Categories
Data

Virus corona: Limbah infeksius Covid-19 masih ditemukan di TPA, ‘ada kebesaran, pengabaian, dan tidak ada pengawasan’

Limbah infeksius atau Bahan Berbahaya & Beracun (B3) medis yang diduga berasal dari rumah sakit, klinik, puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan tubuh (fasyankes) kerap ditemukan selama periode pandemi Covid-19 di Tempat Penyingkiran Akhir (TPA).

Perhimpunan Rumah Melempem Indonesia (PERSI) mengeluhkan minimnya sarana pengolahan limbah B3 medis, serta ‘kebingungan mau diapakan’.

Pemerintah mencatat terjadi peningkatan hingga 30% limbah B3 medis di masa pandemi, dengan rencana menambah fasilitas pengelolaan yang sejauh ini masih berpusat di Pulau Jawa.

Sementara, aktivis lingkungan menilai sedang ditemukannya limbah B3 medis pada TPA, merupakan bentuk kelonggaran dan pengabaian atas masalah lingkungan dan manusia.

Deretan truk sampah berbaris pada jalur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu persatu sampah dari tumpuan truk dikeruk eskavator menjadi ‘bukit sampah baru’.

Setidaknya setiap hari sekitar 750 ton sampah dari famili, pabrik, pertokoan, perkantoran di 16 kecamatan di Kabupaten Bekasi sudah di TPA ini.

Lahan seluas 11, 6 hektar telah menjadi perbukitan sampah setinggi hingga 20-30 meter dari permukaan jalan.

Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto berada di tengah-tengah gunungan sampah. Hanya beberapa menit berjalan menelusuri lokasi TPA Burangkeng, ia menemukan rangkaian botol infus yang masih lengkap dengan jarumnya.

“Kayaknya darahnya juga masih ada nih. Saya ambil lagi. Ini siap urusan domain pemerintah, urusan B3 ini, limbah infeksius ini. Jadi ternyata banyak, ” kata Babi hutan sambil mengangkat beberapa selang infus yang bercampur dengan limbah rumah tangga, Rabu (14/10).

Tak jauh dari kedudukan sampah rangkaian botol infus, serupa ditemukan masker, baju pasien untuk operasi, dan sarung tangan longgar yang biasa digunakan di kemudahan layanan kesehatan.

“Ini ternyata juga di beberapa bintik kita juga menemukan bekas sarung tangan. Jadi ini memang, TPA ini menjadi sasaran pembuangan limbah medis, ” kata Bagong yang ditemui wartawan BBC News Nusantara, Muhammad Irham.

Di antara barisan mobil besar, Paminan, 50 tahun, jadi di atas salah satu truk sampah. Mengorek-ngorek punggung truk, meminta ada material yang bisa ia jual.

Paminan sudah menjadi pemulung dekat tiga dekade, mengaku menemukan limbah medis untuk dipilih dan dijual lagi.

“(Botol infus) diambil, cuma yang nggak ada airnya, kan sudah termasuk tujuan limbah. (Masker, hazmat, sarung tangan karet) Nggak diambil, ” logat kakek 12 cucu ini.

Paminan tidak punya pilihan untuk berjibaku dengan tumpukan sampah, yang telah bercampur dengan limbah medis. Antara kecil dengan tidak takut penularan Covid-19, ia mengatakan “Kita bilang kecil, ya namanya cari (uang) dalam sini. Dibilang nggak takut, ya takut. ”

Pemulung lainnya, Arsanah, 45 tahun, sudah biasa menemukan limbah medis, termasuk botol infus yang masih lengkap dengan jarumnya.

“Dibungkus, di plastik. Saya sobek, ada gitu, saya gunting, jarumnya dibuang, botolnya saya ambil, masih ada airnya kan. Kalau dijual Rp2 seperseribu (per kilogram), campur-campur, sama menutup gallon (air), sama infusan itu, ” katanya.

Saban hari Arsanah mengumpulkan material bersifat plastik atau botol kaca untuk dijual lagi dengan harga Rp400 – 2000 per 1 kg. Material yang didapat dalam satu hari hingga 20 kilogram, dengan pendapatan fluktuatif Rp20. 000 kepala 50. 000/hari.

Menurut catatan KPNas, jumlah pemulung yang menggantungkan hidup sebab limbah di TPA Burangkeng diperkirakan 200 orang. Itu belum tercatat dengan pekerja pengangkut sampah.

Bukan hanya di TPA Burangkeng, temuan limbah B3 yang diduga berasal sebab rumah sakit, puskesmas, dan klinik juga ditemukan di aliran sungai Cisadane, Kota Tangerang.

Komunitas Bank Sampah Sungai Cisadane (Banksasuci), rutin berpatroli di sungai Cisadane, pertengahan Oktober kemarin. Direktur Bank Sasuci, Ade Yunus mengatakan, sampai saat ini masih ditemukan limbah B3 medis. “Temuan kita hanya 5 buah kotor medis berupa infusan. Tapi jika yang sebelumnya, agak kita dapatkan temuan sekitar 30an, ” katanya, Selasa (20/10).

Ade Yunus menduga kotor berbahaya ini berasal dari TPA Cipeucang. Kata dia, sulit buat menelusuri sumber limbah medis tersebut, karena sampahnya tercerai berai. “Jadi kita belum tahu sumbernya pada RS, puskesmas, atau klinik mana kita belum tahu sampai zaman ini, ” katanya.

Banksasuci juga meminta seluruh warga di Kawasan Sungai Cisadane yang menemukan limbah B3 medis, untuk segera melaporkan ke komunitas untuk dimusnahkan.

“Karena kebetulan di Banksasuci sudah memiliki insinerator yang merupakan standar untuk pemusnahan sampah medis, atau sampah limbah B3 di atas 800 drajat Celsius, ” kata Ade Yunus.

Limbah B3 medis meningkat 30% di era pandemi

Penanganan limbah infeksius atau B3 medis khusus Covid-19, diatur khusus dalam Surat Edaran Menteri Dunia Hidup dan Kehutanan Nomor: SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB. 3/3/2020 Tahun 2020. Hukum ini mengenai Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Vila Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Penanganan Covid-19 diperlukan tumpuan kesehatan, seperti alat pelindung muncul (APD), alat dan sampel laboatorium. Setelah digunakan, sarana kesehatan ini menjadi limbah B3 dengan kategori limbah infeksius sehingga perlu dikelola seperti limbah B3.

Secara garis tinggi, regulasi ini mengatur pengelolaan limbah infeksius yang berasal dari fasyankes untuk penyimpanan dalam kemasan tertutup maksimal 2 hari sejak dihasilkan; mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengerjaan LB3 menggunakan fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800°C ataupun otoklaf yang dilengkapi dengan pencacah;

Terakhir, residu buatan pembakaran atau cacahan hasil otoklaf dikemas dan dilekati simbol “Beracun” dan label LB3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan tatkala, LB3 untuk selanjutnya diserahkan dalam pengelola LB3.

Aturan lain terkait limbah B3 juga diatur dalam Menjemput Undang No. 32/2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Badan usaha yang sengaja membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin akan diberikan hukuman peringatan hingga dibekukan izin usahanya.

Sanksi administrasi ini tidak meluluskan penanggung jawab usaha dari jeratan pidana. Bagi mereka yang berniat membuang limbah B3 hingga mencelakai orang lain, sanksinya adalah tangsi maksimal 15 tahun dan dam Rp15 miliar.

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) mencatat terjadi penambahan 30% limbah B3 medis di masa pandemi. Berdasarkan peta ulama 2019 -2020, KLHK memprediksi limbah B3 mencapai 293, 87 ton/hari. Namun, di masa pandemi jumlahnya diperkirakan 382, 03 ton/hari.

Selain itu, kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama pada luar Jawa masih terbatas.

Rumah sakit sampai ‘kebingun g an’

Keterbatasan fasilitas pengolahan limbah B3 ini dikeluhkan sebab Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Nusantara (PERSI), Lia G. Partakusuma. “Di Sumatera itu nggak ada pengolah limbah. Dia harus buang ke pulau Jawa. Jadi ada tuh di Kepulauan Riau. Itu kepala. Lah, gimana ceritanya orang disuruh buang ke Jawa, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/10).

Persoalan serupa juga terjadi di rumah sakit di Papua, serta Nusa Tenggara Timur, termasuk Bali. PERSI mencatat harga buangan limbah B3 medis dari fayankes sebesar Rp7000 – 170. 000 mulai kilogram.

Cara lain menyiasati pengucilan sampah medis agar tidak melanggar aturan, pihak rumah sakit biar harus mencari lahan khusus, logat Lia.

“Kalau terpaksa, mereka ditimbun. Kayak mencari lahan. Itu juga kalau membuang sampah menggali (tanah) itu, harus punya izin Kemendagri sejak Pemda setempat. Jadi terpaksa, itu melakukan penimbunan. ”

“Suka dukanya banyak sampai gitu. Kita sampai bingung bakal diapain, ” kata Lia G. Partakusuma.

Menurut Lia, limbah B3 medis semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, supaya fasyankes bisa fokus memukul pasien.

“Kita sekarang urusannya bagian depan (pelayanan), sama bagian pungkur (pembuangan limbah). Bagian depan BPJS, penagihan. Bagian belakang, urusannya limbah ini-itu. Kasian amat rumah melempem. pelayanannya jadi terganggu, ” sekapur Lia.

Di tengah penambahan limbah B3 medis di masa pandemi Covid-19, Lia berharap pemerintah menerapkan rancangan pengolahan limbah medis berbasis daerah. Artinya, pemerintah daerah menyiapkan tempat khusus untuk pembuangan limbah B3 medis di wilayahnya masing-masing.

“Jadi dalam satu daerah, orang rumah lara (buang) ke situ semua. Sejak puskesmas ke situ semua. Maka, mutunya bisa dijamin kan. nggak jauh-jauh, ” kata Lia.

Terkait dengan temuan limbah B3 medis di TPA, Lia menduga berlaku kebocoran saat pengiriman ke wadah pengolahan.

Program tambahan fasilitas pengolahan

Direktur Jenderal Tata Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati melalui suruhan singkat mengatakan sudah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pemda. “Wilayah TPA dan pengelolaannya ada di bawah Pemda, ” katanya.

Sementara tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Eni Mainarti mengatakan peraturan di atas kertas sudah disepakati fasilitas layanan kesehatan terkait pembuangan limbah B3 medis.

“Aturan secara terekam sudah ada peraturan menteri kesehatan tubuh, menteri lingkungan hidup, soal B3 seperti apa. Tapi faskes secara total sudah menjalankan, ” katanya.

Sri Eni mengatakan akan menelusuri temuan limbah B3 di TPA Burangkeng.

“Mungkin nanti tempatnya kalau kita bisa telusuri, kita cari. Burangkeng ini sampahnya dari mana sekadar dibuang ke sana. Dicari zaman detailnya seperti apa. Tapi jika pengawasan Puskesmas sudah dengan bagian ketiga, ” katanya.

Di tengah persiapan pemerintah was-was membangun fasilitas pemusnahan limbah B3 medis, dan rencana Pemda Kabupaten Bekasi menelusuri limbah B3 dengan berada di TPA Burangkeng, para-para pemulung di sana masih menjumpai adanya sampah berbahaya tersebut.

Ketua KPNas Bagong Suyoto bahkan mengaku sudah menemukan limbah medis ini sejak tiga bulan lalu, dan keadaan ini masih menemukannya.

“Berarti selama ini itu ada kelonggaran, ada pelengahan, tidak ada pengawasan mengenai pengelolaan limbah infectious atau limbah medis. Nah, limbah ini dalam kategorinya limbah B3. Jadi dia kudu dikelola secara ketat sesuai SOP-nya, ” kata Bagong.

Sementara itu, Pemimpin Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dedi Supratman mengatakan semua bagian bertanggung jawab atas temuan lapangan ini, karena lagi-lagi limbah medis yang tercecer berisiko menginfeksi orang-orang yang tinggal di bantaran kali Cisadane, termasuk pemulung sampah.

“Dia kan nggak paham. Tahunya pungut saja, dan mungkin pikiran dia suntikan, botol infus, itu kan mungkin kalau dijual lumayan, tapi kan tidak seimbang dengan risiko yang mereka terima, ” kata Dedi.

Categories
Data

Lawatan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo ke Jakarta, pengamat: ‘AS dekati Indonesia untuk tangkal pengaruh China di Asia’

Rencana lawatan Menteri Sungguh Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia pekan depan adalah bagian dari upaya mendapatkan sokongan dalam menghadapi peningkatan pengaruh China di kawasan Asia, menurut pengamat hubungan Internasional.

Sukawarsini Djelantik, peneliti di Parahyangan Centre for International Studies (PACIS), berpendapat AS melihat Indonesia sebagai satu kekuatan mulia di ASEAN yang sangat istimewa untuk didekati, khususnya dalam menyikapi konflik di Laut China Selatan.

“Pasti nanti akan mencari dukungan, karena posisi Indonesia yang diperhitungkan sebagai kekuatan menengah, ” kata Sukawarsini.

Nusantara menjadi salah satu dari 4 negara tujuan Pompeo dalam penjelajahan pada 25-30 Oktober, dan tunggal negara yang ia kunjungi di Asia Tenggara.

Negara lainnya yang akan dikunjungi ialah India, Sri Lanka, dan Maladewa.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan kunjungan Menlu Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk membangun kemitraan dengan GANDAR.

Mengaduk-aduk dukungan di ‘Indo-Pasifik’?

Informasi tentang dasar kunjungan Menlu Pompeo yang dipampang di situs daring Kementerian Asing Negeri AS berkali-kali menyebut istilah ‘Indo-Pasifik’.

Misalnya, dalam penjelasan tentang kunjungannya ke Indonesia, disebutkan “Menteri mau pergi ke Jakarta untuk menyampaikan pernyataan publik dan bertemu dengan sejawatnya di Indonesia untuk mengisbatkan visi kedua negara akan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. ”

Istilah ‘Indo-Pasifik’ menggambarkan visi geopolitik gres Presiden AS Donald Trump buat Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya pengaruh China.

Amerika berusaha mendapatkan dukungan daripada negara-negara di kawasan tersebut kacau yang mencakup Asia Tenggara, Asia Timur, dan India – buat memperkuat posisinya, menurut Sukawarsini Djelantik.

“Kelihatannya Amerika, kalau saya baca dari beberapa aktivitasnya, memang mencoba untuk mencari pengaruh khususnya dalam pertengkaran di laut China selatan. Ini penting sekali untuk stabilitas zona, ” ia menjelaskan.

AS, sendat Sukawarsini, melihat China bertindak semakin agresif di Laut China Selatan – antara lain dengan membikin pulau-pulau buatan dan pangkalan militer – dan menganggapnya sebagai ancaman.

Dalam konteks pandangan ini, Indonesia memegang peran penting sebagai kekuatan besar di ASEAN sekaligus menjadi satu-satunya negara gembung di Asia Tenggara yang belum ‘dipegang’ AS.

“Saya melihatnya begini: Filipina sudah ‘dipegang’ oleh Amerika, pacar terkuatnya di Asia Tenggara; Singapura, Malaysia juga sudah ada basis militer Amerika di sana, sudah ‘jinak’ lah. Lalu negara-negara lain yang di Asia Tenggara daratan itu nggak penting lah dalam kontes Indo-Pasifik, ” ujar Sukawarsini.

“Indonesia agak sulit buat Amerika karena memegang [prinsip] kebijakan bebas aktif. Karena posisinya kaya ini, jadi perlu diplomasi istimewa, ” imbuhnya.

AS telah berkali-kali membicarakan tindakan China di wilayah Bahar China Selatan yang dipersengketakan “melanggar hukum”.

Seorang pejabat AS Juli lalu mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan negara China yang mendukung ‘intimidasi’ militer di Laut China Selatan “adalah East India Company [VOC] modern. ”

Pesawat pengintai GANDAR

Kira-kira hari yang lalu, kantor informasi Reuters melaporkan bahwa tahun itu pemerintah Indonesia menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat mata-mata P-8 Poseidon untuk mendarat dan mengisi bahan bakar di negaranya.

Laporan itu mengutip empat pejabat senior yang tidak disebutkan namanya.

Pejabat AS, kata Reuters, melakukan pendekatan “tingkat tinggi” pada bulan Juli & Agustus kepada menteri pertahanan serta menteri luar negeri Indonesia, sebelum Presiden Joko Widodo menolak suruhan tersebut.

Juru cakap Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah berkata rencana kunjungan Menteri Pompeo tidak bisa dikaitkan dengan berita tersebut, yang menurutnya berasal sejak sumber “tidak jelas”.

Faizasyah menjelaskan kalau kedua Menlu RI Retno Marsudi sudah sering berinteraksi dengan Pompeo dalam banyak kesempatan. Kunjungan itu, ujarnya, lebih bersifat memperkuat hubungan bilateral yang sudah terbangun.

“Sementara pokok yang akan dibahas, itu membentuk masih dalam satu proses pematangan dalam beberapa hari ke depan, ” ungkapnya.

Dalam menyikapi rivalitas AS-China, Faizasyah mengatakan bahwa Indonesia merupakan “negara yang bersahabat dengan banyak negara”.

“Kita bersahabat baik dengan China dan dengan Amerika. Jadi siapapun yang berhubungan baik dengan Indonesia tentunya kita merespons dengan hubungan yang baik, ” ujarnya.

Menteri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Menlu Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia buat membangun kemitraan dengan AS.

“Komitmen berpengaruh peningkatan kemitraan ini tercermin secara intensifnya saling kunjung pejabat ke-2 negara, bahkan di masa pandemi. ”

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat 15-19 Oktober atas undangan Menteri Pertahanan AS Mark Esper untuk membincangkan membicarakan kemungkinan pembelian pesawat tempur.

Kunjungan tersebut mendapat kecaman dibanding sejumlah karena apa yang mereka sebut sebagai dugaan keterlibatan tepat Prabowo dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Categories
Data

Menkopolhukam rekomendasikan penambahan pasukan di Papua setelah pembunuhan pendeta, pihak gereja: ‘itu tidak ciptakan iklim perdamaian’

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merekomendasikan penambahan aparat dalam wilayah Papua setelah menyatakan keterangan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa ada “dugaan kontribusi oknum aparat” dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.

Menyikapi hal ini, Socratez Yoman, sebagai Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, BPP-PGBWP, menolak penambahan pasukan sebab kesibukan itu menurutnya justru tidak menciptakan iklim damai.

Sementara, peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Tenteram Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan peningkatan keamanan di wilayah Papua harus dilaksakanan dengan hati-hati, sebab asosiasi Papua memiliki trauma terhadap eksistensi aparat keamanan, terutama TNI, akibat sejarah panjang kekerasan di provinsi tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, & Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan penjelasan terkait kasus pembunuhan Pendeta Yeremian Zanambani oleh tim bentukan negeri pada Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk.

“Ada dugaan melibatkan aparat dan kemungkinan pihak ketiga. Kemungkinan pihak ketiga tersebut tidak bisa dihindari karena membangun waktu itu dugaan-dugaan yang hidup di luar ada yang menyelami aparat, kita selidiki. Ada yang menduga pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu kan teori persekutuan saja, KKB yang membunuh awut-awutan nanti dituduhkan ke aparat. Makanya ada saja kemungkinan itu.

“Tapi lihat nanti rangkaian fakta dengan dilaporkan dalam buku [laporan TGPF] itu tadi seperti barang apa. Itu akan mengarahkan ke danau, ” jelas Mahfud MD pada para wartawan.

Menanggapi temuan TGPF, bagian TNI menyatakan menghormati hasil tersebut.

“Seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah berlaku dengan maksimal, ” kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa dalam sebuah pernyataan terekam, (21/10).

Ia menambahkan bahwa TNI menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses itu.

“TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah jawatan, karena ini merupakan komitmen arahan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat hukum, ” tambahnya.

Berdasarkan hasil temuan TGPF, Menkopohukam merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo, serta pihak TNI dan Polri, untuk meningkatkan keberadaan aparat pertahanan organik di wilayah Papua. Mahfud mengatakan, ada daerah-daerah yang tak terpegang oleh aparat, sehingga kemaluan membangun kehadiran di titik-titik tersebut demi menjamin keamanan.

“Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan kepada negeri, kepada Presiden, kepada TNI, Polri, agar daerah-daerah yang masing hambar dari aparat pertahanan dan petugas keamanan yang sifatnya organik, supaya segera dilengkapi.

Jadi di sana masih banyak daerah-daerah yang tidak ada aparatnya, ada beberapa karena ada yang merangkap dua daerah, ada yang masih kosong dan sebagainya. Ini untuk lebih menjamin ketenteraman, supaya segera dilengkapi, ” tutur Mahfud.

‘Tidak menciptakan iklim perdamaian’

Namun, Socratez Yoman, yang menyebut dirinya Kepala Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, atau BPP-PGBWP, mengkritik rekomendasi Kemenkopolhukan, dan mengatakan tindakan itu justru tidak hendak menciptakan iklim perdamaian.

Papua, introduksi Socratez, tidak butuh penambahan tentara untuk pengamanan. Bahkan, menurutnya, kehadiran aparat malah memicu konflik. Sepantasnya pemerintah fokus pada pembangunan Papua, antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian, tambahnya.

“Tidak perlu ada penambahan-penambahan pasukan dalam sini. Di sini masyarakat kurang. Masa masyarakatnya sedikit, aparatnya penuh. Itu bagaimana? Itu tidak menghunjam akal. Kami di sini tak butuh keamanan banyak, ” ujar Socratez kepada BBC News Nusantara via telpon, (21/10).

“Kami di sini butuh pembangunan, butuh bagaimana pendidikan berjalan baik, bagaimana kesehatan diperbaiki, ekonomi diperbaiki. Jadi kami tak butuh lebih banyak aparat ketenangan. Di sini butuh tenaga kesehatan tubuh, disini butuh tenaga pendidikan. Lebih baik itu aparat keamanan ditarik. Solusi yang manusiawi terhormat tersebut begitu, bukan tambah pasukan. Itu keliru kebijakannya. Keliru. Kebijakan yang tidak bijaksana. Kebijakan yang tak menciptakan iklim perdamaian, ” tambahnya.

Peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan bahwa orang-orang Papua memiliki pukulan terhadap kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, di Papua karena memori kekerasan yang panjang, termasuk stigma separatis.

Namun, kata Adriana, bangsa Papua bukan berarti anti-aparat pertahanan, tapi yang mereka khawatirkan adalah sikap-sikap represif.

“Bagaimanapun kebijakan negara boleh melakukan, dalam tanda petik, “apapun”, untuk kepentingan strategis nasional, misalnya, untuk mempertahankan wilayah, tercatat di Papua. Tapi, menurut hamba, harus memperhatikan betul pengalaman traumatik masyarakat, ” kata Adriana per telpon, (21/10).

Ia menjelaskan bahwa penggandaan aparat harus dikomunikasikan dengan cantik kepada masyarakat, termasuk dengan menjelaskan tujuan kehadiran mereka, agar tidak timbul rasa saling curiga.

“Terutama, mereka yang bertugas di Papua, apalagi yang baru, harus mengetahui tentang etnografi Papua. Ini tak bisa hanya sekedar datang. Oleh sebab itu bekalnya bukan hanya soal HAM ini, tapi juga harus terang etnografi Papua, supaya bisa berinteraksi baik. Tidak kemudian tentara misalnya curiga kepada orang Papua yang selalu distigma separatis, atau sebaliknya, kemudian orang-orang kampung menjadi betul ketakutan justru dengan kehadiran tentara, ” ujar Adriana.

Apa yang diketahui tentang kasus Pendeta Yeremia?

Zahid Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengenaskan di kandang babi dengan luka tembak dan luka tikam, pada Sabtu (19/09). Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Bomba, Daerah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

“Iya betul. Dia sendiri pada kandang. Ditembak di situ, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Timotius mengatakan Yeremia tidak langsung meninggal. Ia sempat bertahan hingga pukul 12 malam di kandang babi tersebut.

Socratez Yoman, Presiden BPP-PGBWP, menuduh TNI berada dalam balik kematian Yeremia.

Kelompok dengan menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremia.

Sementara itu, seorang pejabat TNI mengatakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ dan mengatakan ini sebagai upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian dalam ketika sidang umum PBB.

Saling tuduh perkara pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

Selain peristiwa pembunuhan Resi Yeremia, Mahfud MD juga membeberkan laporan TGPF mengenai insiden pembunuhan dua personel TNI dan seorang warga sipil.

“Informasi dan fakta-fakta membuktikan dugaan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan dua aparat bernama Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September, ” paparnya.

Keterlibatan KKB, sebutnya, juga tampak jelas dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi dalam 17 September 2020.

Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini bukan buat pembuktian hukum dan bukan sebagai hasil penyelidikan pro yustisia.

“Nanti saya salurkan dan akan jadi ranah aparat penegak hukum.

“Menyangkut tindakan pidana yang berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya serasi hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Dan untuk itu negeri meminta Kompolnas untuk mengawal jalan selanjutnya. Laporan dari TGPF bisa menjadi bahan dalam rangka pro-yustisia, ” kata Mahfud MD.

“Permintaan anak dan masyarakat adat untuk mengamati TNI, itu nanti akan dipandang dari prosesnya. Kl pro-yustisia, nanti silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia tersebut kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, sapa yang perlu dimintai keterangan, siapa yang tidak, ” tambahnya.

Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan pada pemerintah, kepada presiden, kepada TNI/Polri, agar daerah yang masih ringan dengan aparat yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi untuk menjamin keamanan.

“Dengan demikian tugas TGPF yang dibentuk dengan SK Menkopolhukam dinyatakan selesai, ” kata Mahfud MD.

TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan tunggal pihak yang melakoni pengumpulan tanda.

Komnas HAM melakoni penyelidikan secara terpisah dan tidak dalam posisi saling melengkapi dengan temuan TGPF.

Pada keterangannya kepada para wartawan pasar lalu, Komisioner Komnas HAM MENODAI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya mau segera menganalisis berbagai informasi bukti dan temuan di lapangan.

“Komnas HAM akan menyerahkan laporan kepada Kepala, karena pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden, ” logat Anam.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas HAM buat menjabarkan temuannya.

“Temuan Komnas HAM, silakan itu temuan Komnas HAM.   Tapi bila ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan yang kami baca itu memang    tersedia rangkaian peristiwa. Sejak lama apalagi, bukan hanya September, tapi daripada beberapa bulan sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang saya kira itu temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu. Tapi biarlah nanti yang Komnas HAM fokusnya ke sana.  

“Nanti dilihat, apa yang ditemukan aparat, barang apa yang ditemukan Komnas HAM, serta kita juga punya. Kalau peristiwanya sama dan sama-sama hati-hati, aku kira faktanya juga akan sama, ” papar Mahfud MD.

Menurut petunjuk Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 hingga 2020, telah berlaku setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh otoritas negara yang menewaskan 96 korban rohani.

Dari jumlah tersebut, hanya 4 kasus yang sampai ke mahkamah dengan dua antara lain adalah meja hijau militer yang tertutup untuk jemaah.

Categories
Data

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja: Demo warnai setahun periode kedua Jokowi, bagaimana nasib demokrasi Indonesia?

  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Momen satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo diwarnai dengan gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Motor HAM menyebut dalam satu tarikh terakhir, terjadi “resesi demokrasi” dan pembungkaman kebebasan berpendapat. Namun pemerintah melalui Kantor Staf Presiden menengkari tudingan tersebut.

Sementara pengamat politik daripada Universitas Paramadina Hendri Satrio, menilai koalisi gemuk dalam periode kedua Presiden Jokowi disebut sebagai “pemerintahan terkuat yang pernah ada”, tetapi itu justru menciptakan “demokrasi terbatas” dalam kinerja satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.

“Pasca reformasi ini adalah tadbir terkuat yang pernah ada. Antitesis tidak terlalu berperan banyak, makin sedikit sekali jumlahnya di kongres dan pemerintah bisa bergerak hati dan semaunya karena dengan pertolongan parkemen yang maksimal maka tak ada tantangan yang berarti, ” ujar Hendri kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/10).

“[Oposisi] dari civil society pun bisa kala dibantah atau sering ditutup secara UU ITE, ” ujarnya, seraya menambahkan demokrrasi yang terbatas itu membuat kebebasan berpendapat menjadi berkurang.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahrial Adian menegaskan pembungkaman atau terhadap “mereka yang berseberangan” tidak dilakukan atas nama politik, melainkan “murni kasus hukum”.

Oligarki dan resesi demokrasi

Elemen mahasiswa dan buruh kembali turun ke jalan pada sejumlah kota untuk berunjuk mengalami menentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam Selasa (20/10), bersamaan dengan ketika satu tahun Presiden Joko Widodo menjabat dalam periode kedua pemerintahannya.

Seperti halnya dalam rangkaian demonstrasi sebelumnya, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU Membikin Kerja yang dijuluki sebagai Omnibus Law itu, dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Gelombang perlawanan UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial muncul di berbagai kawasan sejak 6 Oktober hingga 16 Oktober lalu diikuti oleh pengikut dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat

Yaysan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam utama tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, serta merampas ruang hidup masyarakat

Salah utama contoh yang diangkat adalah pegesahan sejumlah undang-undang kontroversial seperti perbaikan UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK dan pengesahan UU Cipta Kerja.

“Dengan diketoknya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, maka paket supaya oligarki semakin berkuasa di Nusantara sudah lengkap, ” kata Ketua YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulis.

Sedangkan pihak-pihak yang bertentangan secara narasi yang dibangun oleh pemerintah justru dikriminalisasi menggunakan UU ITE, pemblokiran akun media sosial, peretasan akun mereka yang kritis pada pemerintah, hingga pemadaman internet.

Kekerasan terhadap massa aksi juga terus terjadi.

Berdasarkan data kepolisian per 13 Oktober 2020 tercatat 5. 198 peserta aksi yang ditangkap polisi.

Sementara, Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menyebut penerapan pasal longgar dalam UU ITE dan kebengisan oleh polisi membuat Indonesia tak hanya mengalami resesi ekonomi dalam tengah pandemi, namun juga resesi demokrasi,

“Penurunan kondisi demokrasi itu disebabkan oleh beberapa aspek, dalam antaranya penyempitan ruang masyarakat sipil, pola yang berulang terkait adat kekerasan dan pelibatan aparat ketenangan dan pengabaian penyelesaian kasus pengingkaran berat dan minimnya partisipasi public dalam implementasi proses demokrasi, ” kata Fatia dalam peluncuran laporan catatan Kontras atas kinerja kepala tahun Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Senin (19/10).

Pengamat politik sebab Universitas Paramadina Hendri Satrio melahirkan kehadiran Undang-undang ITE “meminimalisir maksud demokrasi pada satu tahun tadbir Jokowi karena “diterjemahkan terlalu berlebihan”.

“Undang-undang ITE itu benar-benar menutup perhimpunan mufakat dan meminimalisir arti demokrasi. Bila tidak suka gunakan UNDANG-UNDANG ITE. Itu yang menurut beta menjegal demokrasi dalam era Bungkus Jokowi, ” ujar Hendri.

Selain itu, keinginan pemerintah untuk memperhatikan suara rakyat, juga sangat minim, kata Hendri.

Misalnya, dalam UNDANG-UNDANG Cipta kerja yang dikeluhkan kawula yang berdemo adalah beberapa biji pasal dalam UU setebal 812 halaman.

“Namun pemerintah tidak berusaha untuk mendengarkan bahkan cenderung defensif dengan pernyataan ‘Kalau Anda tak suka silakan judicial review ke MK’, ” jelas Hendri.

Tapi, tudingan-tudingan itu dibantah oleh Tenaga Pandai Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, yang menegaskan pembungkaman ataupun penahanan terhadap mereka yang berhadapan tidak dilakukan atas nama politik, mengecualikan murni kasus hukum.

“Saya strip bawahi pemerintah tidak pernah serupa rezim yang terdahulu melakukan pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan mengerjakan mereka yang kritis karena dalil politik, ” tegasnya.

“Semua murni dilakukan di atas koridor norma dan supremasi hukum menjadi maklumat yang jadi pegangan pemerintah, ” ujar Donny.

‘Inovasi politik’ dan ‘tanpa beban’

Lebih jauh, Hendri Satrio yang juga merupakan pendiri Klan Diskusi dan Kajian Opini Umum Indonesia (KedaiKOPI) menilai pada masa kedua, Jokowi berupaya melakukan “inovasi politik” dengan mengutarakan dirinya “tanpa beban” di awal pemerintahan masa kedua tahun lalu.

Inovasi kebijakan dan pemerintahan tanpa beban itu, ujar Hendri, diterjemahkan dengan “merekrut menteri-menteri yang tak biasa dikerjakan presiden sebelumnya”.

Misalnya, merekrut apa yang dia sebut sebagai “menteri milenial” dengan jabatan usia muda dan menggaet politisi yang sebelumnya antitesis untuk menduduki kursi menteri.

“Itu adalah inovasi dengan dilakukan Jokowi di awal pemerintahannya untuk memudahkan dia menyelesaikan janji-janji kampanye pada pilpres waktu itu. Namun tidak smooth (lancar) jalannya, ” jelas Hendri.

Pernyataan “tanpa beban” di awal pemerintahan, kata Hendri, juga tercermin dalam peraturan-peraturan kontroversial yang disahkan bersama DPR.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa trias politika yang diagung-agungkan sebab teori politik demokrasi “tidak berlaku baik” di tahun pertama pemerintahan Jokowi.

Sebab, peran legislatif betul minimal terhadap pengawasan eksekutif, demikian halnya dengan yudikatif yang sepantasnya mengawasi legislatif dan eksekutif.

Secara koalisi gemuk yang kini ada di pemerintahan, kata dia, aksi-aksi oposisi sangat terbatas.

Mardani Ali Sera, ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini menjadi oposisi pemerintah Jokowi, mengatakan perihal parlemen yang dikuasai oleh partai pendukung Jokowi, membuat demokrasi tidak sehat.

“Kondisi sekarang terus terang ialah cermin demokrasi yang sakit, sebab ada lompat pagar setelah pilpres itu sebenarnya merusak suasana demokrasi dan antusias masyarakat, ” katanya.

“Ini bisa jadi boomerang bagi engagement jemaah terhadap demokrasi. Kekecewaan public merupakan counter yang membunuh demokrasi kita, ” ujarnya kemudian.

Akan tetapi, Aria Bima, politisi Partai PDI-P dengan menjadi partai penyokong Jokowi beralasan koalisi partai di parlemen harus kuat demi memuluskan program-program Jokowi.

“Presiden Jokowi selalu lebih mendahulukan soal deliver, daripada sending, situasi ini membutuhkan dukungan dan partipasi masyarakat yang kuat, ” cakap dia.

“Salah satu yang asing biasa di periode kedua itu adalah dukungan politik di dewan perwakilan rakyat dan birokrasi yang lebih efektif, ” jelas Aria Bima kemudian.

Bagaimana dengan kepuasan publik?

Merujuk survey yang dilakukan Litbang Kompas, sebesar 46, 3% respondden ngerasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun final. Sementara 6, 2% menyatakan benar tidak puas.

Hasil itu diperoleh dari survey yang dilakukan kepada 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Aria Bima dari PDIP mengesahkan ketidakpuasan publik dalam satu tahun periode kedua Jokowi, disebabkan oleh adanya “anomali” berupa pandemi virus corona yang membuat semua misi dan target pemerintahan Jokowi tersendat.

Sementara, Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat – yang juga adalah oposisi di pemerintahan Jokowi- mencermati aspek kebebasan sipil di mulia tahun pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.

“Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjelma 74, 92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1, 26 poin, ” ujarnya, merujuk pada data ruang yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus lalu.

“Saya mengarungi betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa bakal memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dibanding rakyat, ” cetusnya.

Categories
Data

Belanda tawarkan ganti rugi Rp86 juta kepada anak-anak korban pembantaian 1945-1950, tapi harus didukung bukti pengumpulan

Negeri Belanda menyatakan akan menawarkan ganti rugi kepada anak-anak dari masyarakat Indonesia yang dieksekusi oleh serdadu Belanda dalam perang kemerdekaan antara tahun 1945 hingga 1950.

Pemerintah Belanda menjanjikan ganti hilang sebesar 5. 000 euro ataupun sekitar Rp86 juta kepada anak-anak yang ayahnya terbukti dieksekusi sebab Belanda pada periode itu.

Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Asing Negeri Stef Blok dan Menteri Pertahanan Ank Bijleveld, dalam surat kepada parlemen.

“Anak-anak yang dapat memeriksa ayah mereka adalah korban dibanding eksekusi semena-mena sebagaimana diuraikan… berhak mendapatkan kompensasi, ” kata besar menteri Belanda ini pada Senin (19/10).

Ditambahkan hingga kini belum jelas berapa orang yang akan mengajukan permintaan ganti rugi bersandarkan skema baru.

Pemerintah, menurut ke-2 menteri itu, juga tidak hendak mengajukan banding atas keputusan pengadilan pada Maret lalu yang menganjurkan ganti rugi kepada janda dan anak dari 11 pria dengan dieksekusi di Sulawesi Selatan kurun tahun 1946 hingga 1947. Saat ini pemerintah menawarkan “instrumen yang mampu diakses ” kepada anak-anak objek.

Mereka yang mengajukan ganti rugi kudu memenuhi sejumlah persyaratan, antara asing bukti bahwa ayah mereka benar dibunuh dalam eksekusi yang terekam dan juga dokumen yang memeriksa mereka anak dari ayah yang dibunuh.

Disebutkan pula tawaran ganti rugi dimaksudkan untuk mengakhiri gugatan-gugatan yang berkepanjangan menyusul berbagai kasus yang diajukan oleh anak-anak target kekejaman Belanda, termasuk dalam peristiwa yang dikenal dengan pembantaian pimpinan Raymond Westerling di Sulawesi Daksina pada tahun 1946 sampai 1947.

Ganti rugi janda dan budak berbeda jauh

Banyak penduduk laki-laki dieksekusi lantaran dianggap prokemerdekaan ketika itu.

Oleh karena itu, anak-anak mereka menuntut agar kompensasi tidak hanya diberikan kepada para janda, tetapi juga anak-anak mereka.

Sebagian janda yang mengajukan ganti rugi sudah menerima uang 20. 000 euro atau setara Rp346 juta berdasarkan kurs saat ini melalui titah pengadilan pada tahun 2013.

Kaum tuntutan dari anak korban serupa telah diputuskan meskipun nilai penukar rugi jauh lebih sedikit dipadankan jumlah yang diberikan kepada janda.

Sebagai contoh, Pengadilan Sipil Den Haag pada tanggal 30 September lalu memerintahkan pemberian ganti celaka 874. 80 euro atau kira-kira Rp15 juta kepada Malik Abubakar, putra dari Andi Abubakar Lambogo, pejuang asal Sulawesi Selatan yang kepalanya dipenggal oleh serdadu Belanda pada tahun 1947.

Menanggapi tawaran substitusi rugi pemerintah Belanda ini, Syamsir Halik, cucu dari Becce Beta, warga Bulukumba yang dieksekusi prajurit Westerling mengatakan ia akan berunding dengan ayahnya, Abdul Halik jadi keturunan langsung dari korban.

Namun memikirkan jumlah tawaran jauh dari tuntutan, ia mengindikasikan mungkin tawaran itu sulit diterima.

“Mungkin kalau tawaran ganti rugi sesuai dengan permintaan budak korban yaitu setidaknya sama secara yang diberikan kepada janda 20. 000 euro, mungkin anak korban mau, ” kata Syamsir Halik melalui sambungan telepon kepada wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir pada Senin malam (19/10).

“Kalau janda setelah suaminya ditembak tentara Belanda, ia menikah lagi. Tapi jika anak ditinggal ayahnya, maka tidak ada yang menafkahinya sehingga tak bisa bersekolah dan masa depannya hilang, ” ia memberikan dalil mengapa ganti rugi untuk budak semestinya sama dengan janda.

Syamsir Halik aktif di LSM Lidik Pro yang antara lain terlibat dalam pendampingan keluarga korban rumah potong di Sulawesi Selatan.

Sepengatuannya, tenggat kini terdapat sekitar 146 bujang korban yang masih hidup lantaran sekitar 200 orang yang menuntut.

Mahkamah Belanda masih menangani sejumlah kejadian tuntutan ganti rugi atas angkara yang dilakukan oleh pasukan Belanda sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Untuk prima kalinya, Kerajaan Belanda melalui Indra Willem-Alexander dalam kunjungan ke Indonesia pada Maret lalu menyampaikan permohonan maafnya kepada Indonesia atas kekerasan yang terjadi di masa morat-marit, khususnya sesudah Prokolamasi.

Permintaan maaf Raja Willem Alexander yang hanya dikhususkan pada periode itu menimbulkan kritikan sejumlah sejarawan Belanda.

Keluarga objek pembantaian Westerling menerima permintaan maaf tersebut ketika itu meskipun mengutarakan kesalahan Belanda harus tetap ditebus.

Categories
Data

Vaksinasi Covid-19 dipercepat November, pakar menimbulkan pemerintah dan BPOM pastikan efektivitas dan keamanan vaksin

Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak terburu-buru menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 pada November kelak di tengah ketidakpastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.

Berdasarkan pengamatan epidemiolog dan pakar biologi molekuler, uji klinis vaksin virus corona di beberapa negara masih berlangsung atau belum selesai jadi data keamanan dan efektivitasnya masih diragukan.

Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berangkat ke China untuk melakukan inspeksi ke lokasi produksi vaksin di China dengan tujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berguna, dan bermutu.

Sementara Kementerian Kesehatan tubuh bakal menjelaskan kepastian vaksin tersebut pada Senin (19/10).

Sejumlah negara seperti Turki, Brasil, Uni Emirat Arab, Bangladesh, dan Indonesia masih melangsungkan uji klinis fase 3 vaksin Covid-19.

Khusus di Indonesia yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, sekitar ini tidak ada laporan buntut samping yang berat atau betul-betul di antara ribuan relawan yang menerima vaksin Sinovac buatan China tersebut.

Hasil sementara itu, patuh pakar biologi molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo, serupa dengan data uji klinis fase satu dan dua yang berlangsung di negara-negara lain.

Namun demikian, katanya, bukan berarti bisa langsung disuntikkan kepada asosiasi, sebab dasar program vaksinasi harus menjamin keamanan dan efektivitas.

“Memang sebab uji klinis fase satu dan dua sejauh ini belum ada kasus kematian, tapi bagaimana efektivitasnya? Dari data yang saya menentang sejauh ini belum melihat tersedia data efektivitas yang terpublikasi secara publik. Sejauh ini data efektivitas belum ada, ” ujar Ahmad Rusdan Handoyo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/10).

Pun, jika dengan data sementara menunjukkan vaksin bikinan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm itu dianggap efektif harus diteliti kembali apakah betul-betul bisa mencegah terjadinya “gejala berat setelah terinfeksi”.

“Efektivitas itu tidak cuma antibodi terbentuk. Tapi apakah bisa mencegah infeksi. Sebab jika terbukti tidak efektif, yang dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin jatuh, ” tukasnya.

Karena itulah, Lembaga Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga otoritas yang memberi permisi edar obat di Indonesia kudu “berhati-hati sekali” dalam memberi lampu hijau vaksinasi Covid-19 lantaran bukti yang mereka pegang kemungkinan tidak lengkap.

“Otoritas BPOM, mereka harus ingat-ingat karena data yang separuh tersebut apakah bisa menjamin? ” ungkapnya.

‘Ini bukan keadaan kalau tidak dilakukan vaksinasi akan mati’

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan vaksinasi di Indonesia di dalam November mendatang.

Sebab hingga era ini belum ada data keilmuan yang menunjukkan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Kalaupun sudah dipakai oleh beberapa negara dengan status “darurat” bukan berarti bisa diterapkan di Indonesia, kata Pandu.

Baginya, tidak ada kondisi genting dengan mengharuskan vaksinasi.

“Ini bukan bentuk kalau tidak dilakukan vaksinasi akan mati, tapi bisa ditunda, ” ujar Pandu Riono kepada BBC News Indonesia.

“Karena vaksin tidak solusi jangka pendek. Kita berhenti sampai benar-benar aman juga tak apa-apa, kenapa harus terburu-buru? Kita harus pastikan aman dan efektif, ” sambungnya.

Pemerintah, menurutnya, harus tetap mendahulukan penelusuran, pengetesan, dan perawatan di menghadapi pandemi Covid-19 seperti yang dijalankan Korea Selatan, China, serta Singapura.

“Untuk atasi pandemi bukan vaksinasi, itu cara berpikir dengan salah besar. Untuk atasi pandemi dengan pengawasan dan perubahan temperamen. ”

IDI: ‘Kami mendukung rencana pemerintah’

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai gaya kesehatan yang akan memberikan vaksin dan penerima vaksin Covid-19 membuktikan akan mendukung rencana pemerintah tersebut selama telah mendapat persetujuan dari BPOM.

“Harapan kami vaksin yang digunakan memenuhi standar keamanan dan efektivitas serta tersedia dalam total yang cukup sehingga bisa positif membentuk kekebalan individu dan populasi, ” ujar Juru bicara IDI, Halik Malik kepada BBC.

Hanya sekadar, kata dia, sejauh ini belum ada perencanaan detail dari Departemen Kesehatan mengenai program vaksinasi Covid-19 mulai dari jumlah sasaran penerima vaksin hingga lokasi yang pada tuju.

“Mikro planning belum tersedia, itu yang nanti menggambarkan rincian lokasi, kemudian tim yang hendak turun, jumlah, sasaran logistik dengan diperlukan dan seterusnya. ”

Akan tetapi, para tenaga kesehatan telah dilatih tentang bagaimana pemberikan vaksin tersebut.

160 juta orang akan menjelma sasaran penerima vaksin

Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan total ada 160 juta orang yang akan menjadi sasaran penerima vaksin virus corona.

Vaksinasi itu akan dipercepat mulai November dengan membeli vaksin buatan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm.

Cansino dilaporkan mengaku 100. 000 vaksin pada November tahun ini dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.

Namun Sinopharm disebut mampu mengirim 15 juta vaksin tahun ini, pada mana lima juta dosis bakal mulai datang pada November 2020.

Sementara Sinovac bisa menyuplai maka tiga juta dosisi vaksin pada akhir Desember 2020 dengan komitmen pengiriman 1, 5 juta dosis pada minggu pertama bulan aliran, kemudian 1, 5 juta jumlah lagi pada Desember awal.

Direktur Jenderal Pencehahan dan Pengendalian Keburukan Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, berceloteh pemberian vaksin tersebut akan menunjuk pada data uji klinis periode tiga yang diperoleh dari China, Turki, Brasil, dan Bangladesh.

“Kita bakal transfer data-data itu semua dengan nantinya akan diberikan ke BPOM. Tanggal 15 Oktober BPOM meninggalkan ke China untuk mendapatkan data dari BPOM China, ” perkataan Achmad Yurianto seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (13/10).

Adapun pemberian vaksin akan diprioritaskan kepada paramedis, TNI/Polri sebanyak 3, 4 juta orang. Lalu perangkat pemerintahan mulai dibanding kecamatan, desa, RT/RW sebanyak 5, 6 juta orang.

Kemudian tenaga pendidik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi sebanyak 4, 3 juta orang dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran sebanyak 86 juta orang.

Categories
Data

Demonstrasi Thailand: Mengapa kaum muda memimpin aksi besar-besaran dan bersedia melayani hukum?

Beribu-ribu anak muda di Thailand menyalahi pemerintah, turun ke jalan, dan menyerukan perubahan dalam sejumlah aksi protes pro-demokrasi. Demonstrasi ini merupakan aksi terbesar yang pernah terjadi di negara itu sejak kaum tahun terakhir.

Pemberlakuan dekrit darurat yang melarang demonstrasi sewarna itu telah dikeluarkan oleh negeri Thailand sebagai upaya untuk menekan demonstrasi yang sebagian besar berjalan damai dengan menjadikan monarki jadi target.

Meskipun demikian, gerakan demokrasi dengan dipimpin mahasiswa terus berlanjut, menerbitkan banyak penangkapan.

Apa yang sebenarnya melatarbelakangi gerakan baru yang dipimpin oleh kaum muda Thailand ini?

Apa yang terjadi?

Gerakan pro-demokrasi yang berkembang menganjurkan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha – mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014 dan lalu diangkat menjadi perdana menteri setelah pemilihan kontroversial tahun lalu.

Dikecewakan oleh pemerintahan tentara selama bertahun-tahun, pengunjuk rasa menuntut amandemen konstitusi, pemilihan baru, serta diakhirinya pelecehan terhadap aktivis hak asasi dan pengkritik negara.

Mereka juga menyerukan pembatasan kekuasaan raja porakporanda tuntutan yang telah menyebabkan pembahasan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat institusi ini telah lama terlindung dari kritik patokan.

Patokan lese-majeste Thailand, yang melarang ejekan terhadap monarki, termasuk yang menyesatkan ketat di dunia. Mereka dengan dinyatakan bersalah karena melanggar susunan ini akan menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Kritikus mengatakan hal itu digunakan untuk menekan kemandirian berpendapat.

Dalam upaya untuk “menjaga perdamaian dan ketertiban”, pemerintah Thailand telah mengeluarkan dekrit darurat dengan melarang pertemuan besar, membatasi kawanan maksimal empat orang.

Namun pengunjuk rasa, sejak dekrit dikeluarkan, berbaris menentang larangan itu. Ratusan orang turun ke berkepanjangan di ibu kota Bangkok, kaum menyasar kantor perdana menteri. Pemerintah menanggapi dengan mengerahkan polisi anti huru hara.

Di antara mereka yang ditangkap dalam demonstrasi terakhir merupakan tiga orang pemimpin aksi penolakan: pengacara hak asasi manusia Anon Nampa, aktivis mahasiswa Parit Chiwarak yang dikenal dengan nama seruan “Penguin”, dan mahasiswi Panusaya Sithijirawattanakul.

Anon, 36 tahun, adalah orang pertama yang secara terbuka melanggar tabu, membahas monarki Thailand dengan menyerukan perombakan pada Agustus. Panusaya menjadi salah satu wajah aksi protes dengan paling menonjol setelah mahasiswi tersebut menyampaikan 10 poin manifesto dengan mendesak reformasi kerajaan pada simpulan bulan itu.

Anon dan “Penguin” sudah ditangkap sebelumnya. Tapi Panusaya, 21, baru kesempatan ini ditangkap. Ia dibawa pergi dengan kursi roda sambil memberi salam tiga jari.

Salam segan tiga jari diambil dari hidup Hunger Games, di mana itu adalah simbol pembangkangan terhadap negara otoriter.

Tidak seperti konflik sebelumnya, yakni jarang Kaos Merah dan Kuning semrawut pendukung faksi politik yang bertentangan di Thailand – konflik kala ini terjadi antara generasi sampai umur dan muda.

Bagaimana aksi protes habis-habisan ini berawal?

Thailand memiliki memori panjang kerusuhan dan protes kebijakan, tetapi gelombang baru dimulai dalam bulan Februari, setelah partai politik oposisi yang populer diperintahkan untuk dibubarkan.

Perintah tersebut menyusul pemilihan umum pada Maret tahun lalu – yang perdana sejak militer merebut kekuasaan pada 2014. Bagi banyak anak bujang dan pemilih pemula, hal tersebut merupakan peluang untuk perubahan setelah bertahun-tahun berada di bawah pemerintahan militer.

Namun pihak militer telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat peran politiknya, dan pemilihan menghasilkan Prayuth Chan-ocha – pemimpin militer yang menyelenggarakan kudeta – dilantik kembali jadi perdana menteri.

Future Forward Party (FFP), partai pro-demokrasi, dengan pemimpin karismatiknya Thanathorn Juangroongruangkit, memperoleh jatah kursi terbesar ketiga dan sangat populer di kalangan muda, pemilih pemula.

Namun pada Februari, pengadilan memutuskan bahwa FFP terbukti telah menerima pinjaman dari Thanathorn yang dianggap sebagai sumbangan kepala sehingga menjadikannya ilegal – dan partai tersebut terpaksa bubar.

Ribuan karakter kemudian berpartisipasi dalam aksi mendarat ke jalan. Namun, aksi tersebut kemudian dihentikan oleh pembatasan dalam situasi pandemi Covid-19, yang secara teknis melarang pertemuan di kolong keadaan darurat virus corona dalam Thailand. Melanggar larangan tersebut bisa mengakibatkan hukuman penjara dua tahun.

Peristiwa kembali memanas pada bulan Juni ketika seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka hilang.

Wanchalearm Satsaksit, yang telah letak di Kamboja dalam pengasingan semenjak 2014, dilaporkan diculik dari hidup dan dimasukkan ke dalam organ.

Para pengunjuk mengecap menuduh Thailand mengatur penculikannya. Tuduhan ini dibantah oleh polisi & pemerintah.

Dalam beberapa bulan terakhir aktivitas mereka meluas pada seruan pembatasan kekuasaan Raja Vajiralongkorn, yang saat ini menghabiskan sebagian besar waktunya pada luar negeri.

Para pengunjuk rasa menentang keputusan raja yang mengalihkan semua kepemilikan di Biro Properti Tali jiwa ke kepemilikan pribadinya, yang menjadikannya orang terkaya di Thailand. Imbalan itu hingga kini secara berniat disimpan dalam kepercayaan untuk faedah rakyat.

Ada juga pertanyaan tentang keputusannya untuk mengambil komando pribadi daripada semua unit militer yang berbasis di Bangkok – konsentrasi gaya militer di tangan kerajaan- dengan belum pernah terjadi sebelumnya dalam era Thailand yang modern.

Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Kemampuan aliran untuk terus mengumpulkan massa di dalam demonstrasi besar-besaran yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir akan menghadapi masa sulit menyusul tindakan membanting bagi pertemuan publik, terutama secara beberapa tokoh aktivis yang ditahan di luar Bangkok.

Namun, setidaknya utama orang pemimpin mahasiswa telah bersumpah bahwa demonstrasi akan terus berlanjut. Dalam rekaman yang dibagikan secara luas di media sosial, Panusaya mengatakan dekrit darurat pemerintah kudu diabaikan.

Dalam beberapa bulan terakhir, gerak-gerik berupa “flashmob” dalam skala kecil yang mudah diatur dan bisa dengan cepat dibubarkan telah dimobilisasi di kota-kota kecil, dengan semangat dari media sosial.

Dan sekarang, orang-orang dari berbagai usia, dari seluruh bagian negara – selain pembantu monarki garis keras – boleh setuju dengan para tokoh mahasiswa bahwa monarki adalah sasaran pada perbaikan institusi Thailand, kata koresponden BBC di Bangkok, Jonathan Head.

Hanya masalah waktu sebelum kita tahu lebih banyak protes serupa pada Thailand, tambah koresponden kami.

Apakah demonstrasi akan memiliki dampak dengan memadai untuk memaksa perubahan konstitusi, kita lihat bersama.

Categories
Data

Beribu-ribu orang protes di Thailand: Penjaga semprot meriam air ke arah pengunjuk rasa yang tak indahkan larangan demo

Ribuan warga Thailand melakukan unjuk menemui di Bangkok untuk hari kedua, tidak mengindahkan dekrit darurat negeri, di tengah langkah pemerintah negeri itu memblok akses petisi online Change. org.

Petisi itu menyimpan petisi seruan agar Raja Sungguh Vajiralongkorn ditetapkan sebagai persona non grata di Jerman.

Polisi menggunakan konon air untuk membebaskan demonstran dengan sebagian besar terdiri dari penggagas muda yang mencoba memukul tertinggal dengan payung-payung. Sebagian melemparkan botol plastik, dalam unjuk rasa yang dilakukan di tengah larangan berhimpun.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha memperingatkan jam malam mungkin hendak diterapkan dan dia tetap menolak seruan untuk mundur.

Para pengunjuk menikmati juga menuntut reformasi monarki Thailand dengan membatasi kekuasaan raja.

Kementerian perekonomian digital menyebutkan konten petisi pada Change. org melanggar aturan akta kejahatan komputer Thailand.

Raja Vajiralongkorn dikritik para-para pengunjuk rasa karena menghabiskan lebih banyak waktu di Jerman semenjak mulai bertahta pada 2016.

Tuntutan itu telah diisi oleh sekitar 130. 000 penandatangan sebelum diblok oleh pemerintah.

Langkah itu dilakukan pada tengah protes pro-demokrasi terbesar baru dalam beberapa tahun terakhir.

Kamis (14/10) lalu, pemerintah Thailand mengumumkan dekrit darurat untuk menanggapi serangkaian protes yang berlangsung di Bangkok, termasuk dengan melarang kerumunan orang lebih dari 4 orang dan pembatasan media.

Sekitar 20 aktivis ditangkap.

Sebuah pengumuman yang dibacakan oleh polisi dalam siaran televisi menyatakan “banyak kelompok-kelompok orang sudah mengundang, menghasut dan melakukan pertemuan di tempat-tempat umum yang mengenai hukum di Bangkok”.

Dikatakan langkah-langkah penting diperlukan untuk “menjaga perdamaian dan ketertiban”.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari asing

Pengumuman yang ditayangkan di televisi negeri itu mengatakan pengunjuk rasa sudah “memicu kekacauan dan keresahan publik”.

Pengumuman itu menyebut bahwa pengunjuk mengalami yang menghadang iring-iringan kerajaan di hari Rabu sebagai alasan keputusan tersebut.

Para pengunjuk rasa, dengan didorong mundur oleh jajaran penjaga, memberikan hormat tiga jari dengan telah menjadi simbol gerakan penolakan saat ratu berada di di dalam kendaraan yang menelusuri Bangkok.

Keputusan perlu itu mulai berlaku pada pukul 04: 00 waktu setempat pada hari Kamis (15/10).

Selain membatasi gabungan hingga maksimal empat orang, kesimpulan tersebut membatasi media.

Yaitu, melarang “publikasi berita, media lain, dan fakta elektronik yang berisi pesan dengan dapat menimbulkan ketakutan atau sengaja memutarbalikkan informasi, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang akan memengaruhi keamanan ataupun perdamaian nasional dan ketertiban “.

Kesimpulan itu juga memungkinkan pihak berkuasa untuk menghentikan orang-orang memasuki “daerah mana pun yang mereka tunjuk”, menurut laporan kantor berita Reuters.

Kegiatan protes yang dipimpin oleh mahasiswa, yang dimulai pada Juli dan terus berkembang, telah menjadi tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir bagi penguasa Thailand.

Serangkaian penolakan selama akhir pekan di ibu kota adalah beberapa yang terbesar dalam beberapa tahun, dengan ribuan menentang pihak berwenang untuk berhimpun dan menuntut perubahan.

Pihak berwenang mengucapkan 18. 000 orang bergabung pada demonstrasi hari Sabtu, meskipun dengan lain memberikan angka yang bertambah tinggi. Banyak yang tetap meneruskan protes hingga Minggu.

Seruan para pengunjuk rasa untuk reformasi kerajaan benar sensitif di Thailand, di mana kritik terhadap monarki dapat dihukum dengan hukuman penjara yang lama.

Apa kejadian terbaru di Bangkok?

Petugas anti huru hara Thailand memburbarkan pengunjuk rasa yang berkumpul pada luar kantor perdana menteri tak lama setelah keputusan darurat berlaku pada Kamis pagi.

Sejumlah pengunjuk menemui mencoba melawan, menggunakan barikade sintetis, tetapi mereka didorong mundur, sesuai yang dilaporkan kantor berita Reuters.

Ratusan polisi terlihat di jalanan-jalanan setelah pengunjuk rasa dibubarkan.

Beberapa pengacara Thailand yang menaruh perhatian terhadap rumor hak asasi manusia mengatakan tiga pemimpin protes telah ditangkap. Petugas belum mengomentari klaim ini.

Mengapa tersedia protes?

Thailand memiliki sejarah panjang soal kerusuhan politik dan protes, tetapi sebuah gelombang baru dimulai dalam Februari setelah pengadilan memerintahkan golongan oposisi pro-demokrasi yang masih perdana terbentuk untuk dibubarkan.

Future Forward Party (Partai Maju Masa Depan) telah terbukti sangat populer di kalangan muda, pemilih pemula dan memperoleh bagian terbesar ketiga dari kursi parlemen dalam pemilihan Maret 2019, yang dimenangkan oleh kepemimpinan militer yang padahal menjabat.

Protes dihidupkan kembali pada bulan Juni kala aktivis pro-demokrasi terkemuka Wanchalearm Satsaksit hilang di Kamboja, tempat dia berada di pengasingan sejak kudeta militer 2014.

Keberadaannya tetap tidak diketahui dan pengunjuk rasa menuduh pemerintah Thailand mengatur penculikannya semrawut sesuatu yang telah dibantah sebab polisi dan pemerintah. Sejak Juli protes yang dipimpin mahasiswa secara rutin terjadi.

Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah yang dipimpin sebab Perdana Menteri Prayuth, mantan pemimpin angkatan darat yang merebut adikara dalam kudeta, dibubarkan; untuk konstitusi akan ditulis ulang; untuk bagian berwenang berhenti melecehkan para kritikus.

Barang apa yang terjadi jelang dekrit?

Sebelumnya, pengunjuk rasa prodemokrasi di Thailand berhadap-hadapan dengan iring-iringan kendaraan dengan membawa Maha Vajiralongkorn dan permaisuri Ratu Suthida ketika rombongan meninggalkan pawai umum di ibu tanah air Thailand, Bangkok pada Rabu (14/10).

Tetapi massa berhasil dipukul mundur sebab barisan kepolisian dan tidak datang menghentikan iring-iringan itu. Ketika kepala lewat, mereka mengangkat salam tiga jari yang telah menjadi tanda gerakan protes.

Mereka menuntut pengunduran muncul Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha & menuntut pembatasan kekuasaan Raja Sungguh Vajiralongkorn.

Protes hari ini digelar bersaingan dengan kunjungan raja ke suatu upacara Buddha di Ratchadamnoen Avenue, tempat demonstrasi digelar.

Biasanya dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam Jerman dan telah kembali dibanding negara itu.

Kepala tampak duduk di mobil beriringan permaisuri Ratu Suthida.

Mobil itu melewati massa yang meneriakkan yel-yel dan mengangkat salam tiga jari. Salam tersebut diyakini terinspirasi sebab film-film Hunger Games, yang menggunakan salam itu sebagai simbol perserikatan dan penentangan.

Pengunjuk rasa sebelumnya berjanji tidak akan memblokir iring-iringan yang membawa raja dan mereka terbukti menepati janji itu.

Protes tandingan dari kelompok baju kuning

Kelompok pendukung raja serupa menggelar demonstrasi tandingan untuk menunjukkan dukungan kepada monarki.

Mengenakan baju kuning, warna yang digunakan kerajaan, mereka melakukan unjuk rasa dalam kawasan yang sama dengan kelompok prodemokrasi, walau berada di titik bertentangan.

Kedua kelompok dipisahkan oleh pawai polisi.

Beberapa pemrotes berbaju kuning terekam menyerang pengunjuk rasa prodemokrasi. Menurut sejumlah bukti mata, pemerintah menyamarkan polisi sebagai pengunjuk rasa pendukung raja.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kami mencintai kepala, ” kata Sirilak Kasemsawat kepada kantor berita AFP. Ia menuduh gerakan prodemokrasi hendak “menggulingkan” kerajaan, tuduhan yang selalu ditepis sebab kelompok prodemokrasi.

“Kami tidak meminta mereka dilengserkan, dilupakan atau tidak dihormati, ” kata Dear Thatcha, seorang peserta unjuk rasa dari grup prodemokrasi.

“Kami meminta mereka berubah bergandengan kami. Negara kita perlu menyesuaikan diri dengan banya hal, dan monarki adalah salah satu isu yang juga perlu disesuaikan, ” tambahnya.

Seruan reformasi di tubuh kerajaan merupakan isu sangat sensitif di Thailand, dan mereka yang mengecam monarki dapat dihukum penjara yang lama.

Selama beberapa bulan terakhir, penentangan digelar untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilu tarikh lalu meskipun hasilnya disengketakan.

Beberapa warga juga mendesak reformasi kerajaan, meskipun seruan tersebut dapat diperkarakan berdasarkan undang-undang pencemaran nama bagus kerajaan yang ketat di Thailand.

Categories
Data

Prabowo akan bertemu pejabat AS pada Pentagon, kelompok hak asasi protes dan sebut langsung menteri pertahanan Indonesia dalam pelanggaran HAM

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan para pejabat di Washington, Amerika Serikat, Kamis (15/10), dalam kunjungan yang dikritik tujuh organisasi HAM karena apa yang mereka sebut dugaan keterlibatan langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Menteri Pertahanan Mark Esper dan dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat Pentagon, termasuk dengan Menhan Esper sendiri.

Juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipuro, mengatakan “Pak Prabowo akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper untuk membicarakan hubungan dan kerja sama militer antara kedua negara. ”

Pertemuan dijadwalkan berlangsung Jumat (16/10).

Zaenal Muttaqin, Sekretaris Jenderal, Ikatan Keluarga Jamaah Hilang Indonesia, IKOHI – organisasi yang ikut menandatangani surat ke Menteri Luar Negeri Mike Pompeo agar visa tidak diberikan kepada Prabowo – mengatakan kecewa karena langkah AS ini disebutnya memperkuat impunitas.

“Bagi kami ini memperkuat impunitas karena Prabowo Subianto yang terkait dengan pelanggaran HAM bukan hanya di Indonesia, tapi juga pada Timor Leste. Bagi kami terkait akan jadi preseden bagi pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia untuk semakin bebas, semakin leluasa, semakin kokoh impunitas, bebas dri pengadilan, bebas dari penyelesaian sebagaiselaku, ala, menurut, hukum untuk memenuhi hak arah kebenaran, keadilan dan pemulihan untuk keluarga korban, ” kata Zaenal kepada BBC News Indonesia.

Sebelumnya Amerika memasukkan Prabowo dalam daftar hitam karena menilai Prabowo punya latar belakang pelanggaran HAM. Larangan terkait diterapkan di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama.

Prabowo, 68 tahun, mantan Komandan Kopassus, dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi pada sejumlah tempat termasuk dalam kerusuhan 1998 yang diwarnai penculikan, dan di Timor Leste.

Prabowo Subianto pernah ditolak masuk Amerika pada Maret 2014 ketika hendak menghadiri wisuda putranya.

Prabowo yang pernah menjabat komandan jenderal Kopassus pada ujung kekuasaan Soeharto banyak dituding terlibat penculikan aktivis dan mahasiswa prodemokrasi.

Tuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Prabowo menyanggah keterlibatannya dalam pelanggaran HAM,

Menjawab kritikan kelompok hak asasi manusia itu, juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipuro mengatakan “Amnesty International [dan organisasi lain] mempunyai hak mengungkapkan pendapat mereka lalu itu kami hargai. Kami juga menghargai Amerika Serikat dalam peranannya mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. ”

“Kunjungan Menteri Prabowo ke Washington DC, yang bertujuan mengeksplorasi bagaimana militer kedua negara dapat bekerja sama di masa depan dan menjamin kepentingan bersama dilindungi, ” kata Irawan lagi kepada BBC News Indonesia.

Seorang pejabat tinggi kementerian pertahanan Amerika membela keputusan menyambut Prabowo di Pentagon.

“Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan dengan presiden terpilih Indonesia, negara ketiga terbesar di dunia, ” kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters.

“Dia adalah mitra kami dari satu kemitraan sangat penting dan penting untuk melakukan kontak dengannya serta memperlakukannya sebagai mitra, ” tambah pejabat tersebut.

Dalam kunjungan ini, Prabowo dijadwalkan akan membicarakan kemungkinan pembelian pesawat tempur, langkah yang juga ingin dijajagi dengan Rusia.

Amnesty International lalu enam kelompok HAM lain, termasuk IKOHI, mengecam keputusan kementerian pertahanan yang memberikan visa kepada Prabowo.

“Prabowo Subianto adalah mantan jenderal yg dilarang [masuk AS] sejak tahun 2000 karena dugaan keterlibatan langsung pelanggaran hak asasi manusia, ” kata kelompok-kelompok HAM itu dalam surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

Bencana HAM bagi Indonesia

“Keputusan Kementerian Luar Negeri baru-baru ini buat mencabut larangan terhadap Prabowo Subianto adalah langkah mendadak dan bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, ” kata kelompok itu lagi.

Kelompok HAM itu menyebut kunjungan Prabowo ke AS sebagai “bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia. ”

Senator Patrick Leahy, salah satu penyusun undang-undang yang melarang bantuan militer AS kepada militer asing yang dianggap melanggar HAM, mengecam keputusan pemerintahan Presiden Trump oleh mengatakan Prabowo “tidak memenuhi syarat untuk masuk negara ini. inch

“Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, presiden dan menteri luar negeri kembali menunjukkan bahwa bagi mereka “hukum dan ketertiban” ialah slogan kosong yang tidak mengindahkan pentingnya keadilan, ” kata Leahy kepada Reuters.

Sementara Zaenal dari IKOHI mengatakan tuntutan organisasinya adalah tetap agar “AS terus melanjutkan kebijakan Leahy yang melarang siapapun pelanggar HAM masuk AS. Hal terkait sebagai upaya kami untuk mengingatkam bahwa masih ada masalah hukum atas kejahatan HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan secara hukum. ”

Ia juga mengatakan mengharapkan agar agar AS menekan Indonesia menyelesaikan masalah HAM yang belum selesai.

“Tuntutan kami ke pemerintah AS juga tiada lain untuk menekan Presiden Jokowi terhadap janjinya kepada keluarga korban penculikan 1997-1998 yang akan menyelesaikan lalu mengembalikan 13 orang yang masih hilang, ” kata Zaenal.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, pejabat Amerika Serikat diperkirakan akan kembali memperingatkan Indonesia untuk tidak melakukan pembelian senjata besar-besaran dari Rusia,

Pembelian pesawat tempur dari Rusia akan memicu dikeluarkannya sanksi AS berdasarkan cara Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau badan yang mengawasi musuh Amerika melalui sanksi.

“Kami mengangkat risiko CAATSA dalam semua percakapan kami dengan kementerian pertahanan dari berbagai negara, ” kata pejabat AS kepada Reuters.

Tujuh kelompok PIG yang menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Pampeo juga mempertanyakan apakah visa yang diberikan kepada Prabowo memberikannya kekebalan di AS.

Bila Prabowo tidak mendapatkan kekebalan, AS wajib menyelidiki apakah ia terlibat dalam penyiksaan dan ada kemungkinan dia diadili dan diekstradisi, kata kelompok HAM itu.

“Kami mendesak Anda untuk mengklarifikasi apakah visa yang dikeluarkan untuk Prabowo Subianto tidak mencakup bentuk imunitas apapupun terhadapnya dan untuk menjamin bila ia tiba di AS, dia diselidiki. Bila ada cukup bukti, ia diadili atas dugaan kejahatan yang dilakukan berdasarkan hukum internasional, ” kata kelompok itu di dalam suratnya.

Categories
Data SGP

Tips Game Lotto Data SGP

Seseorang, berapapun usianya, dapat terlibat dalam permainan lotere yang diadakan di Data SGP, sesuai dengan peraturan. Setiap individu yang memiliki tiket valid atau membayar tunai, baik sebagian atau seluruhnya, memenangkan setidaknya satu hadiah. Faktanya, seseorang juga bisa memenangkan lebih dari satu hadiah jika dia memiliki semua tiket bersamanya dan jika dia telah bermain lebih dari satu jam. Ada aturan tertentu yang mengatur proses melakukan permainan lotere di Data SGP, dan semua prosedur harus dipatuhi untuk mendapatkan tiket kemenangan. Oleh karena itu, jika Anda ingin memenangkan satu atau beberapa hadiah, sebaiknya ikuti langkah-langkah berikut ini.

Jika Anda ingin memenangkan hadiah di Data SGP, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengumpulkan semua informasi pribadi Anda, dan juga melihat peraturannya. Sistem lotere memiliki dua jenis gambar – penarikan jackpot dan penarikan nomor. Dalam kasus undian jackpot, orang harus memainkan sejumlah permainan tertentu dan hadiah diberikan kepada mereka yang telah memenangkan setidaknya satu dari mereka. Ini dapat dilakukan dengan menempatkan nomor yang ditarik pada tiket. Anda bahkan dapat memiliki lebih dari satu tiket, tetapi peluang menang lebih rendah daripada jika Anda memainkan semua permainan secara terpisah.

Jika pengundian nomor undian tidak melibatkan banyak nomor, maka Anda tinggal memainkan undian itu sendiri. Anda tidak perlu memiliki lisensi atau dokumen lain untuk bermain lotere, selama Anda berusia di atas delapan belas tahun. Di sisi lain, jika Anda ingin memenangkan lebih dari satu hadiah, maka Anda harus berusia di atas usia legal, serta memiliki rekening bank yang valid dan aktif.

Sebaiknya Anda juga mengunjungi kantor Departemen Layanan Kesehatan Negara Bagian dan Departemen Pendapatan sebelum Anda berpartisipasi dalam pengundian, karena lembaga-lembaga ini memiliki catatan tentang lotre, dan dapat memandu Anda tentang prosedurnya. Anda juga dapat berkonsultasi dengan surat kabar jika pengundian telah dilakukan baru-baru ini. Terlepas dari semua ini, penting juga bagi Anda untuk memahami syarat dan ketentuan pengundian lotere, sehingga Anda dapat mengambil tindakan yang tepat.

Setelah Anda memahami semua tentang cara memenangkan permainan lotre, Anda dapat melanjutkan ke pengundian jackpot. Anda perlu mengetahui berbagai hal, dan angka-angka yang terkait dengan pengundian ini, seperti jumlah jackpot, angka, nomor jackpot dalam pengundian, peluang memenangkan lotre, pembayaran dan juga proses pembelian tiket. Semua informasi ini diperlukan untuk memenangkan jackpot. Setelah Anda mengetahui tentang pengundian jackpot, Anda dapat melanjutkan ke pengundian nomor.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa aturan yang mengatur jackpot. Jika jackpot lebih besar dari hadiah yang dimenangkan, maka ada kemungkinan nomor pemenang tidak dipublikasikan oleh lotere. Jika ini terjadi, maka akan ada undian lagi, di mana nomor yang sama akan dipilih secara acak, dan itu menjadi hadiah jackpot baru. Pengundian nomor dilakukan hanya sekali setahun dan setiap pengundian berbeda. Oleh karena itu, disarankan untuk pergi ke permainan lotere online untuk memenangkan jackpot yang lebih besar, karena mereka menawarkan peluang menang yang lebih baik.