang terdiri dari mahasiswa, pekerja LSM dan buruh, menggelar gerak-gerik lanjutan menolak RUU Omnibus Law, Jumat (14/08).

Tergabung dalam Aliansi Kaum Bergerak (ARB), mereka menggelar aksi jalan kaki dari bundaran UGM menuju pertigaan Gejayan, seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Furqon Ulya.

Sambil berorasi, mereka membawa plakat dan spanduk berisi tuntutan menentang RUU Omnibus Law atau Menjadikan Kerja.

“DPR menyalahi kesepakatan. Pada masa reses, mereka melanjutkan membahas RUU ini. Makanya, kami turun ke jalan kembali, ” sekapur Lusi, humas ARB.

“Kami akan terus turun ke jalan, sampai perbincangan Omnibus Law di DPR dibatalkan, ” tambah Revo, pegiat ARB lainnya.

Mereka juga mempertanyakan klaim DPR yang mengaku sudah melibatkan agen serikat buruh dalam pembahasan draf rancangan aturan itu.

“Tapi mereka tidak mewakili aspirasi kaum buruh, petani, atau mahasiswa, ” tambah Revo.

Adapun para pegiat buruh pada bulan Agustus juga menyuarakan perlawanan mereka terhadap beberapa draf perkara yang dianggap akan menyengsarakan mereka.

Mereka menilai, RUU tersebut mampu menciptakan pemutusan hubungan kerja massal, dan kesulitan ekonomi bagi golongan pekerja dan Indonesia secara umum, kata pegiat buruh.

Di tengah penolakan semacam itu, pemerintah dan DPR langsung membahas pasal-pasal dalam rancangan petunjuk tersebut.

Berulangkali mereka menolak dakwaan para pekerja dan mengklaim susunan itu akan menguntungkan semuanya.

DPR juga mengklaim telah melibatkan bermacam-macam serikat pekerja guna membahas pasal-pasal yang disebut merugikan buruh.

Merespons situasi itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik meminta agar pembahasan RUU Cipta Kerja segera dihentikan.

Alasannya, draf rancangan peraturan itu menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Damanik juga memperhitungkan pembahasan RUU ini “tergesa-gesa”.

“Dan hanya memberikan ruang partisipasi dengan sangat kecil ruang partisipasi untuk kelompok buruh, ” katanya, Kamis (13/08).

“Setelah kami kaji sungguh-sungguh, kami merekomendasikan kepada presiden MENODAI dan DPR agar tak melanjutkan pembahasan RUU cipta kerja atau omnibus law dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat indonesia.

“Juga untuk menyekat terjadinya komplikasi sistem politik, sistem hukum, tata laksana, dan lain-lain, ” jelas Damanik.

B eda pendapat pemerintah dan DPR soal target waktu penuntasan RUU Omnibus Law

Sebelumnya, pemerintah dan DPR bertentangan pendapat mengenai target penyelesaian pembicaraan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang sejak awal ditolak para-para pegiat buruh.

Dalam berbagai kesempatan, sejumlah pejabat pemerintah menyatakan pembahasan undang-undang itu diharapkan selesai sebelum 17 Agustus nanti

Hal ini berbeda dengan pernyataan pimpinan DPR yang mengecap pembahasan baru di tingkat pembukaan.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Apindo 2020, Rabu (12/8), mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Ciptaker sudah lebih dari 75%.

“Diharapkan dalam pembahasan akan dilanjutkan. Kemarin rapat dengan asosiasi pekerja dan apresiasi suara yang dicapai antara pemerintah, gaya kerja, dan Apindo, para pengusaha, ” kata Airlangga.

“Ini jadi pesan karena ditunggu oleh berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pemangku dana abadi), ” tambahnya.

Bahkan lebih dari itu, sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengutarakan diharapkan RUU ini dapat lengkap dibahas sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) di 17 Agustus.

Namun di sisi asing, apa yang dinyatakan pemerintah selayaknya berbeda dengan sikap yang ditunjukan DPR.

DPR bersama dengan kumpulan konsorsium pekerja kemarin baru saja membentuk tim bersama untuk membahas bab per pasal dalam klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

Rencananya tim itu baru akan mulai bekerja bersama melakukan pembahasan pada 18 Agustus 2020 mendatang.

Kumpulan serikat pekerja yang mewakili 32 federasi serta konfederasi serikat pekerja di Indonesia saat itu menyampaikan bahwa rapat bersama akan dilakukan dua kali seminggu dimana setiap hari hendak dilakukan diskusi sekitar empat tanda.

KSPI: ‘Kami akan mundur dari lobi dan kembali beraksi’

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang tergabung dalam kumpulan serikat buruh menyatakan mau keluar dari tim bersama serta turun beraksi ke jalan bila masukannya tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah yang tetap mengesahkan RUU ini tanpa perubahan.

Kaya langkah terdahulu yang dilakukan KSPI keluar dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami berniat tim ini akan bicara soal substansi, menerima masukan dan rencana kami. Strategi kami lobi dan aksi. Jika aspirasi kami ditolak maka kami akan melalukan laku terus menerus, ” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono.

Target sebelum 17 Agustus, mungkinkah?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut hendak sangat sulit jika pembahasan RUU Ciptaker selesai sebelum HUT MENODAI.

“Tidak menargetkan sebelum 17 Agustus, itu yang targetin sebelum 17 Agustus siapa ya? Orang tim kerja, baru mau kerja 18 agustus. Katanya pemerintah yang minta klaster ketenagakerjaan jangan dibahas dahulu, ” kata Dasco.

Ia pun menegaskan bahwa DPR akan menerima masukan dari serikat buruh dalam perbaikan klaster ketenagakerjaan.

Senada, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU Ciptaker tidak kira-kira selesai sebelum HUT RI sebab masih banyak hal yang menetapkan dibahas, seperti ada dua seperseribu daftar inventarisasi masalah yang menetapkan dibahas.

Saat ini Baleg DPR tengah membahas Bab III pada DIM tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dari mutlak 15 bab yang ada di RUU tersebut.

Namun, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut pemerintah dan legislatif sudah membahas lima bab.

Khusus untuk pasal ketenagakerjaan, Susiwijono mengatakan pembahasan telah dilakukan dalam kurun waktu sebulan terakhir yang dilakukan secara tripatrit dengan melibatkan serikat pekerja.

‘Terlalu menindas para pekerja dan menyengsarakan kita’

Seorang pekerja bagian produksi pada sebuah pabrik yang bernama Noval mengatakan kondisi perekonomiannya saat itu tengah sangat sulit akibat lantaran wabah virus corona.

Ia kudu mengalami pemotongan gaji hingga tidak mendapatkan upah lembur.

“Buat hidup sekarang susah, yang ada di pas-pasin , di cukup-cukupin . Virus corona dampaknya sudah sangat berat buat awak, ” kata Noval.

Noval dengan sudah bekerja lebih dari 11 tahun tidak bisa membayangkan zaman depannya jika kondisi sulit saat ini akan ditambah dengan disahkannya RUU Ciptaker yang ia tutur menyengsarakan pekerja.

“Waduh itu kita baca drafnya terlalu mencekik para pekerja dan terlalu menyengsarakan kita. Nanti gaji kami bisa harian, perusahaan berhak PHK karyawan tanpa bersalah, apalagi pesangon mau ditiadakan, kerja capek-capek tidak dapat pesangon.

Apa yang akan dilakukan bila RUU ini disahkan, Noval menjawab, “kita sebagai buruh akan mati-matian menolak Omnibus Law itu. Moga RUU itu dibatalkan, ” katanya.

RUU Ciptaker dinilai ‘berbahaya’

Kahar S. Cahyono dari KSPI mengatakan RUU Ciptaker penuh dengan masalah karena sejak depan pembahasan tidak pernah melibatkan konsorsium buruh, melainkan hanya pihak pengusaha dan pemerintah.

Kahar juga mengisbatkan bahwa serikat pekerja tidak pernah dilibatkan sedikitpun dalam proses perbincangan yang menciptakan sebuah kesepakatan. Taat Kahar jika RUU ini disahkan maka akan berbahaya bagi kedaulatan negara.

“Kenapa? Karena investasi kudu berbasis pada proteksi perlindungan untuk pekerja Indonesia. Buat tapa investasi kalau yang bekerja TKA, buruhnya diupah murah, mudah dipecat, PHK masal, sulit mendapatkan kesejahteraan? Belakang akan berimplikasi pada sulit mempunyai daya beli dan mendongkrak perekonomian, membahayakan kedaulatan negara, ” katanya.

Kahar menjelaskan beberapa poin kritis dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan jika disahkan.

Pertama, terciptanya ketidakpastian pekerjaan karena masifnya penggunaan sistem outsourcing dan kontrak.

“Dalam RUU ini perusahaan dibebaskan meng-outsourcing & mengkontrak karyawan di semua macam pekerjaan dan semua jenis industri. Jadi kami akan menjadi pekerja outsourcing dan kontrak seumur tumbuh yang mudah di-PHK, ” sekapur Kahar.

Kedua, tidak adanya garansi dan kepastian pendapatan karena upah pekerja tergerus akibat dibatasi.

“Pesangon pergantian hak dihilangkan, dan semoga dikurangi. Upah minimum kota/kabupaten dihilangkan diganti upah minimum provinsi dengan nilainya jauh lebih kecil.

“Contoh UMK Karawang RP4, 59 juta sedangan UMP Jawa Barat Rp1, 8 juta. Dengan demikian yang resmi UMP yang nilainya lebih mungil, ” kata Kahar.

Ketiga, jaminan sosial seperti hari tua dan kesehatan tubuh akan sulit didapatkan karena menggunakan sistem outsourcing dan kontrak.

Berita ini diperbarui pada Minggu, 4 Oktober 2020, sekitar pukul 17. 00 WIB, dengan menambahkan pernyataan Menko Perekonomian dan fraksi Demokrat di DPR mengenai RUU Membikin Kerja yang telah disepakati.