Categories
Data

Simpulan dugaan eksploitasi seksual anak dilantik jadi bupati, Komnas Perempuan mengambil pemerintah evaluasi di tengah bertambah dari 100 laporan kekerasan erotis melibatkan pejabat publik

Diperbarui 5 jam yang lalu Sumber gambar, DAVIES SURYA/BBC Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melangsungkan evaluasi terkait pengangkatan tersangka kekerasan seksual terhadap anak menjadi penguasa sementara bupati Buton Utara, di tengah laporan lebih dari 100 kekerasan seksual melibatkan pejabat publik.

Upah Nasional Anti Kekerasan Terhadap Hawa meminta Kementerian Dalam Negeri buat melakukan evaluasi terkait pengangkatan simpulan kekerasan seksual terhadap anak menjelma pejabat sementara bupati Buton Mengetengahkan, di tengah laporan lebih dibanding 100 kekerasan seksual melibatkan pejabat publik.

Langkah pengangkatan Ramadio menjadi bupati di kabupaten Sulawesi Tenggara itu, menurut Komnas perempuan serta pendamping korban dari Yayasan Lambu Ina, merupakan perilaku diskriminatif & impunitas pejabat publik yang terpikat kasus hukum.

Pemerintah kabupaten tidak berkomentar banyak namun Kementerian Dalam Daerah menilai keputusan itu telah serasi dengan undang-undang peraturan pemerintah daerah.

Bersandarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 hingga awal 2020 telah terjadi 115 kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik.

Komnas Hawa dan Yayasan Lambu Ina serupa mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penahanan terhadap Ramadio yang hingga kini masih selamat padahal telah ditetapkan sebagai simpulan sejak 23 Desember 2019 lulus.

Dalam kasus tersebut, tante korban, TB, yang didakwa sebagai wasit atau mucikari antara korban dan tersangka Ramadio, telah divonis enam tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Raha, & diperberat menjadi sembilan tahun oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Kepala Humas Pemkab Buton Utara, Asrif Atmin mengatakan kasus Ramadio adalah perkara pribadi dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tidak mau terlibat didalamnya.

Kemendagri menjelaskan keputusan pengangkatan Ramadio telah sesuai dengan UU Pemerintah Daerah, yaitu ketika kepala daerah berhalangan tetap maka otomatis akan diserahkan kepada wakil bupati sebagai pelaksana tugas.

Ditambah lagi, Kemendagri tidak dapat mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.

Kemendagri akan turun tangan jika terjadi kekosongan posisi kepala daerah, yaitu di era Ramadio telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 hingga awal 2020 telah terjadi 115 kekerasan seksual kepada perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Dari total itu, 26 kasus dilakukan perseorangan aparatur sipil negara (ASN), 20 kasus oleh oknum polisi, 16 kasus oleh oknum guru dan 12 kasus oleh oknum tentara.

Lebih luas dari itu, kebengisan seksual yang menimpa anak rani terjadi peningkatan 65% dari tahun 2018 sebesar 1. 417 peristiwa menjadi 2. 341 kasus pada tahun 2019.

Diskriminasi dan impunitas pada pejabat publik

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, penanganan kejadian dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak yang kini hampir kepala tahun dengan tersangka Ramadio menunjukan “perlakuan diskriminatif penegakan hukum serta impunitas” bagi pejabat publik.

“Ada pengistimewaan dan impunitas kepada kepala daerah ketika terjerat kasus patokan karena untuk dilakukan pemeriksaan & penahanan perlu izin dari Mendagri [kabupaten- kota] dan pemimpin [gubernur], ” kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Selasa (29/09).

“Dan menunjukan diskriminasi pula, tidak ada persamaan di membuang hukum. Bagaimana satu tersangka [TB] sudah dipidana, akan tetapi terduga pelaku yang melakukan memakai tidak ditahan bahkan kini menjabat sebagai Plt, ” tambah Siti.

Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Wilayah menyebutkan, tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan memerlukan persetujuan terekam dari presiden dan menteri (Menteri Dalam Negeri). Aturan itu, sebutan Siti Aminah, yang menjadi penghalang dilakukannya penahanan.

“Untuk itu kami minta Mendagri turun tangan secara melakukan evaluasi pengangkatan Plt dan mengeluarkan izin tertulis kepada penegak hukum sehingga penahanan bisa dilakukan. Kami khawatir jika menjabat Plt maka tersangka memiliki kekuatan yang lebih untuk menggunakan relasi jaringan kekuasaan dalam menjauhkan pemenuhan kesamarataan bagi korban, ” kata Siti Aminah.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra juga menyayangkan barang apa yang ia sebut “perlakuan khusus” kepada Ramadio karena, berangkat dibanding kasus-kasus lain, aparat penegak hukum selalu melakukan penahanan dengan lekas kepada terduga pelaku kekerasan seksi anak, apalagi ancaman pidananya di atas lima tahun penjara.

“Ini melukai perjuangan perlindungan anak di Nusantara. Kalau hanya masalah teknis administratif tentu itu bisa diselesaikan. Siapa pun yang cukup bukti harus ditahan, jangan kasus ini menjelma preseden buruk dengan adanya perlakukan khusus bagi pelaku ketika datang dari pejabat publik, ” cakap Jasra.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Maza mengukuhkan Ramadio sebagai Plt bupati Buton Utara, Jumat (25/09), karena Bupati Abu Hasan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 mendatang.

Dampak berlapis diderita korban

Pendamping korban EV, dari Yayasan Lambu Ina, Yustina Fendrita mengatakan, berlarutnya proses adat terhadap terduga Ramadio menyebabkan korban menerima dampak berlapis.

“Proses telah hampir setahun, pelaku tidak ditahan, justru mendapat hak istimewa menghirup udara bebas, dan mendapat kemudahan dari negara dan hak istimewa sebagai pejabat, sementara korban semakin berlapis penderitannya, ” kata Yustina.

Yustina mengatakan penderitaan berlapis yang dialami korban yaitu, kekerasan erotis dan trauma berkepanjangan yang pelik dipulihkan. Kemudian, korban juga mendapatkan sanksi dan stigmatisasi sosial daripada beberapa masyarakat karena dianggap sebagai penebar aib komunitas.

“Korban di- bully di madrasah sehingga berhenti sekolah, tokoh kebiasaan sekitar memaksa korban menikah akan tetapi korban menolak sehingga sempat tercampak dari kampung halamannya, ” sekapur Yustina.

Menurut Yustina, polisi telah melimpahkan berkas tersangka Ramadio ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Pemkab Buton Utara: Itu masalah pribadi

Kepala Humas Pemkab Buton Utara, Asrif Atmin mengatakan, kasus Ramadio adalah urusan pribadi. Pemkab Buton Utara tidak mau masuk dan terlibat dalam dalamnya.

“Iya, kalau masalah tersebut tidak bisa saya sampaikan Bungkus, karena memang itu urusan awak pak. Ya urusan pribadi, ” kata Asrif Atmin kepada wartawan Darul Amri di Sulawesi dengan melaporkan kepada BBC News Nusantara, Selasa (29/09) sore.

“Saya juga tidak terlalu masuk ke situ. Jalan (kasus) itu biasa-biasa Pak, sebab urusan pidana atau apa, ” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulawesi Tenggara Kamari dengan dihubungi, tiba-tiba menutup telepon sesudah ditanya terkait kasus tersebut.

Eksekutif Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Aries Elfatar mengatakan kasus tersangka Ramadio sudah tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum Kejari Muna.

“Silakan penyungguhan kepada mereka, ” tambah Aries.

Kemendagri: Keputusan Plt sesuai UNDANG-UNDANG Pemda

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, menilai keputusan melantik Ramadio sebagai Plt Bupati Buton Utara sudah sesuai dengan UU Pemerintah Wilayah.

“Di UU Pemda khususnya Perkara 65, ketika bupati berhalangan tentu maka menjadi hak privilege dari pemangku bupati untuk naik otomatis menjadi Plt, ” kata Kastorius.

Terkait dengan status tersangka Ramadio, Kastorius mengatakan, masih diperbolehkan oleh UU untuk menjabat sebagai Plt.

“Kecuali yang bersangkutan ditahan dan menjadi terdakwa, maka tidak boleh diangkat. Kita tidak bisa mencampuradukkan kaidah hak yang melekat diatur UU dalam sistem pemerintahan daerah dengan kasus hukum.

“Jika kemudian yang terlibat ditahan atau menjadi terdakwa serta terjadi kekosongan jabatan, maka pada situ kami [Kemendagri] masuk, ” kata Kastorius.