Categories
Data

Thailand: Demonstrasi akhir pekan yang menuntut perdana menteri mundur dan ditargetkan jadi ‘demonstrasi terbesar’

8 jam yang awut-awutan Sumber gambar, EPA Para pengunjuk rasa mulai berkumpul di ibu kota Thailand, Bangkok, yang diharapkan penyelenggaranya akan menjadi demonstrasi anti-pemerintah terbesar. Demonstrasi hampir setiap keadaan terjadi di Bangkok selama berminggu-minggu dengan menyerukan pengunduran diri perdana menteri.

Para pengunjuk mengecap mulai berkumpul di ibu kota Thailand, Bangkok, yang diharapkan penyelenggaranya akan menjadi demonstrasi anti-pemerintah terbesar.

Demonstrasi hampir setiap hari berlaku di Bangkok selama berminggu-minggu dengan menyerukan pengunduran diri perdana gajah.

Banyak orang juga mendesak reformasi monarki, walau desakan ini bearti mendekatkan muncul dengan risiko dari undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang saksama di Thailand.

Puluhan ribu orang diperkirakan akan hadir dalam protes yang dipimpin mahasiswa pada hari Sabtu (19/09).

Para demonstran merencanakan pendudukan asosiatif di sebuah taman, di sepotong istana megah yang digunakan buat upacara kerajaan

Protes sebelumnya, pada rata-rata Agustus, diikuti sekitar 10. 000 orang pengunjuk rasa, menurut polisi Thailand.

Namun, penyelenggara demonstrasi kali tersebut memperkirakan jumlah peserta yang lebih banyak pada akhir pekan. Had berita ini diturunkan polisi mengutarakan 5. 000 orang telah berkumpul, menurut kantor berita Reuters.

Gerakan tersebut menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha – yang mengambil alih tanduk dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilihan yang disengketakan tahun semrawut – mundur.

Teriakan untuk reformasi kerajaan sesungguhnya sangat sensitif di Thailand, kritik kepada monarki Thailand dapat dihukum dengan hukuman penjara yang lama.

Koresponden BBC di Bangkok Jonathan Head mengucapkan serangkaian skandal politik dan efek pandemi virus corona telah menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan di negara itu.

Mengapa terjadi aksi unjuk menemui ?

Thailand memiliki sejarah panjang kerusuhan politik dan penolakan, tetapi gelombang baru dimulai di Februari setelah pengadilan memerintahkan kelompok oposisi pro-demokrasi yang masih muda untuk dibubarkan.

Partai Maju Masa Depan (FFP) telah terbukti sangat kondang di kalangan muda, pemilih jalan dan memperoleh bagian kursi parlemen terbesar ketiga dalam pemilihan Maret 2019. Sedangkan kepemimpinan militer yang sedang menjabat menjadi pemenangnya.

Protes dihidupkan kembali pada bulan Juni ketika aktivis pro-demokrasi terkemuka Wanchalearm Satsaksit hilang di Kamboja, wadah dia berada di pengasingan semenjak kudeta militer 2014.

Keberadaannya tetap tidak diketahui dan pengunjuk rasa mendakwa negara bagian Thailand mengatur penculikannya – tuduhan ini telah dibantah oleh polisi dan pemerintah.

Sejak Juli ada protes jalanan yang dipimpin mahasiswa secara rutin.

Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah yang dipimpin oleh Pertama Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan panglima angkatan darat yang merebut tanduk dalam kudeta, dibubarkan; menuntut konstitusi ditulis ulang; serta meminta pihak berwenang berhenti melecehkan para penilai.

Apa yang membedakan demonstrasi kali ini ?

Tuntutan para pengunjuk rasa mengalami perubahan dengan belum pernah terjadi sebelumnya, kala demonstrasi pada bulan lalu menyerukan 10 poin reformasi monarki.

Tindakan itu mengirimkan gelombang kejut ke segenap negara, negara yang mengajarkan warganya sejak lahir untuk menghormati dan mencintai monarki serta takut mau konsekuensi membicarakannya.

Mahasiswi usia 21 tarikh yang membacakan manifesto, Panusaya Sithijirawattanakul, mengatakan niat mereka “bukan untuk menghancurkan monarki tetapi untuk memodernisasi, menyesuaikannya dengan masyarakat kita”.

Tapi ia dan rekan-rekan aktivisnya telah dituduh “chung chart” – istilah Thai yang berarti “kebencian terhadap bangsa” – dan mereka mengatakan bahwa mereka sangat takut akan pengaruh melakukan “hal yang benar” dengan berbicara.

Apa hukum yang menyembunyikan monarki?

Masing-masing dari 19 konstitusi Thailand di zaman modern telah menyatakan, “Raja akan dinobatkan di dalam posisi pemujaan yang dihormati” dan bahwa “tidak ada orang yang akan mengekspos Raja akan tuduhan atau tindakan apa pun”.

Ketentuan tersebut didukung oleh pasal 112 pada hukum pidana yang dikenal jadi hukum lese-majeste, yang mewajibkan sapa pun yang mengkritik keluarga negeri untuk menjalani persidangan rahasia serta hukuman penjara yang lama.

Definisi dibanding apa yang merupakan penghinaan terhadap monarki tidak jelas dan kaum hak asasi manusia mengatakan undang-undang tersebut sering digunakan sebagai kendaraan politik untuk mengekang kebebasan berbicara juga mengekang seruan oposisi buat reformasi dan perubahan.

Seorang pria pada tahun 2015 menghadapi hukuman 15 tahun penjara karena memposting gambar anjing favorit raja saat tersebut di media sosial dengan jalan yang tampak mengejek raja.

Cara lain untuk melanggar hukum termasuk “menyukai” referensi kritis apa biar di media sosial, mempertanyakan barang apa pun dari sejarah Thailand yang dapat ditafsirkan negatif bagi indra, atau memproduksi buku atau tipuan dengan karakter yang menyerupai bagian keluarga kerajaan.

Undang-undang tersebut semakin kerap diberlakukan pada tahun-tahun setelah kudeta tahun 2014, meskipun telah melambat sejak Raja Vajiralongkorn mengumumkan bahwa dia tidak lagi menginginkannya digunakan secara luas.

Namun pengamat mengatakan pemerintah telah menggunakan jalur hukum lain, termasuk undang-undang hasutan, untuk menarget perbedaan pendapat.