Categories
Data

Gempa bumi di Turki dan Yunani: ‘Guncangannya benar-benar kuat’, proses pencarian korban dilanjutkan

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Tim penyelamat melanjutkan pencarian korban yang selamat di reruntuhan bangunan di kota Izmir, Turki, yang terkena gempa bumi spektakuler pada hari Jumat (30/10).

Gempa bumi yang dahsyat melanda pantai Aegean Turki dan di utara Pulau Samos, Yunani, menghancurkan perumahan warga dan menewaskan setidaknya 22 orang.

Gempa berkekuatan magnitudo 7, 0 itu berpusat di provinsi Izmir Turki, berdasarkan laporan Inspeksi Geologi AS (USGS).

Turki menyebutkan magnitudo lebih rendah, yakni 6, 6, dan melaporkan 20 orang tewas dan 786 lainnya luka-luka pada provinsi Izmir. Di Samos, dua remaja tewas.

Gempa yang dangkal tersebut memicu tsunami kecil yang menenggelamkan Izmir dan Samos.

Pihak berwenang dalam Izmir, ibu kota provinsi, telah mendirikan tenda-tenda untuk menampung sekitar 2. 000 orang, di tengah kekhawatiran akan lebih banyak gedung yang runtuh.

Pihak berwenang mengatakan 70 orang telah diselamatkan dari bawah reruntuhan.

Tim penyelamat terus menggali reruntuhan, berharap menemukan banyak orang dengan bisa diselamatkan.

USGS mengatakan gempa itu – yang dirasakan sejauh Athena dan Istanbul – berlaku pada kedalaman 10 km, meskipun pejabat Turki mengatakan gempa tersebut terjadi 16 km di bawah tanah.

Turki dan Yunani sama-sama beruang di garis patahan dan gempa bumi biasa terjadi.

Sementara itu, belum ada WNI yang dilaporkan menjadi korban pada peristiwa ini. “Sejauh ini tak diperoleh laporan mengenai adanya WNI yang terkena dampak langsung gempa tersebut”, ujar Harliyanto, Koordinator Pelestarian WNI KBRI Ankara.

Berdasarkan keterangan KBRI Ankara, ada sekitar 98 WNI yang tinggal di Izmir dan daerah sekitarnya yang terdampak. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja spa dan mahasiswa.

Di Izmir, praja terbesar ketiga di Turki dengan populasi hampir tiga juta, banyak orang terlihat berlarian ke jalan-jalan karena panik dan takut setelah gempa melanda. Setidaknya 20 gedung roboh.

Video yang diunggah di jalan sosial menunjukkan saat satu gedung bertingkat runtuh, sebagaimana dilaporkan kuli BBC Orla Guerin di Istanbul.

Rekaman lain menunjukkan orang-orang memeriksa korban selamat di bawah puing-puing bangunan.

Banjir juga dilaporkan berlaku setelah permukaan laut naik dan beberapa nelayan dinyatakan hilang.

“Guncangannya sungguh-sungguh kuat, hampir cukup kuat untuk membuat Anda jatuh. Saya serta anak-anak saya lari keluar rumah layaknya orang yang sedang gila karena guncangan kuat itu, ” kata Chris Bedford, seorang pensiunan guru Inggris yang tinggal pada Urla, barat Izmir, kepada BBC.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Salah satu dari 20 korban yang dikonfirmasi tenggelam, sebutan badan darurat Turki.

Yasar Keles, seorang pejabat di Sigacik, dekat Izmir, mengatakan kepada BBC Turki bahwa seseorang meninggal setelah kursi rodanya dihantam air yang naik.

Pihak berwenang kemudian mengatakan sebanyak 70 orang telah diselamatkan dari bawah reruntuhan.

Pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pemerintah akan membantu mereka yang terkena dampak gempa “dengan seluruh sarana yang tersedia di negara kami”.

Dalam Yunani, dua remaja tewas kala tembok di Samos runtuh, sementara delapan orang lainnya terluka.

Tsunami mini membanjiri pelabuhan Samos & sejumlah bangunan rusak. Pejabat Yunani memperkirakan magnitudo gempa adalah enam, 7.

“Kami merasakan gempa yang betul kuat, ” kata wartawan lokal Manos Stefanakis kepada BBC, seraya menambahkan bahwa gempa susulan dengan lebih kecil terus berlanjut.

Dia mengutarakan itu adalah gempa terbesar yang melanda pulau itu sejak 1904.

Fareid Atta, jurnalis lain yang berbasis di Samos, mengatakan kepada BBC bahwa kerusakan “cukup luas di sepanjang tepi laut” di kota utama pulau itu.

“Banyak bisnis mau bangkrut setelah ini, ” katanya.

Awak diimbau untuk tetap berada pada luar ruangan dan menjauhi medan pantai. Sekitar 45. 000 karakter tinggal di Samos.

‘Kami takut akan ada tsunami’

Jude Wiggins, koordinator di induk pengungsi hawa di Samos

Bangunan mulai berguncang sehingga awak lari. Setelah itu jalan-jalan tiba banjir.

Kami takut akan ada tsunami jadi kami lari ke pada bukit.

Zaman gempa terjadi, saya sedang berkecukupan di dapur. Mesin cuci padahal bekerja dan saya pikir getaran pada mesin itu wajar. Tetapi, lemari es kemudian ikut bekerja.

Saya langsung berlari. Para pengungsi perempuan berlarian kemana-mana. Bagi mereka, ini cukup traumatis karena pengungsi itu datang dari tempat-tempat seolah-olah Suriah dan rasanya seperti mereka dibom atau semacamnya.

Semua orang kemudian mulai berlari. Orang-orang panik. Rumah kami tidak aman untuk ditinggali karena banyak retakan.

Bagi orang-orang dalam kamp, ​​mereka telah kehilangan segalanya di negara mereka sendiri, berarakan mereka kehilangan segalanya saat kebakaran. Sekarang banyak dari mereka kematian tenda tempat mereka tidur.

Gempa pada hari Jumat (30/10) dilaporkan terasa pula di Pulau Kreta Yunani.

Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan dia menelepon Erdogan “untuk menyampaikan belasungkawa arah hilangnya nyawa secara tragis akibat gempa bumi yang melanda ke-2 negara”.

Erdogan kemudian menanggapi, juga dengan menulis di akun Twitter-nya.

“Turki juga selalu siap membantu Yunani menyembuhkan lukanya. Dua negara tetangga yang saling menunjukkan solidaritas dalam masa-masa sulit lebih berharga daripada banyak hal, ” tambahnya.

Hubungan kurun Yunani dan Turki tegang di dalam beberapa bulan terakhir karena perubahan yang berkaitan dengan kontrol perairan teritorial di Mediterania dan sumber daya di bawahnya.

Pada Januari berantakan, lebih dari 30 orang mati dan lebih dari 1. 600 lainnya terluka ketika gempa dunia melanda Sivrice di provinsi Elazig timur Turki.

Pada Juli 2019, pokok kota Yunani, Athena, dilanda gempa yang mematikan listrik di beberapa besar kota.

Sebuah gempa kuat dengan melanda kota Izmit di Turki, dekat Istanbul, pada tahun 1999 menewaskan sekitar 17. 000 karakter.

Categories
Data

Serangan di Prancis: Satu orang ‘nyaris terpenggal’ di dalam gereja di Nice, pelaku datang dari Tunisia

Pria yang menikam tiga orang hingga tewas di sebuah gereja di Nice baru datang dari Tunisia, menurut sejumlah pejabat Prancis.

Tersangka berusia 21 tahun dan memiliki dokumen Palang Merah Italia yang diterbitkan setelah dia tiba menggunakan sebuah kapal migran di Pulau Lampedusa, Italia, bulan lalu. Dia ditembak polisi Prancis dan kini dalam kondisi kritis.

Seorang korban – perempuan lanjut usia – yang datang ke basilika untuk beribadah “hampir terpenggal.”

Presiden Emannuel Macron mengatakan itu adalah “serangan teroris Islam”.

Wali kota Nice, Christian Estrosi mengatakan semua bukti menunjukkan insiden itu adalah “serangan teroris di jantung basilika Notre-Dame.

Estrosi menyebut pelakunya adalah “Fasisme Islamis” dan tersangka berulang kali mengucapkan “Allahu Akbar (Tuhan Maha Besar).

“Pada tersangka kami menemukan sebuah Quran dan dua telepon, belati yang digunakan dalam kejahatan—30cm dengan pinggiran untuk memotong 17cm. Kami juga menemukan sebuah tas yang ditinggalkan penyerang. Di sisi tas ini terdapat dua pisau yang tidak digunakan dalam serangan,” kata kepala jaksa antiteroris Prancis, Jean-François Ricard.

Menurut sumber-sumber kepolisian, penyerang bernama Brahim Aioussaoi.

Para jaksa anti-teror telah menggelar investigasi dan Prancis meningkatkan taraf keamanan nasional ke level tertinggi.

Berbicara setelah berkunjung ke Nice, Macron mengatakan: “Jika kami kembali diserang, itu karena nilai-nilai yang kami miliki: kebebasan, kesempatan di tanah air kami untuk punya keyakinan secara bebas dan tidak menyerah pada teror.

“Saya kembali mengatakan dengan sangat jelas hari ini: kami tidak akan menyerah.”

Menurut Macron, jumlah serdadu yang dikerahkan untuk melindungi tempat-tempat umum, seperti gereja dan sekolah, akan ditambah dari 3.000 menjadi 7.000 personel.

Polisi belum menyebut motif pembunuhan. Namun serangan ini terjadi menyusul protes di sejumlah negara terkait langkah Presiden Macron yang membela penerbitan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad.

Dua serangan terpisah terjadi Kamis (29/10), satu di kota lain Prancis dan satu di Arab Saudi.

Seorang pria ditembak mati di Montfavet setelah mengancam polisi dengan pistol tangan.

Dan seorang penjaga diserang di luar konsulat Prancis di Jeddah. Tersangka ditahan dan penjaga gedung dibawa ke rumah sakit.

Apa yang diketahui tentang serangan itu?

Ketiga korban diserang di dalam basilica pada Kamis (29/10) pagi sebelum Misa pertama hari itu.

Dua di antara mereka tewas di di dalam gereja: seorang perempuan berusia 60 tahun “nyaris terpenggal”, dan seorang pria berusia 55 tahun yang tenggorokannya dibelah.

Korban pria adalah salah satu anggota pengurus gereja. Dia dilaporkan meninggalkan seorang istri dan dua anak.

Seorang korban lainnya, perempuan berusia 44 tahun, berhasil kabur ke kafe dekat gereja setelah ditikam beberapa kali. Namun, kemudian dia meninggal dunia.

Belakangan terungkap bahwa seorang saksi mata membunyikan alarm dengan sistem perlindungan khusus yang dibuat oleh pemerintah kota.

Chloe, seorang saksi mata yang tinggal dekat gereja, berkata kepada BBC: “Kami mendengar banyak orang berteriak di jalan. Kami melihat dari jendela bahwa ada banyak, banyak polisi berdatangan dan ada banyak, banyak tembakan.”

Tom Vannier, seorang mahasiswa jurusan jurnalistik yang tiba di lokasi kejadian setelah serangan berlangsung, menuturkan kepada BBC bahwa orang-orang menangis di jalan.

Empat polisi tiba di tempat kejadian perkara pada pukul 08.57 waktu setempat (14.57 WIB) dan pelaku ditembak dan ditahan, kata jaksa antiteroris Prancis.

Nice pernah menjadi lokasi serangan teroris empat tahun lalu, ketika seorang warga Tunisia mengemudikan truk hingga menabrak kerumunan orang yang merayakan Hari Bastille pada 14 Juli. Sebanyak 86 orang meninggal dunia saat itu.

Reaksi sejauh ini

Menteri Dalam Negeri, Gérald Darmanin menyerukan warga untuk menghindari daerah pusat kota.

Gérald Darmanin mengatakan ia mengadakan pertemuan darurat di Paris.

Mengheningkan cipta selama satu menit dilakukan di Majelis Nasional, di tengah pengumuman Perdana Menteri Jean Castex terkait rincian karantina wilayah yang akan berlaku pada Kamis malam (29/10).

“Tak diragukan lagi, kejadian ini adalah tantangan baru yang sangat serius yang melanda negara kita,” katanya sambil menyerukan kesatuan.

Presiden Emmanuel Macron akan mengunjungi lokasi kejadian Kamis (29/10).

Dewan Muslim Prancis mengecam penikaman di Nice dan menyatakan duka terhadap korban dan keluarganya.

Konteks kejadian

Nice adalah salah satu kota sasaran serangan mematikan dalam tahun-tahun terakhir ini di Prancis.

Pada 14 Juli 2016, saat perayaan Hari Bastille, seorang warga Tunisia berusia 31 tahun menabrakkan truk yang dikendarainya ke arah massa, menewaskan 86 orang.

Beberapa hari kemudian, Pendeta Jacques Hamel ditikam lehernya selama kebaktian pagi di gereja kota Rouen.

Pada bulan Oktober ini juga, seorang guru, Samuel Paty dipenggal kepalanya di Conflans-Sainte-Honorine, di luar Paris, beberapa hari setelah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada sejumlah murdinya.

Pembunuhan itu menyebabkan ketegangan di Prancis dan upaya pemerintah untuk meredam kelompok radikal Islam menimbulkan kemarahan di Turki dan sejumlah negara.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyerukan boikot barang-barang Prancis.

Situasi semakin memburuk setelah Erdogan ditampilkan dalam karikatur tengah menyingkap baju perempuan berjilbab di majalah satiris Charlie Hebdo.

Categories
Data

MUI desak hentikan karikatur Nabi Muhammad sebagai ‘biang keladi’ kekerasan, pengamat sarankan Indonesia gelar dialog

Kecaman yang dilayangkan negeri Indonesia atas pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, disebut pengamat tidak cukup karena tak menyentuh masalah kekerasan yang menimpa seorang kiai karena memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad.

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyarankan Indonesia mengambil langkah dialog buat menyamakan pandangan atas nilai-nilai ataupun ajaran Islam yang kerap bertentangan dengan sekularisme di Prancis.

Tatkala itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Presiden Macron segera menodong maaf kepada seluruh umat Agama islam dan menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Merespons hal itu, Kementerian Luar Negeri menyebut mencari jalan mendorong diaktifkannya dialog antar agama.

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, pengamat Timur Tengah dibanding Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron semestinya tidak langsung menyimpulkan perbuatan pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty dengan agama Islam.

Ia menilai tanggapan Macron tidak menunjukkan kepekaan kepada umat Islam yang memercayai kesucian Rasul Muhammad sehingga sosoknya tidak dapat digambar.

Sehingga imbas pernyataan Macron itu, menurutnya, justru memicu respons yang sesungguhnya tidak perlu sesuai aksi boikot terhadap produk-produk Prancis.

“Tentu kita prihatin atas perkara itu tapi hendaknya respon Pemimpin Macron tidak terlalu simplifikasi masa kemudian menyampaikan ‘Islam dalam iklim krisis’, ” ujar Yon Machmudi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (28/10).

“Karena itu menyangkut keyakinan dengan dianut umat Islam di negeri, ” sambungnya.

‘Kecaman tidak mengenai persoalan utama’

Indonesia sejauh itu baru mengecam pernyataan Presiden Emmanuel Macron tersebut karena dianggap memojokkan agama Islam.

Tapi kata Yon, kecaman itu tidak cukup. Negeri Indonesia, lanjutnya, juga harus berbahasa tentang pelaku kekerasan yang menjadikan kematian Samuel Paty.

Ia menduga sikap pemerintah tak lepas dari pernyataan sejumlah pemimpin negara dengan menyampaikan kritik atas pernyataan Macron. Hanya saja kritik maupun tuduhan tidak menyentuh persoalan utama.

Dia memperhitungkan, Indonesia sebagai negara dengan warga Islam terbesar bisa mengambil kedudukan lebih. Yakni mengajak Presiden Emmanuel Macron untuk berbicara tentang dengan jalan apa menyamakan persepsi atas ajaran petunjuk Islam dengan sekularisme di Prancis.

“Paling tidak komunikasi dibangun dan mudah-mudahan peristiwa seperti ini bisa diminimalisir dampak-dampaknya ke depan. ”

“Pembicaraan perbincangan diperlukan agar sama-sama memahami status antara Indonesia sebagai mayositas pengikut Islam dan Prancis dengan sekularismenya. ”

Di Solo, unjuk rasa diwarnai ‘menginjak-injak’ poster Macron

Sejumlah negara semacam Turki, Arab Saudi, Qatar, serta Maroko satu suara mengecam penjelasan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Akhirnya, kecaman itu berbuah aksi boikot terhadap produk Prancis.

Di Kuwait, Yordania, dan Qatar barang-barang bermerek dagang dari Prancis telah ditarik sejak beberapa toko.

Di Indonesia, pekik boikot disuarakan Dewan Syariah Praja Surakarta (DSKS) dalam aksi presentasi yang digelar di Bundaran Gladak, Solo, Rabu (28/10).

Ratusan orang itu mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya dengan meletakkan foto Presiden Macron di jalan raya sehingga terlindas kendaraan dan menginjak-injaknya.

Massa serupa membentangkan spanduk yang berisi lambaian boikot.

“Kami mengimbau kepada umat Islam pada manapun untuk mempertimbangkan melakukan boikot pembelian dan pemakaian produk apapun buatan Prancis, ” ujar Spesialis bicara DSKS, Endro Sudarnono, Rabu (28/10), seperti dilaporkan wartawan di Solo, Fajar Sodiq, untuk BBC News Indonesia.

“Presiden Macron mengeluarkan statement yang bersifat Islamofobia sekaligus melindungi majalah Charlie Hebdo yang jelas-jelas mengabulkan publikasi terhadap pelecehan Nabi Muhamad SAW, ” sambungnya.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, berkata karikatur Nabi Muhammad merupakan hal sensitif bagi umat Islam. Tapi hal itu, klaimnya, tak dipahami pemerintah Prancis.

“Dalam pegangan Islam, haram hukumnya mencela Tuhan orang lain. Kalau kamu mencela, mereka akan mencela Tuhanmu. Jika Charlie Hebdo tidak menghiraukan nilai-nilai agama, itu kesalahan berat, ” ujar Anwar Abbas kepada BBC.

Apa tanggapan MUI atas pernyataan Macron?

MUI berpendapat, pernyataan Presiden Macron mengundang permusuhan dan perselisihan kaum muslimin.

Kendati perbuatan memenggal kepala Samuel Paty tidak bisa dibenarkan tetapi, katanya, tindakan guru sejarah tersebut yang memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad ke murid-muridnya lebih tidak bisa dibenarkan.

“Kalau menurut saya tindakan kekerasan itu salah tapi dengan memancing orang berbuat salah tersebut lebih salah lagi. ”

Itulah mengapa, ia mendesak Presiden Macron segera menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Namun demikian, MUI belum menganjurkan lagak boikot terhadap produk Prancis.

“Tidak sekarang. Kalau enggak ada perubahan dan sikap dari Presiden Macron dan Charlie Hebdo akan awak imbau boikot. Untuk selesaikan itu gampang, Macron minta maaf pada umat Islam. Saya yakin pengikut Islam akan memaafkan. ”

‘Umat Agama islam harus tenang menyikapi masalah ini’

Di sisi berbeda, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, berpandangan barang apa yang dikatakan Presiden Emmanuel Macron bahwa Islam mengalami krisis tak sepenuhnya salah.

Ini karena keyakinan Islam belum sampai pada “konstruksi sosial-politik yang dibutuhkan untuk berintegrasi secara damai dan harmonis dengan dunia”.

Kendati demikian, ia melihat jalan Presiden Macron menyikapi permasalahan pada negaranya cenderung sepihak yakni dengan sudut pandang sekularisme dan membelakangi ajaran agama Islam.

“Karena Rasul Muhammad SAW adalah subyek suci dalam agama Islam dan ialah simbol utama Islam. Merendahkan kehormatan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penghinaan terhadap Islam, ” jelasnya.

“Tapi menanggapi penghinaan terhadap Nabi dengan membunuh pelakunya adalah kegiatan biadab yang berpotensi memicu instabilitas yang meluas tanpa kendali, ” sambungnya.

Sebab itulah, ia meminta umat Agama islam di Indonesia menyikapi persoalan tersebut dengan tenang dan tidak terbawa secara emosional.

Solusi atas kebengisan yang terjadi di Prancis, katanya, dengan menggelar dialog antar-negara yang didasarkan atas konsensus terhadap nilai-nilai keadaban yang disepakati bersama.

Barang apa respon pemerintah?

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Kampung, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah turut mengecam tindakan pelaku pembunuhan Samuel Paty. Tapi pemerintah menilai mencampur perbuatan itu dengan agama “adalah suatu kesalahan besar”.

Pada Selasa (27/10), Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Prancis, Olivier Chambard. Pada pertemuan itu, kata Teuku, Olivier menyampaikan maksud pernyataan Presiden Macron.

Lewat Duta Besar RI di Prancis pula, Indonesia melayangkan nota diplomatik yang mendorong diaktifkannya dialog antar-agama sehingga menumbuhkan “pengertian yang lebih baik terhadap perbedaan pegangan, ” kata Teuku.

Sementara mengenai seruan boikot, pemerintah tidak bisa melarang. Tapi pemerintah tidak hendak memberikan ruang bagi tindakan dengan bakal merugikan hubungan bilateral ke-2 negara.

Categories
Data

Konsorsium penyelundup manusia ‘rancang’ kedatangan 99 orang etnis Rohingya di Aceh, kata polisi

Kepolisian Daerah Aceh menangkap empat dari enam orang yang diduga bagian dari konsorsium penyelundupan 99 orang etnis Rohingya yang tiba di Lancok, Kabupaten Aceh Utara, pada Juni 2020. Aktor utamanya diduga orang Rohingya yang telah lama tinggal dalam Medan di bawah akomodasi Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Di dalam konferensi pers yang berlangsung pada Mapolda Aceh, Selasa (27/10), Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kombes Sony Sanjaya, mengatakan AR merancang penjemputan ke-99 orang etnis Rohingya yang berada di tengah bahar.

“AR merupakan orang Rohingya yang selalu aktor dari penjemputan 99 karakter lainnya. Sedangkan AJ warga lokal yang ikut membantu AR. Saat ini keduanya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), ” kata Kombes Sony Sanjaya sebagaimana dilaporkan Hidayatullah, wartawan di Aceh yang melayani reportase untuk BBC News Nusantara.

Selain AR, orang etnis Rohingya lainnya yang terlibat dalam kasus penjemputan 99 orang Rohingya di sedang laut ialah SD. AR serta SD diketahui sudah berada di Penampungan di Medan sejak 2011 lalu. Mereka dibantu oleh tiga orang warga Indonesia.

Pihak Kepolisian Daerah Aceh mengumpulkan barang bahan berupa dua unit HP, GPS MAP-585 warna hitam, kapal nomor lambung KM Nelayan 2017-811 (10 GT) telah dipinjam pakai sebab ketua koperasi, dan surat sewa menyewa kapal dari Koperasi Besar Indah Aceh Utara.

Bagaimana tuduhan asal penyelundupan 99 orang Rohingya?

Dalam peristiwa ini diduga lebih dari enam orang terlibat dalam keberangkatan 99 orang Rohingya dari Cox’s Pasar murah di Bangladesh, menuju Kabupaten Aceh Utara. Dari dalam wilayah segara Indonesia, Kepolisian Daerah Aceh sekitar ini sudah menangkap empat karakter, dan dua lainnya masih buron. Salah satu buronan adalah orang etnis Rohingya berinisial AR.

Menurut keterangan Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kombes Sony Sanjaya, AR menganjurkan AJ yang merupakan warga Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penjemputan 99 orang di tengah bahar.

Kemudian keduanya menawarkan pekerjaan pada FA untuk menjemput ke-99 karakter tersebut. Namun, pada pertemuan perdana di rumah AJ di Aceh Timur, mereka tidak menemukan suara.

Keesokan harinya, ketiganya bertemu kembali untuk membahas kelanjutan pembicaraan. Saat tersebut, dua orang lainnya ikut datang, yakni AS (warga lokal) dan SD (orang etnis Rohingya). Pada kesempatan tersebut, mereka bersepakat buat melakukan penjemputan.

Melalui persetujuan kala itu, jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang akan dijemput sebanyak 36 orang.

Apa peran masing-masing tersangka?

Sesudah mendapatkan kesepakatan untuk penjemputan, FA mengajak seorang warga lokal lainnya, yaitu R yang merupakan pemimpin Koperasi Samudera Indah Aceh Mengetengahkan, untuk membuat surat sewa-menyewa kapal dengan biaya sebesar Rp10 juta. Uang itu dibayar oleh AR.

Dalam kesepakatan tersebut, yang bertugas menjemput adalah SD (etnis Rohingya), GANDAR, FA, dan R, dengan memakai kapal bernomor lambung KM Nelayan 2017-811 (10 GT). Sementara AJ dan AR menunggu di darat, setelah memberikan titik koordinat penjemputan.

Di dalam perjanjian awal, para simpulan disebut menyetujui kalimat sandi “membeli makan dan rokok” yang artinya memulai penjemputan, serta kalimat isyarat lainnya ketika bertemu dengan kapal besar pembawa orang-orang Rohingya pada tengah laut. Saat menjemput, rombongan orang Rohingnya yang diturunkan dibanding kapal besar tersebut mencapai 99 orang, bukan 36 orang berdasarkan kesepakatan awal.

Berapa biaya untuk menjemput ke tengah laut?

Dalam dua kala pertemuan, para tersangka disebut mempercakapkan upah dari jasa penjemputan orang-orang Rohingya di tengah laut. Akan tetapi jumlah tersebut masih belum diketahui pasti dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Kombes Sony Sanjaya mengatakan jumlahnya hanya sekian juta per individu yang dijemput. Namun jumlah yang baru dibayar ialah Rp10 juta untuk bea sewa kapal.

“Tapi kan itu belum terbayar, keburu kapalnya mendarat salah tempat, jadi tidak ketemu tepat dengan orang yang menunggu pada tempat koordinat yang telah ditentukan sebelumnya, ” kata Sony.

Menurut Sony, seharusnya ke-99 orang etnis Rohingya mendarat di lokasi lain di Aceh Utara. Namun karena kapal rusak, mereka mendarat ke tempat terdekat.

Surat dan di mana 99 orang etnis Rohingya diturunkan?

Tepat pada tanggal 22 Juni 2020, empat orang yang ditugaskan menjemput rombongan etnis Rohingya tersebut bergerak dari sandaran nelayan di Seunuddon, Aceh Memajukan, menuju titik koordinat yang sudah ditentukan sebelumnya.

Namun, pada 24 Juni 2020, salah seorang dengan bertugas menjemput rombongan tersebut menelpon ke darat untuk memberitahukan bahwa kapal yang mereka gunakan buat melaut mengalami kerusakan mesin, setelah membantu mengevakuasi puluhan orang etnis Rohingya.

Saat itu, jarak mereka dengan daratan sekitar 4 mil dari bibir pantai Seunuddon, Aceh Melahirkan.

Pada saat bersamaan, sejumlah nelayan Aceh melihat keberadaan rombongan etnis Rohingya di tengah laut. Bagian Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FORKOPIMDA) Kota Lhokseumawe sebelumnya berencana untuk memberikan makanan dan logistik yang lain, kemudian kapal rombongan tersebut bakal didorong kembali ke tengah laut.

Tetapi warga sekitar pantai Lancok, Aceh Utara, memprotes pihak keamanan had mengambil kapal nelayan pribadi untuk menarik mereka ke darat. Peristiwa tersebut terjadi pada 25 Juni 2020.

Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kombes Sony Sanjaya, mengucapkan bahwa terdamparnya puluhan orang etnis Rohingnya pada Juni lalu tidak semata karena kemanusiaan, melainkan tersedia upaya penyelundupan manusia.

Apa ada hubungan dengan sindikat internasional penyelundupan bani adam?

Kombes Sony Sanjaya mengatakan sejauh tersebut pihaknya baru dapat mengeluarkan tanda terkait dugaan penyelundupan manusia buatan kerja sama etnis Rohingya secara warga lokal.

Mengenai apakah mereka berkorelasi dengan sindikat penyelundupan pribadi internasional, menurutnya hal itu tersebut merupakan ranah Mabes Polri buat menjelaskan.

Tindak pidana penyelundupan manusia diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling periode 15 tahun, kemudian denda memutar sedikit Rp 500 juta serta paling banyak Rp 1, 5 miliar melalui Pasal 120 bagian 1 UU Nomor 6 tarikh 2011 tentang Keimigrasian.

Apa lagi yang diungkap?

Selain mengungkap dugaan sindikat penyelundupan etnis Rohingya gelombang pertama pada Juni 2020, Kepolisian Daerah Aceh menangkap dua tersangka yang bertindak menjemput tiga orang dalam rombongan gelombang kedua pada September 2020, di Balai Latihan Kerja (BLK) Lhokseumawe.

“Dalam kasus ini ada perut orang yang kita tangkap yaitu seorang perempuan asal Medan berinisial P dan satu lagi S warga Rohingya di Medan, ” kata Kombes Pol Sony Sanjaya.

S disebut menyuruh P, seorang rani warga Medan, untuk menjemput tiga orang Rohingya gelombang kedua dengan datang bersama 297 orang di dalam September lalu.

Tapi belum berhasil membawa kabur tiga orang Rohingnya, P ditangkap oleh polisi pada, Selasa (13/10). Adapun S ditangkap dalam Medan, Sumatera Utara.

Sejauh ini sudah 12 orang etnis Rohingya dari gelombang satu dan dua yang kabur dari BLK Lhokseumawe, namun tiga di antara mereka sudah didapatkan sebelum tiba ke Kawasan. Sisanya belum dapat dipastikan keberadaannya.

Indikasi penyelundupan manusia

Dalam wawancara BBC Indonesia secara Chris Lewa dari organisasi non-pemerintah Arakan Project beberapa waktu lulus, terdapat indikasi penyelundupan manusia terkait kedatangan dua rombongan etnis Rohingya di Aceh sejak Juni cerai-berai.

Selain ditolak oleh negara-negara Asia Tenggara, alasan lain mengapa etnis Rohingya terombang-ambing di lautan selama enam bulan adalah karena mereka “dijadikan tawanan” oleh kelompok penyelundup pribadi.

“Penyelundup manusia ini ingin dibayar, maka mereka menawan para penumpang, itulah kenapa kelompok ini menghabiskan zaman lama di lautan sebelum itu mendarat [di Aceh], ” terang Chris.

“Kami menghubungi beberapa kerabat para penumpang ini, mereka mengatakan telah membayar [biaya perjalanan] di dalam Mei lalu, namun kenapa mereka belum mendarat saat itu adalah karena belum semua penumpang dalam kapal telah membayar. Jadi mereka menawan mereka di tengah segara, ” tambahnya.

Menurut Chris, kapal besar yang mengangkut pengungsi Rohingya dibanding Bangladesh itu diatur dari Myanmar.

“Lalu mereka ke Bangladesh untuk menjemput mereka. Kapal ini tidak sudah memasuki perairan Bangladesh, ” jelasnya.

“Jadi para penumpang ini ditransfer ke kapal-kapal yang lebih kecil dalam tengah lautan. Siapa para penyelundup manusia ini? Kami tidak terang, ” kata Chris.

Chris meyakini bahwa akan ada kapal-kapal yang mengangkut komunitas Rohingya dalam beberapa bulan ke depan, terutama di musim puncak yang biasanya jatuh di “akhir Oktober atau November. ”

Tanda penyelundupan manusia juga diutarakan Gajah Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

Tempat mengatakan Indonesia menekankan pentingnya kegiatan sama untuk melawan kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan manusia.

“Karena diduga saudara-saudara kita ini juga merupakan korban dari kejahatan lintas batas, ” tukas Retno.

Categories
Data

Sumpah Pemuda 92 tahun: Jejak Sie Kong Lian di rumah Bulevar Kramat Raya 106

  • Jerome Wirawan
  • Wartawan BBC News Indonesia

Sebuah rumah berarsitektur era kolonial berdiri tegak di Jalan Kramat Raya Nomor 106, Jakarta. Dalam sinilah tempat lebih dari 700 pemuda dari berbagai daerah berhimpun pada 28 Oktober 1928 untuk menghadiri Kongres Pemuda kedua.

Rumah ini sejatinya adalah rumah indekos sejumlah pemuda yang belakangan berperan penting dalam sejarah Indonesia.

Beberapa di antara mereka ialah Ketua Kongres Pemuda II, Sugondo Djojopoespito; Muhammad Yamin, perumus tulisan atau ikrar Sumpah Pemuda; had satu diantara pentolan Partai Komunis Indonesia, Amir Syarifuddin.

Seringnya para pemuda berinteraksi memunculkan gagasan untuk mendiskusikan kala depan bangsa di bawah penjajahan Belanda. Dari situlah mereka punya inisiatif untuk mengadakan Kongres Muda pertama pada 1926, lantas kongres kedua pada 1928 yang mengemukakan tiga ikrar.

“Setelah rumah kos ini mulai ditinggali oleh Muhamad Yamin, Amir Syarifudin, dan Soegondo Djojopuspito mereka itu mendirikan perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia atau PPPI, ” rata Eko Septian Saputra selaku Kurator Museum Sumpah Pemuda.

Eko menjelaskan sendi di Jalan Kramat Raya 106 itu dijadikan kantor PPPI berangkat tahun 1926.

“Banyaknya perkumpulan, aktivitas, dialog kebangsaan di sini, dari situlah mereka punya inisiatif bagaimana zaman depan bangsa yang di bawah penjajahan Belanda itu dengan menghadirkan Kongres Pemuda I. Kongres Muda I ini merupakan cikal bakal adanya Kongres Pemuda kedua 1928, ” kata Eko.

Berkumpulnya para pemuda menimbulkan risiko bagi mereka maupun sang pemilik rumah kos, yakni seorang Tionghoa bernama Sie Kong Lian.

Pasalnya, para intel pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu gencar menyoroti gerakan pembangkangan.

“Bayangkan pemuda-pemuda di sini diskusi seharian soal kebangsaan. Seandainya itu Sie Kong Lian sudah merasa membahayakan dirinya, mungkin tempat inisatif, diusir saja para pemuda itu, tapi ternyata tidak membangun, nyatanya Sie Kong Lian memberi ruang buat para pemuda buat tinggal, berdiskusi, dan semuanya lega begitu saja, ” jelas Eko.

Saat masih hidup, Sie Kong Lian tinggal di rumahnya yang terletak di Jalan Senen Raya, sekitar 800 meter daripada rumah kos di Jalan Kramat Raya 106.

Kini rumah itu dijadikan tempat praktek cucu serta cicitnya yang berprofesi sebagai sinse. Saya mengunjungi rumah itu dan bertemu dengan Yanti Silman, cucu Sie Kong Lian.

“Kakek kami hidup dan meninggal di rumah ini. Dia meninggal tahun 1954. Kakek saya dulu usaha berniaga beli kasur kapuk, tokonya ada di lokasi yang sekarang jadi Segitiga Senen.

Dia juga punya banyak kos-kosan, salah satunya dalam Jalan Kramat Raya 106. Sebelum meninggal, rumah itu diwariskan, dibagi ke anak-anaknya, ” papar Yanti Silman.

Dalam museum, tidak ada satu pun foto Sie Kong Lian dengan terpasang. Pihak museum berdalih, semasa ini kehilangan jejak Sie Kong Lian dan keluarganya. Beberapa data dan foto-foto yang selama itu beredar di internet pun tidak akurat.

“Beberapa foto yang sungguh saat itu banyak beredar di internet, itu informasinya cukup menyesatkan. Kenapa? Karena memang yang dipublikasikan itu bukan Sie Kong Minat. Parahnya malah, foto yang dipublikasikan itu adalah foto pengusaha lupa satu bank kenamaan, yaitu Liem Sioe Liong, ” papar Eko.

Kelalaian fatal di internet itulah, yang akhirnya membuat keturunan Sie Kong Lian mulai bergerak, 2018 berarakan. Keluarga mulai mengumpulkan bukti, serta akhirnya menemukan berkas asli untuk ditunjukkan kepada pihak museum, bahwa mereka adalah keturunan Sie Kong Lian.

“Jadi kita coba bongkar, di Jalan Senen Raya 40, rumah Sie Kong Lian yang dulu. Ada satu kotak penyimpanan.

“Ternyata masih ada, kebetulan akta waris. Di dalam akta waris itu, menyatakan bahwa Kramat Besar 106, alias Museum Sumpah Pemuda ini memang diwariskan kepada 3 anak Sie Kong Lian tersebut, ” jelas cicit Sie Kong Lian, Christian Silman.

Pihak museum menyatakan, pada Badan Pertanahan Nasional atau BPN, sertifikat bangunan Museum Sumpah Muda masih atas nama Sie Hok Liang atau Dr Yuliar Silman, salah satu anak dan ahli pengampu dari Sie Kong Lian.

Yanti Silman adalah anak dari Sie Hok Liang atau Dr Yuliar Silman, yang punya hak waris atas bangunan museum itu.

“Yang belakang, kita tahu dari ayah, Sie Kong Lian berpesan bahwa panti itu jangan dijual. Itu sekadar. Jadi ayah kita berpesan ke kita, itu rumah (museum) kita hibahkan ke negara, ” kata cucu Sie Kong Lian, Yanti Silman.

“Kita ingin ada satu wadah atau ruangan, di mana ada foto kakek saya yang dipajang. Ini sebenarnya untuk sejarah. Biarpun saya lahir sebagai etnis Tionghoa, tapi saya tetap orang Nusantara. Supaya dikenang lah, ” tambahnya.

Karakter etnis Tionghoa dalam Sumpah Pemdua sejatinya tidak berhenti pada Sie Kong Lian, sang pemilik pondokan.

Sejarah mencatat terdapat empat muda peranakan Tionghoa yang menghadiri Kongres Pemuda kedua. Mereka adalah Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Liauw Tjoan Hok, serta Tjio Djin Kwie.

Di luar Kongres Pemuda II, surat informasi berbahasa Melayu-Tionghoa, Sin Po , yang pertama kali memuat teks dan notasi lagak Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman pada 10 November 1928.

Categories
Data

Omnibus Law: Penghapusan pasal di UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ‘menyalahi aturan’, menurut pakar tata negara

Dua pakar hukum tata negara menyebut negeri Indonesia “telah bertindak salah secara menghapus pasal” dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diketok palu dalam Rapat Sempurna DPR 5 Oktober.

Tapi gaya ahli dari Kantor Staf Pemimpin mengklaim apa yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara “telah dikonsultasikan dengan sejumlah pakar hukum dan DPR lantaran tidak mengubah substansi undang-undang”.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Biasa Tolak Omnibus Law berencana meneruskan aksi demonstrasi pada 28 Oktober mendatang yang menuntut presiden serta DPR membatalkan UU Cipta Kegiatan.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan pemerintah tidak sepertinya mengubah apa pun yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab setelah UU itu diketok palu sebab DPR dalam Rapat Paripurna & diserahkan ke presiden untuk diundangkan, maka pemerintah bisa memperbaiki pada konteks jika ada ” clerical error “.

Menghapus pasal seperti yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara, kata Jimly, mampu dikatakan mengubah substansi undang-undang dengan telah sah.

“Kalau sudah diketok palu, sudah selesai. Biasanya dalam berbagai negara ada toleransi akan tetapi clerical error , misalnya titik koma. Kalau pokok ada kata yang dibuang, ditambah, apalagi pasal walaupun salah, biarkan saja. Kan sudah diketok palu, ” ujar Jimly Asshiddiqie pada Quin Pasaribu yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (25/10).

Senada dengan Jimly, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pemerintah “telah secara terkuak dan terang-terangan menyalahi” Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang prosedur pendirian undang-undang.

Feri mencurigai, pemerintah tidak hanya menghapus pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi, akan tetapi ada kemungkinan penambahan pasal-pasal. Tersebut karena jumlah halaman yang berganti menjadi 1. 187 dari sebelumnya 812.

“Makanya agak aneh ada perkara dihilangkan, jumlah juga berubah oleh karena itu 1. 187 halaman. Jarak yang tidak masuk akal. Diakui hanya satu pasal yang dikurangi akan tetapi malah jumlah halaman bertambah, ” kata Feri Amsari kepada BBC News Indonesia lewat sambungan telepon.

“Jadi apa yang dilakukan negeri ini memalukan. Sudah sangat terkuak prosedurnya bermasalah masih bertahan [dengan UU Ciptaker] ini… sudah begitu publik diminta menerima prosedur itu, ” katanya.

Baik Jimly Asshiddiqie dan Feri Amsari menilai, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja merupakan peraturan yang “paling buruk” di Indonsia sebab proses pembuatannya minim pelibatan jemaah, tergesa-gesa, dan ditolak banyak kalangan.

“Saya jamin ketua dan pemangku ketua DPR juga tidak tahu pasal per pasal, ” logat Jimly.

‘Penghapusan pasal 46 sudah dikonsultasikan dengan pakar hukum’

UU Membuat Kerja kembali menuai kritik setelah diketahui bahwa terdapat perubahan halaman dalam draf yang telah diserahkan Sekretariat Negara DPR ke negeri.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, menyebut draf final UU Cipta Kerja menjadi 1. 187 halaman karena ada jalan cleansing yakni perbaikan format, salah ketik, dan terakhir diketahui adanya penghapusan pasal.

Pasal 46 yang terdiri sejak empat ayat itu berkaitan secara tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. Pasal itu dihapus sebab dinilai sudah ada dalam peraturan existing sehingga tidak mengubah substansi.

Tenaga ahli daripada Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengklaim tindakan itu “sudah dikonsultasikan dengan sejumlah pakar norma yang memberi lampu hijau” kepada pemerintah menghilangkan pasal tersebut.

Penghapusan pasal itu pun, katanya, selalu “telah dikonsultasikan dengan DPR”.

“Jadi alasannya cukup kuat, Tapi kalau mau beradu argumentasi di judicial review saja, bisa kita buka semua, ” ujar Donny Gahral kepada BBC.

Ia juga menjamin “tidak tersedia pasal-pasal selundupan” kendati bertambahnya jumlah halaman.

Pemerintah, kata Donny, jadi diadukan ke polisi atau digugat secara administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika mencurigai adanya pasal selundupan.

“Silakan kalau memiliki argumen dan dasar yang berpengaruh, kita kan terbuka. Tidak pernah menghalangi apa yang dilakukan asosiasi sipil. Tapi semua dilakukan pada koridor hukum, ” sambungnya.

Mematok Minggu (25/10), ujar Donny, Pemimpin Joko Widodo belum menandatangani draf final UU tersebut. Ia mengecap, penandatanganan itu akan dilakukan di dalam waktu dekat.

‘Lanjutkan demonstrasi memburu-buru DPR dan pemerintah batalkan Omnibus Law’

Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law, Asfinawati, mengutarakan pihaknya akan tetap mendesak negeri dan DPR membatalkan UU Membangun Kerja dengan melakukan aksi demonstrasi pada Rabu (28/10).

Langkah demonstrasi diambil, karena jika mengadukan perbuatan DPR dan pemerintah yang mengutak-atik isi UU ke polisi atas argumen Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan kemungkinan besar kasusnya dihentikan.

Tidak karena kurang bukti tapi, sirih Asfinawati, lantaran institusi polisi dianggapnya “menjadi alat kekuasaan” dalam menghadapi penolakan Omnibus Law.

“Yang teoretis memang ke polisi karena isyarat penyelundupan sama seperti pasal tembakau, tapi kita sudah tahu lah hasilnya. Demonstrasi saja kami ditembakkan gas air mata padahal berlangsung damai, ” ujarnya.

Strategi asing, menurutnya, berharap pada dua bagian penolak UU Cipta Kerja yaitu Partai Demokrat dan Partai Kesamarataan Sejahtera mengajukan Rancangan Undang-Undang yang membatalkan UU Cipta Kerja.

“Tapi itu kalau dua fraksi dengan menolak serius, ” katanya.

Sementara tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap kepala mengabulkan permintaan pihaknya untuk menangguhkan pemberlakuan UU Cipta Kerja tenggat tahun depan.

“Karena ada banyak kontroversi dan bebarapa hal perlu disempurnakan, ” ujar Sekretaris Ijmal PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

Usulan itu sudah disampaikan saat bersemuka langsung Presiden Joko Widodo pada Rabu (21/10) lalu di Istana Jakarta.

Presiden, katanya, tidak menyumbat pintu usulan tersebut.

“Kami menyampaikan itu atas kearifan dan kenegarawanan presiden dan presiden bisa melihat lah secara realistis apa yang sekarang terjadi. ”

Sejauh ini pula PP Muhammadiyah belum mengambil langkah bahana untuk mengajukan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Sebab pihaknya masih mengkaji lebih dalam pokok draf itu.

Pakar Hukum Peraturan Negara, Jimly Asshiddiqie, menyebut penangguhan UU Cipta Kerja sangat agak-agak ditempuh Presiden Jokowi demi sosialisasi yang menyeluruh, meredakan kondisi, serta menyesuaikan perangkat hukum baru itu dengan pelaksanaan teknisnya.

“Itu bisa, diadakan saja rapat khusus dengan DPR untuk menyepakati tanggal penangguhan. Usulan saya setahun atau mematok 5 Oktober 2021, ” prawacana Jimly.

Categories
Data

Nigeria kerahkan ‘semua sumber daya’ kepolisian untuk tangani penjarahan dan presentasi tolak ‘kebrutalan polisi’

Kepala polisi Nigeria memerintahkan mobilisasi semua sumber gaya kepolisian untuk menangani demonstrasi serta penjarahan yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir.

Mohammed Adamu mengatakan para penjahat sudah membajak demonstrasi anti-kebrutalan polisi dan mengambil alih ruang publik, seraya menambahkan hal itu tidak mampu ditolerir lagi.

Aparat kepolisian mengatakan mereka diperintahkan untuk mengakhiri “kekerasan, pembunuhan, penjarahan dan perusakan properti”.

Demonstrasi yang menyerukan diakhirinya kebrutalan polisi itu dimulai pada 7 Oktober lalu.

Demonstrasi yang didominasi oleh ahli muda ini diawali dengan pekik agar satuan polisi, Pasukan Khusus Anti Perampokan (SARS), dibubarkan.

Presiden Muhammadu Buhari telah membubarkan unit SARS – yang dituduh melakukan pelecehan, pemerasan, penyiksaan, dan pembunuhan dalam luar hukum – beberapa keadaan kemudian, tetapi protes terus bersambung.

Para-para pengunjuk rasa menuntut reformasi yang lebih luas dalam pemerintahan Nigeria.

Ketegangan meningkat setelah pengunjuk rasa dengan tidak bersenjata ditembak di tanah air terbesar negara itu, Lagos, di dalam hari Selasa (20/10).

Kelompok hak asasi Amnesty International mengatakan pasukan keamanan menewaskan sedikitnya 12 karakter. Tentara Nigeria membantah terlibat.

Dalam kira-kira hari terakhir, Lagos mengalami penyamunan yang meluas terhadap toko-toko, mal dan gudang, serta perusakan kekayaan, dengan bisnis para politisi mulia menjadi sasaran. Sejumlah bangunan dibakar dan penjara diserang.

Pada hari Sabtu (24/10), ada laporan ratusan karakter menjarah gudang pemerintah di Bukuru, dekat pusat kota Jos.

Gudang-gudang itu dilaporkan digunakan untuk menyimpan persediaan makanan untuk didistribusikan selama karantina wilayah yang diberlakukan untuk melayani penyebaran Covid-19.

Presiden Buhari mengatakan bahwa sedikitnya 69 orang meninggal dunia dalam keributan sejak unjuk rasa di semesta Nigeria dimulai – sebagian gede warga sipil, namun ada selalu petugas polisi dan tentara.

Pada hari Sabtu, kepolisian Nigeria mencuit dalam Twitter bahwa Adamu, Inspektur Jenderal Polisi, telah mengatakan kepada itu “cukup sudah” dan memerintahkan alat untuk “menggunakan semua cara dengan sah untuk menghentikan pelanggaran kaidah yang lebih jauh”.

Ia menambahkan kalau Adamu “memperingatkan para pembuat keributan untuk tidak menguji kemauan beriringan bangsa dengan menunjukkan kerusakan asas dan ketertiban lebih lanjut”.

Sebuah golongan yang telah menjadi tokoh pokok dalam mengorganisir demonstrasi di Lagos pada hari Jumat telah mendesak orang-orang untuk tetap tinggal dalam rumah.

Koalisi Feminis juga menyarankan orang untuk mengikuti jam malam dengan berlaku di negara bagian mereka.

Klan itu mengatakan tidak akan sedang menerima sumbangan untuk protes #EndSARS.

Categories
Data

Virus corona: Limbah infeksius Covid-19 masih ditemukan di TPA, ‘ada kebesaran, pengabaian, dan tidak ada pengawasan’

Limbah infeksius atau Bahan Berbahaya & Beracun (B3) medis yang diduga berasal dari rumah sakit, klinik, puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan tubuh (fasyankes) kerap ditemukan selama periode pandemi Covid-19 di Tempat Penyingkiran Akhir (TPA).

Perhimpunan Rumah Melempem Indonesia (PERSI) mengeluhkan minimnya sarana pengolahan limbah B3 medis, serta ‘kebingungan mau diapakan’.

Pemerintah mencatat terjadi peningkatan hingga 30% limbah B3 medis di masa pandemi, dengan rencana menambah fasilitas pengelolaan yang sejauh ini masih berpusat di Pulau Jawa.

Sementara, aktivis lingkungan menilai sedang ditemukannya limbah B3 medis pada TPA, merupakan bentuk kelonggaran dan pengabaian atas masalah lingkungan dan manusia.

Deretan truk sampah berbaris pada jalur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu persatu sampah dari tumpuan truk dikeruk eskavator menjadi ‘bukit sampah baru’.

Setidaknya setiap hari sekitar 750 ton sampah dari famili, pabrik, pertokoan, perkantoran di 16 kecamatan di Kabupaten Bekasi sudah di TPA ini.

Lahan seluas 11, 6 hektar telah menjadi perbukitan sampah setinggi hingga 20-30 meter dari permukaan jalan.

Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto berada di tengah-tengah gunungan sampah. Hanya beberapa menit berjalan menelusuri lokasi TPA Burangkeng, ia menemukan rangkaian botol infus yang masih lengkap dengan jarumnya.

“Kayaknya darahnya juga masih ada nih. Saya ambil lagi. Ini siap urusan domain pemerintah, urusan B3 ini, limbah infeksius ini. Jadi ternyata banyak, ” kata Babi hutan sambil mengangkat beberapa selang infus yang bercampur dengan limbah rumah tangga, Rabu (14/10).

Tak jauh dari kedudukan sampah rangkaian botol infus, serupa ditemukan masker, baju pasien untuk operasi, dan sarung tangan longgar yang biasa digunakan di kemudahan layanan kesehatan.

“Ini ternyata juga di beberapa bintik kita juga menemukan bekas sarung tangan. Jadi ini memang, TPA ini menjadi sasaran pembuangan limbah medis, ” kata Bagong yang ditemui wartawan BBC News Nusantara, Muhammad Irham.

Di antara barisan mobil besar, Paminan, 50 tahun, jadi di atas salah satu truk sampah. Mengorek-ngorek punggung truk, meminta ada material yang bisa ia jual.

Paminan sudah menjadi pemulung dekat tiga dekade, mengaku menemukan limbah medis untuk dipilih dan dijual lagi.

“(Botol infus) diambil, cuma yang nggak ada airnya, kan sudah termasuk tujuan limbah. (Masker, hazmat, sarung tangan karet) Nggak diambil, ” logat kakek 12 cucu ini.

Paminan tidak punya pilihan untuk berjibaku dengan tumpukan sampah, yang telah bercampur dengan limbah medis. Antara kecil dengan tidak takut penularan Covid-19, ia mengatakan “Kita bilang kecil, ya namanya cari (uang) dalam sini. Dibilang nggak takut, ya takut. ”

Pemulung lainnya, Arsanah, 45 tahun, sudah biasa menemukan limbah medis, termasuk botol infus yang masih lengkap dengan jarumnya.

“Dibungkus, di plastik. Saya sobek, ada gitu, saya gunting, jarumnya dibuang, botolnya saya ambil, masih ada airnya kan. Kalau dijual Rp2 seperseribu (per kilogram), campur-campur, sama menutup gallon (air), sama infusan itu, ” katanya.

Saban hari Arsanah mengumpulkan material bersifat plastik atau botol kaca untuk dijual lagi dengan harga Rp400 – 2000 per 1 kg. Material yang didapat dalam satu hari hingga 20 kilogram, dengan pendapatan fluktuatif Rp20. 000 kepala 50. 000/hari.

Menurut catatan KPNas, jumlah pemulung yang menggantungkan hidup sebab limbah di TPA Burangkeng diperkirakan 200 orang. Itu belum tercatat dengan pekerja pengangkut sampah.

Bukan hanya di TPA Burangkeng, temuan limbah B3 yang diduga berasal sebab rumah sakit, puskesmas, dan klinik juga ditemukan di aliran sungai Cisadane, Kota Tangerang.

Komunitas Bank Sampah Sungai Cisadane (Banksasuci), rutin berpatroli di sungai Cisadane, pertengahan Oktober kemarin. Direktur Bank Sasuci, Ade Yunus mengatakan, sampai saat ini masih ditemukan limbah B3 medis. “Temuan kita hanya 5 buah kotor medis berupa infusan. Tapi jika yang sebelumnya, agak kita dapatkan temuan sekitar 30an, ” katanya, Selasa (20/10).

Ade Yunus menduga kotor berbahaya ini berasal dari TPA Cipeucang. Kata dia, sulit buat menelusuri sumber limbah medis tersebut, karena sampahnya tercerai berai. “Jadi kita belum tahu sumbernya pada RS, puskesmas, atau klinik mana kita belum tahu sampai zaman ini, ” katanya.

Banksasuci juga meminta seluruh warga di Kawasan Sungai Cisadane yang menemukan limbah B3 medis, untuk segera melaporkan ke komunitas untuk dimusnahkan.

“Karena kebetulan di Banksasuci sudah memiliki insinerator yang merupakan standar untuk pemusnahan sampah medis, atau sampah limbah B3 di atas 800 drajat Celsius, ” kata Ade Yunus.

Limbah B3 medis meningkat 30% di era pandemi

Penanganan limbah infeksius atau B3 medis khusus Covid-19, diatur khusus dalam Surat Edaran Menteri Dunia Hidup dan Kehutanan Nomor: SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB. 3/3/2020 Tahun 2020. Hukum ini mengenai Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Vila Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Penanganan Covid-19 diperlukan tumpuan kesehatan, seperti alat pelindung muncul (APD), alat dan sampel laboatorium. Setelah digunakan, sarana kesehatan ini menjadi limbah B3 dengan kategori limbah infeksius sehingga perlu dikelola seperti limbah B3.

Secara garis tinggi, regulasi ini mengatur pengelolaan limbah infeksius yang berasal dari fasyankes untuk penyimpanan dalam kemasan tertutup maksimal 2 hari sejak dihasilkan; mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengerjaan LB3 menggunakan fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800°C ataupun otoklaf yang dilengkapi dengan pencacah;

Terakhir, residu buatan pembakaran atau cacahan hasil otoklaf dikemas dan dilekati simbol “Beracun” dan label LB3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan tatkala, LB3 untuk selanjutnya diserahkan dalam pengelola LB3.

Aturan lain terkait limbah B3 juga diatur dalam Menjemput Undang No. 32/2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Badan usaha yang sengaja membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin akan diberikan hukuman peringatan hingga dibekukan izin usahanya.

Sanksi administrasi ini tidak meluluskan penanggung jawab usaha dari jeratan pidana. Bagi mereka yang berniat membuang limbah B3 hingga mencelakai orang lain, sanksinya adalah tangsi maksimal 15 tahun dan dam Rp15 miliar.

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) mencatat terjadi penambahan 30% limbah B3 medis di masa pandemi. Berdasarkan peta ulama 2019 -2020, KLHK memprediksi limbah B3 mencapai 293, 87 ton/hari. Namun, di masa pandemi jumlahnya diperkirakan 382, 03 ton/hari.

Selain itu, kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama pada luar Jawa masih terbatas.

Rumah sakit sampai ‘kebingun g an’

Keterbatasan fasilitas pengolahan limbah B3 ini dikeluhkan sebab Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Nusantara (PERSI), Lia G. Partakusuma. “Di Sumatera itu nggak ada pengolah limbah. Dia harus buang ke pulau Jawa. Jadi ada tuh di Kepulauan Riau. Itu kepala. Lah, gimana ceritanya orang disuruh buang ke Jawa, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/10).

Persoalan serupa juga terjadi di rumah sakit di Papua, serta Nusa Tenggara Timur, termasuk Bali. PERSI mencatat harga buangan limbah B3 medis dari fayankes sebesar Rp7000 – 170. 000 mulai kilogram.

Cara lain menyiasati pengucilan sampah medis agar tidak melanggar aturan, pihak rumah sakit biar harus mencari lahan khusus, logat Lia.

“Kalau terpaksa, mereka ditimbun. Kayak mencari lahan. Itu juga kalau membuang sampah menggali (tanah) itu, harus punya izin Kemendagri sejak Pemda setempat. Jadi terpaksa, itu melakukan penimbunan. ”

“Suka dukanya banyak sampai gitu. Kita sampai bingung bakal diapain, ” kata Lia G. Partakusuma.

Menurut Lia, limbah B3 medis semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, supaya fasyankes bisa fokus memukul pasien.

“Kita sekarang urusannya bagian depan (pelayanan), sama bagian pungkur (pembuangan limbah). Bagian depan BPJS, penagihan. Bagian belakang, urusannya limbah ini-itu. Kasian amat rumah melempem. pelayanannya jadi terganggu, ” sekapur Lia.

Di tengah penambahan limbah B3 medis di masa pandemi Covid-19, Lia berharap pemerintah menerapkan rancangan pengolahan limbah medis berbasis daerah. Artinya, pemerintah daerah menyiapkan tempat khusus untuk pembuangan limbah B3 medis di wilayahnya masing-masing.

“Jadi dalam satu daerah, orang rumah lara (buang) ke situ semua. Sejak puskesmas ke situ semua. Maka, mutunya bisa dijamin kan. nggak jauh-jauh, ” kata Lia.

Terkait dengan temuan limbah B3 medis di TPA, Lia menduga berlaku kebocoran saat pengiriman ke wadah pengolahan.

Program tambahan fasilitas pengolahan

Direktur Jenderal Tata Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati melalui suruhan singkat mengatakan sudah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pemda. “Wilayah TPA dan pengelolaannya ada di bawah Pemda, ” katanya.

Sementara tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Eni Mainarti mengatakan peraturan di atas kertas sudah disepakati fasilitas layanan kesehatan terkait pembuangan limbah B3 medis.

“Aturan secara terekam sudah ada peraturan menteri kesehatan tubuh, menteri lingkungan hidup, soal B3 seperti apa. Tapi faskes secara total sudah menjalankan, ” katanya.

Sri Eni mengatakan akan menelusuri temuan limbah B3 di TPA Burangkeng.

“Mungkin nanti tempatnya kalau kita bisa telusuri, kita cari. Burangkeng ini sampahnya dari mana sekadar dibuang ke sana. Dicari zaman detailnya seperti apa. Tapi jika pengawasan Puskesmas sudah dengan bagian ketiga, ” katanya.

Di tengah persiapan pemerintah was-was membangun fasilitas pemusnahan limbah B3 medis, dan rencana Pemda Kabupaten Bekasi menelusuri limbah B3 dengan berada di TPA Burangkeng, para-para pemulung di sana masih menjumpai adanya sampah berbahaya tersebut.

Ketua KPNas Bagong Suyoto bahkan mengaku sudah menemukan limbah medis ini sejak tiga bulan lalu, dan keadaan ini masih menemukannya.

“Berarti selama ini itu ada kelonggaran, ada pelengahan, tidak ada pengawasan mengenai pengelolaan limbah infectious atau limbah medis. Nah, limbah ini dalam kategorinya limbah B3. Jadi dia kudu dikelola secara ketat sesuai SOP-nya, ” kata Bagong.

Sementara itu, Pemimpin Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dedi Supratman mengatakan semua bagian bertanggung jawab atas temuan lapangan ini, karena lagi-lagi limbah medis yang tercecer berisiko menginfeksi orang-orang yang tinggal di bantaran kali Cisadane, termasuk pemulung sampah.

“Dia kan nggak paham. Tahunya pungut saja, dan mungkin pikiran dia suntikan, botol infus, itu kan mungkin kalau dijual lumayan, tapi kan tidak seimbang dengan risiko yang mereka terima, ” kata Dedi.

Categories
Data

Lawatan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo ke Jakarta, pengamat: ‘AS dekati Indonesia untuk tangkal pengaruh China di Asia’

Rencana lawatan Menteri Sungguh Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia pekan depan adalah bagian dari upaya mendapatkan sokongan dalam menghadapi peningkatan pengaruh China di kawasan Asia, menurut pengamat hubungan Internasional.

Sukawarsini Djelantik, peneliti di Parahyangan Centre for International Studies (PACIS), berpendapat AS melihat Indonesia sebagai satu kekuatan mulia di ASEAN yang sangat istimewa untuk didekati, khususnya dalam menyikapi konflik di Laut China Selatan.

“Pasti nanti akan mencari dukungan, karena posisi Indonesia yang diperhitungkan sebagai kekuatan menengah, ” kata Sukawarsini.

Nusantara menjadi salah satu dari 4 negara tujuan Pompeo dalam penjelajahan pada 25-30 Oktober, dan tunggal negara yang ia kunjungi di Asia Tenggara.

Negara lainnya yang akan dikunjungi ialah India, Sri Lanka, dan Maladewa.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan kunjungan Menlu Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk membangun kemitraan dengan GANDAR.

Mengaduk-aduk dukungan di ‘Indo-Pasifik’?

Informasi tentang dasar kunjungan Menlu Pompeo yang dipampang di situs daring Kementerian Asing Negeri AS berkali-kali menyebut istilah ‘Indo-Pasifik’.

Misalnya, dalam penjelasan tentang kunjungannya ke Indonesia, disebutkan “Menteri mau pergi ke Jakarta untuk menyampaikan pernyataan publik dan bertemu dengan sejawatnya di Indonesia untuk mengisbatkan visi kedua negara akan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. ”

Istilah ‘Indo-Pasifik’ menggambarkan visi geopolitik gres Presiden AS Donald Trump buat Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya pengaruh China.

Amerika berusaha mendapatkan dukungan daripada negara-negara di kawasan tersebut kacau yang mencakup Asia Tenggara, Asia Timur, dan India – buat memperkuat posisinya, menurut Sukawarsini Djelantik.

“Kelihatannya Amerika, kalau saya baca dari beberapa aktivitasnya, memang mencoba untuk mencari pengaruh khususnya dalam pertengkaran di laut China selatan. Ini penting sekali untuk stabilitas zona, ” ia menjelaskan.

AS, sendat Sukawarsini, melihat China bertindak semakin agresif di Laut China Selatan – antara lain dengan membikin pulau-pulau buatan dan pangkalan militer – dan menganggapnya sebagai ancaman.

Dalam konteks pandangan ini, Indonesia memegang peran penting sebagai kekuatan besar di ASEAN sekaligus menjadi satu-satunya negara gembung di Asia Tenggara yang belum ‘dipegang’ AS.

“Saya melihatnya begini: Filipina sudah ‘dipegang’ oleh Amerika, pacar terkuatnya di Asia Tenggara; Singapura, Malaysia juga sudah ada basis militer Amerika di sana, sudah ‘jinak’ lah. Lalu negara-negara lain yang di Asia Tenggara daratan itu nggak penting lah dalam kontes Indo-Pasifik, ” ujar Sukawarsini.

“Indonesia agak sulit buat Amerika karena memegang [prinsip] kebijakan bebas aktif. Karena posisinya kaya ini, jadi perlu diplomasi istimewa, ” imbuhnya.

AS telah berkali-kali membicarakan tindakan China di wilayah Bahar China Selatan yang dipersengketakan “melanggar hukum”.

Seorang pejabat AS Juli lalu mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan negara China yang mendukung ‘intimidasi’ militer di Laut China Selatan “adalah East India Company [VOC] modern. ”

Pesawat pengintai GANDAR

Kira-kira hari yang lalu, kantor informasi Reuters melaporkan bahwa tahun itu pemerintah Indonesia menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat mata-mata P-8 Poseidon untuk mendarat dan mengisi bahan bakar di negaranya.

Laporan itu mengutip empat pejabat senior yang tidak disebutkan namanya.

Pejabat AS, kata Reuters, melakukan pendekatan “tingkat tinggi” pada bulan Juli & Agustus kepada menteri pertahanan serta menteri luar negeri Indonesia, sebelum Presiden Joko Widodo menolak suruhan tersebut.

Juru cakap Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah berkata rencana kunjungan Menteri Pompeo tidak bisa dikaitkan dengan berita tersebut, yang menurutnya berasal sejak sumber “tidak jelas”.

Faizasyah menjelaskan kalau kedua Menlu RI Retno Marsudi sudah sering berinteraksi dengan Pompeo dalam banyak kesempatan. Kunjungan itu, ujarnya, lebih bersifat memperkuat hubungan bilateral yang sudah terbangun.

“Sementara pokok yang akan dibahas, itu membentuk masih dalam satu proses pematangan dalam beberapa hari ke depan, ” ungkapnya.

Dalam menyikapi rivalitas AS-China, Faizasyah mengatakan bahwa Indonesia merupakan “negara yang bersahabat dengan banyak negara”.

“Kita bersahabat baik dengan China dan dengan Amerika. Jadi siapapun yang berhubungan baik dengan Indonesia tentunya kita merespons dengan hubungan yang baik, ” ujarnya.

Menteri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Menlu Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia buat membangun kemitraan dengan AS.

“Komitmen berpengaruh peningkatan kemitraan ini tercermin secara intensifnya saling kunjung pejabat ke-2 negara, bahkan di masa pandemi. ”

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat 15-19 Oktober atas undangan Menteri Pertahanan AS Mark Esper untuk membincangkan membicarakan kemungkinan pembelian pesawat tempur.

Kunjungan tersebut mendapat kecaman dibanding sejumlah karena apa yang mereka sebut sebagai dugaan keterlibatan tepat Prabowo dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Categories
Data

Menkopolhukam rekomendasikan penambahan pasukan di Papua setelah pembunuhan pendeta, pihak gereja: ‘itu tidak ciptakan iklim perdamaian’

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merekomendasikan penambahan aparat dalam wilayah Papua setelah menyatakan keterangan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa ada “dugaan kontribusi oknum aparat” dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.

Menyikapi hal ini, Socratez Yoman, sebagai Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, BPP-PGBWP, menolak penambahan pasukan sebab kesibukan itu menurutnya justru tidak menciptakan iklim damai.

Sementara, peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Tenteram Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan peningkatan keamanan di wilayah Papua harus dilaksakanan dengan hati-hati, sebab asosiasi Papua memiliki trauma terhadap eksistensi aparat keamanan, terutama TNI, akibat sejarah panjang kekerasan di provinsi tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, & Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan penjelasan terkait kasus pembunuhan Pendeta Yeremian Zanambani oleh tim bentukan negeri pada Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk.

“Ada dugaan melibatkan aparat dan kemungkinan pihak ketiga. Kemungkinan pihak ketiga tersebut tidak bisa dihindari karena membangun waktu itu dugaan-dugaan yang hidup di luar ada yang menyelami aparat, kita selidiki. Ada yang menduga pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu kan teori persekutuan saja, KKB yang membunuh awut-awutan nanti dituduhkan ke aparat. Makanya ada saja kemungkinan itu.

“Tapi lihat nanti rangkaian fakta dengan dilaporkan dalam buku [laporan TGPF] itu tadi seperti barang apa. Itu akan mengarahkan ke danau, ” jelas Mahfud MD pada para wartawan.

Menanggapi temuan TGPF, bagian TNI menyatakan menghormati hasil tersebut.

“Seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah berlaku dengan maksimal, ” kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa dalam sebuah pernyataan terekam, (21/10).

Ia menambahkan bahwa TNI menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses itu.

“TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah jawatan, karena ini merupakan komitmen arahan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat hukum, ” tambahnya.

Berdasarkan hasil temuan TGPF, Menkopohukam merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo, serta pihak TNI dan Polri, untuk meningkatkan keberadaan aparat pertahanan organik di wilayah Papua. Mahfud mengatakan, ada daerah-daerah yang tak terpegang oleh aparat, sehingga kemaluan membangun kehadiran di titik-titik tersebut demi menjamin keamanan.

“Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan kepada negeri, kepada Presiden, kepada TNI, Polri, agar daerah-daerah yang masing hambar dari aparat pertahanan dan petugas keamanan yang sifatnya organik, supaya segera dilengkapi.

Jadi di sana masih banyak daerah-daerah yang tidak ada aparatnya, ada beberapa karena ada yang merangkap dua daerah, ada yang masih kosong dan sebagainya. Ini untuk lebih menjamin ketenteraman, supaya segera dilengkapi, ” tutur Mahfud.

‘Tidak menciptakan iklim perdamaian’

Namun, Socratez Yoman, yang menyebut dirinya Kepala Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, atau BPP-PGBWP, mengkritik rekomendasi Kemenkopolhukan, dan mengatakan tindakan itu justru tidak hendak menciptakan iklim perdamaian.

Papua, introduksi Socratez, tidak butuh penambahan tentara untuk pengamanan. Bahkan, menurutnya, kehadiran aparat malah memicu konflik. Sepantasnya pemerintah fokus pada pembangunan Papua, antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian, tambahnya.

“Tidak perlu ada penambahan-penambahan pasukan dalam sini. Di sini masyarakat kurang. Masa masyarakatnya sedikit, aparatnya penuh. Itu bagaimana? Itu tidak menghunjam akal. Kami di sini tak butuh keamanan banyak, ” ujar Socratez kepada BBC News Nusantara via telpon, (21/10).

“Kami di sini butuh pembangunan, butuh bagaimana pendidikan berjalan baik, bagaimana kesehatan diperbaiki, ekonomi diperbaiki. Jadi kami tak butuh lebih banyak aparat ketenangan. Di sini butuh tenaga kesehatan tubuh, disini butuh tenaga pendidikan. Lebih baik itu aparat keamanan ditarik. Solusi yang manusiawi terhormat tersebut begitu, bukan tambah pasukan. Itu keliru kebijakannya. Keliru. Kebijakan yang tidak bijaksana. Kebijakan yang tak menciptakan iklim perdamaian, ” tambahnya.

Peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan bahwa orang-orang Papua memiliki pukulan terhadap kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, di Papua karena memori kekerasan yang panjang, termasuk stigma separatis.

Namun, kata Adriana, bangsa Papua bukan berarti anti-aparat pertahanan, tapi yang mereka khawatirkan adalah sikap-sikap represif.

“Bagaimanapun kebijakan negara boleh melakukan, dalam tanda petik, “apapun”, untuk kepentingan strategis nasional, misalnya, untuk mempertahankan wilayah, tercatat di Papua. Tapi, menurut hamba, harus memperhatikan betul pengalaman traumatik masyarakat, ” kata Adriana per telpon, (21/10).

Ia menjelaskan bahwa penggandaan aparat harus dikomunikasikan dengan cantik kepada masyarakat, termasuk dengan menjelaskan tujuan kehadiran mereka, agar tidak timbul rasa saling curiga.

“Terutama, mereka yang bertugas di Papua, apalagi yang baru, harus mengetahui tentang etnografi Papua. Ini tak bisa hanya sekedar datang. Oleh sebab itu bekalnya bukan hanya soal HAM ini, tapi juga harus terang etnografi Papua, supaya bisa berinteraksi baik. Tidak kemudian tentara misalnya curiga kepada orang Papua yang selalu distigma separatis, atau sebaliknya, kemudian orang-orang kampung menjadi betul ketakutan justru dengan kehadiran tentara, ” ujar Adriana.

Apa yang diketahui tentang kasus Pendeta Yeremia?

Zahid Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengenaskan di kandang babi dengan luka tembak dan luka tikam, pada Sabtu (19/09). Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Bomba, Daerah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

“Iya betul. Dia sendiri pada kandang. Ditembak di situ, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Timotius mengatakan Yeremia tidak langsung meninggal. Ia sempat bertahan hingga pukul 12 malam di kandang babi tersebut.

Socratez Yoman, Presiden BPP-PGBWP, menuduh TNI berada dalam balik kematian Yeremia.

Kelompok dengan menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremia.

Sementara itu, seorang pejabat TNI mengatakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ dan mengatakan ini sebagai upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian dalam ketika sidang umum PBB.

Saling tuduh perkara pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

Selain peristiwa pembunuhan Resi Yeremia, Mahfud MD juga membeberkan laporan TGPF mengenai insiden pembunuhan dua personel TNI dan seorang warga sipil.

“Informasi dan fakta-fakta membuktikan dugaan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan dua aparat bernama Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September, ” paparnya.

Keterlibatan KKB, sebutnya, juga tampak jelas dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi dalam 17 September 2020.

Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini bukan buat pembuktian hukum dan bukan sebagai hasil penyelidikan pro yustisia.

“Nanti saya salurkan dan akan jadi ranah aparat penegak hukum.

“Menyangkut tindakan pidana yang berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya serasi hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Dan untuk itu negeri meminta Kompolnas untuk mengawal jalan selanjutnya. Laporan dari TGPF bisa menjadi bahan dalam rangka pro-yustisia, ” kata Mahfud MD.

“Permintaan anak dan masyarakat adat untuk mengamati TNI, itu nanti akan dipandang dari prosesnya. Kl pro-yustisia, nanti silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia tersebut kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, sapa yang perlu dimintai keterangan, siapa yang tidak, ” tambahnya.

Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan pada pemerintah, kepada presiden, kepada TNI/Polri, agar daerah yang masih ringan dengan aparat yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi untuk menjamin keamanan.

“Dengan demikian tugas TGPF yang dibentuk dengan SK Menkopolhukam dinyatakan selesai, ” kata Mahfud MD.

TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan tunggal pihak yang melakoni pengumpulan tanda.

Komnas HAM melakoni penyelidikan secara terpisah dan tidak dalam posisi saling melengkapi dengan temuan TGPF.

Pada keterangannya kepada para wartawan pasar lalu, Komisioner Komnas HAM MENODAI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya mau segera menganalisis berbagai informasi bukti dan temuan di lapangan.

“Komnas HAM akan menyerahkan laporan kepada Kepala, karena pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden, ” logat Anam.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas HAM buat menjabarkan temuannya.

“Temuan Komnas HAM, silakan itu temuan Komnas HAM.   Tapi bila ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan yang kami baca itu memang    tersedia rangkaian peristiwa. Sejak lama apalagi, bukan hanya September, tapi daripada beberapa bulan sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang saya kira itu temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu. Tapi biarlah nanti yang Komnas HAM fokusnya ke sana.  

“Nanti dilihat, apa yang ditemukan aparat, barang apa yang ditemukan Komnas HAM, serta kita juga punya. Kalau peristiwanya sama dan sama-sama hati-hati, aku kira faktanya juga akan sama, ” papar Mahfud MD.

Menurut petunjuk Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 hingga 2020, telah berlaku setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh otoritas negara yang menewaskan 96 korban rohani.

Dari jumlah tersebut, hanya 4 kasus yang sampai ke mahkamah dengan dua antara lain adalah meja hijau militer yang tertutup untuk jemaah.