Categories
Data

Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19: Masa kampanye dimulai, cara tatap muka tetap dinilai ‘paling efektif’

6 jam yang morat-marit Sumber gambar, MUHAMMAD IQBAL/Antarafoto Bersamaan masa kampanye Pemilihan Kepala Kawasan (Pilkada) dimulai pada Sabtu (25/09), para pasangan calon mencari kiat untuk mengumpulkan dukungan masyarakat di situasi pandemi covid-19.

Seiring masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimulai pada Sabtu (25/09), para pasangan calon mengaduk-aduk siasat untuk mengumpulkan dukungan bangsa dalam situasi pandemi covid-19.

Premi Pemilihan Umum (KPU) telah mencetak revisi aturan yang melarang persuasi dengan cara menciptakan kerumunan zaman seperti rapat umum dan konser musik, serta membatasi pertemuan tatap muka.

Dengan sebagian besar kampanye diperkirakan akan dilancarkan di dunia imajiner, organisasi pemantau pemilu memperingatkan mau bahaya konten disinformasi dan berita bohong.

Bagaimanapun, tidak semua kandidat di dalam Pilkada serta-merta mengalihkan kampanye mereka ke media sosial.

Tatap muka dinilai lebih efektif

Pilkada akan diselenggarakan di dalam 9 Desember 2020 di 270 daerah dan melibatkan sekitar 105 juta pemilih.

Kampanye dijadwalkan dimulai di dalam 26 September sampai 5 Desember, dan masa tenang dimulai di dalam 6-8 Desember.

Dari tim pemenangan pemilu yang dihubungi BBC News Indonesia, tim pasangan calon dalam pemilihan walikota Solo, Bagyo Wahyono-FX Supardjo alias Bajo mengatakan belum berencana menggelar kampanye secara daring.

Ketua Tim Pemenangan Bajo, Sigit Prawoso, menghargai kampanye online tidak efektif untuk menggaet dukungan.

“Saat ini belum mengarah ke kegiatan daring atau online . Buat saya kampanye daring tidak membuat elektabilitas naik, elektabilitas cukup teman-teman sosmed yang melakukannya, ” ujarnya kepada Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dari Kota Solo.

Menurutnya, gerakan dengan tatap muka tetaplah yang paling efektif. Namun itu kendati bukan dilakukan dengan orasi di hadapan kerumunan massa melainkan ancangan dari rumah ke rumah.

“Kita semasa ini sudah melakukan personal approach kepada masyarakat. Kita datangi satu per satu. Kita door to door sedang dilakukan sampai detik ini. Untuk kami itu lebih berarti sejak kampanye dalam bentuk apapun, ” tegasnya.

Sigit mengklaim pendekatan tersebut manjur. Hal itu, lanjutnya, terbukti dibanding keberhasilan pasangan independen tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat dan lolos ke kontestasi Pilkada Solo jadi penantang anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan bahan wakilnya Teguh Prakosa.

Niat untuk lestari mengadakan kampanye secara offline juga diungkapkan tim pemenangan salah satu pasangan calon di pemilihan gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit-Indra Catri.

Supardi mengatakan pihaknya tetap berencana menggelar pertemuan fisik, di samping kampanye virtual — tentunya dengan mengedepankan adat kesehatan Covid-19 serta tidak melanggar aturan yang ditetapkan KPU.

“Kenapa ada pertemuan fisik? Sebab, banyak daerah di Sumbar ini yang belum punya akses internet. Inilah yang akan menjadi catatan bagi para bagian calon agar kampanye yang dikerjakan bisa tepat sasaran, ” tuturnya kepada Agus Embun yang mengadukan untuk BBC News Indonesia sejak Kota Padang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengidentifikasi buruknya infrastruktur internet sebagai salah satu masalah dengan bisa mengganggu proses Pilkada tarikh ini.

Sebanyak 67 kabupaten/kota termasuk dalam rawan tinggi pada arah ini.

“Tingkat pilgub, seluruh provinsi yang menyelenggarakan termasuk dalam rawan tinggi. Urutannya adalah Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Mengadukan, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau, ” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam laman resmi Bawaslu.

Kampanye daring diutamakan

Pada hari Rabu (23/09) KPU menetapkan Peraturan Peraturan Tip Pemilihan Umum no. 13 tarikh 2020 yang merevisi peraturan sebelumnya.

Bab 58 dalam peraturan baru menyatakan para kandidat dalam Pilkada langsung 2020 harus mengutamakan kegiatan persuasi di media sosial dan media daring.

Jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, maka dibolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 karakter serta menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pada pasal 88C, KPU dengan tegas melarang awak kampanye melaksanakan kegiatan yang lazimnya mengumpulkan massa dalam jumlah besar seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni atau pementasan musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Kandidat yang melanggar mau mendapat sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian dan pembubaran kampanye, mengikuti larangan melakukan metode kampanye dengan dilanggar selama tiga hari.

KPU selalu membatasi penayangan iklan kampanye dalam media sosial dan media daring hanya selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang pada tanggal 6 Desember.

Anggota KPU-RI Dewa Raka Sandi dalam diskusi online yang digelar Perludem pada hari Senin (21/09) mengatakan bahwa kampanye di media sosial dan media daring dibiayai oleh pasangan calon sendiri.

Ia membaca bahwa nantinya partai politik maupun gabungan dapat membuat akun sendiri di media sosial. Pada tingkat pemilihan provinsi KPU mengizinkan 30 akun resmi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota 20 akun.

Bahaya hoaks

Kampanye dalam media sosial mungkin bisa bertambah menjangkau para pemilih. Masyarakat juga dapat dengan mudah menyampaikan cita-cita mereka lewat komentar di unggahan-unggahan para paslon.

Namun, dengan sebagian tinggi kampanye beralih ke ruang maya, ancaman disinformasi dan berita bongak atau hoaks semakin nyata serta bisa membuat masyarakat semakin terpolarisasi.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyerukan perlunya pengaturan terkait kejernihan dan konten di media sosial.

“Jadi misalnya ada iklan-iklan di media sosial, itu dilaporkan secara terang – biayanya berapa, siapa yang membiayai, ” kata direktur eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada BBC News Indonesia.

“Juga kontennya. Misalnya konten-konten seperti hoaks, berita bongak, disinformasi, misinformasi, fitnah… tentu tak diperbolehkan. ”

Pembatasan jumlah akun serta waktu penayangan iklan, menurut Khoirunnisa, tidaklah efektif karena “di medsos itu ditutup satu tumbuh seribu”.

“Nah daripada itu ditutup dan masyarakatnya justru dapat informasi dari buzzer kan lebih baik mereka dapat informasi dari akun resmi bagian calon, ” ujarnya.

Bawaslu koordinasi secara Kominfo dan platform

Dalam menjalankan pengawasan kampanye di dunia maya, Lembaga Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) mengatakan telah berkoordinasi dengan Departemen Komunikasi dan Informatika serta bermacam-macam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain.

“Jalur temuan bisa ditemukan tim pengawas kita yang juga mengawasi medsos, dan juga jalur informasi awal dari asosiasi, ” kata anggota Bawaslu MENODAI Mochammad Afifudin dalam pesan tertulis kepada BBC News Indonesia.

Afifudin menjelaskan, koordinasi yang dijabarkan dalam Memorandum of Agreement dengan Kemenkominfo & platform diharapkan bisa mempercepat penindakan terhadap berita bohong atau disinformasi.

“Karena tidak semua kuasa penindakan di kita, ” imbuh Afifudin.

Hentikan Twitter pesan, 1

Lompati Twitter pesan, 1

Dengan umum, ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat imbauan, menerapkan langkah pencegahan, dan berkoordinasi secara tim sukses paslon untuk menguatkan aturan dipatuhi.

Jika tidak, tinggi Afifudin, maka Bawaslu akan menindak sesuai kewenangannya.

“Aturan sudah ada, kontrak sesuai peran masing-masing harus dimaksimalkan. Penyelenggara, peserta, dan pemilih harus sama-sama mematuhi protokol, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Abhan mengucapkan bahwa ada beberapa peraturan yang bisa dijadikan pendekatan hukum lembaga pengawas itu dalam menindak pengingkaran protokol kesehatan.

Peraturan tersebut antara lain UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan sanksi administratif berupa peringatan dan kompensasi administratif; serta KUHP Pasal 212 dan Pasal 218 yang dikaitkan dengan kerumunan massa saat tingkatan Pilkada dengan ancaman hukuman kurungan dan denda.