Categories
Data

Penanganan pandemi covid-19 dan Luhut Panjaitan: ‘Saya manajer yang baik, ya dibantu para epidemiolog yang berkualitas’

5 jam yang lalu Sumber gambar, Detikcom/Muhammad Ridho Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya adalah “manajer yang baik” yang didukung sejumlah ahli epidemiologi atau ahli penyakit menular.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya adalah “manajer yang baik” yang didukung sejumlah ahli epidemiologi atau ahli penyakit menular.

Sesuatu itu dikatakan Luhut dalam jumpa pers daring, Jumat (18/09) malam, menanggapi kritikan sejumlah pihak, termasuk dari seorang ahli penyakit menular, yang mempertanyakan kapasitas dia di dalam menanggulangi pandemi covid-19.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan telah ditugaskan oleh Presidsen Joko Widodo untuk menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi di Indonesia dengan tingkat penularan tertinggi.

“Saya bukan epidemiolog, memang betul, namun saya dibantu banyak orang pintar, anak-anak pintar [berlatar] epidemiolog, ” kata Luhut.

Dia kemudian menyebut sebagian anggota tim ahli penyakit menular yang membantunya adalah “lulusan Universitas Indonesia serta Universitas Harvard (AS)”.

“Jadi orang-orang yg sangat berkualitas yang membantu saya, ” ujarnya.

“Saya hanya manajer, ” tambahnya. “Saya bisa mengklaim diri saya sebagai manajer yg baik. ”

Dalam jumpa pers, Luhut menjelaskan langkah yang sudah, sedang dan akan diambil tuk menangani pandemi di sembilan provinsi.

Luhut antara lain mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi masing-masing untuk, antara lain, untuk mendisiplinkan masyarakat agar taat protokol kesehatan.

Dia juga mengatakan yakni pemerintah provinsi diminta untuk mendirikan pusat karantina bagi orang-orang yang terpapar covid-19.

Dikatakan pula bahwa pemerintah akan ‘memperbaiki’ pelayanan di rumah sakit, termasuk manajemen ICU lalu sumber daya manusia di rumah sakit.

Dia juga akan meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemprov, institusi TNI, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menangani pandemi.

Apa tugas dan target Luhut Pandjaitan?

Pada pertengahan September selanjutnya, Presiden Joko Widodo telah meminta Luhut Pandjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Gangguan (BNPB), Doni Monardo, untuk menangani masalah pandemi covid-19 di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tertinggi.

Adapun sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, ada sejumlah target yang ditetapkan Presiden Jokowi dengan penunjukan Luhut dan Doni, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, serta penurunan angka kematian.

“Diminta oleh presiden agar focus on ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan, inch kata Wiku, Selasa (15/09).

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, Luhut Pandjaitan ditunjuk untuk menangani pandemi Covid-19, karena selama ini dia dianggap mampu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan presiden dengan baik.

“Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan / menekan angka positif di nine provinsi, ” ujar Donny kepada wartawan, Rabu (16/09).

Demi mencapai focus on yang ditekankan presiden, menurut Wiku, ada beberapa langkah-langkah yang jadi dilakukan Doni dan Luhut.

Pertama , menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat.

Kedua , melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk pelanggar.

Ketiga , peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan.

Keempat , penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di tiap provinsi.

Apakah pilkada akan jalan terus?

Dalam jumpa pers, Luhut lalu Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, ditanya apakah pemerintah akan tetap menggelar pilkada di tengah pandemi.

Luhut mengatakan pemerintah sudah membicarakan soal usulan agar pilkada “ditunda”, serta menurutnya, langkah menggelar pilkada “sudah diambil”, meski nantinya akan diatur detilnya.

“Nanti pada waktunya, kita maka akan umumkan. Tanggal 23 September terkait, critical time, karena pengumuman calon pasangan [pilkada], ” kata Luhut.

Dia menegaskan, pemerintah tidak mau momen itu menjadi klaster baru covid-19.

“Apakah nanti kampanye pada dalam ruangan saja dengan jumlah terbatas, dan seterusnya. Saya pikir, itu akan segera kita umumkan sebelum tanggal 23 September, inch ujarnya.

Apa tanggapan pemerintah atas dua komisioner KPU yg positif covid-19?

Menyinggung tentang informasi yang menyebut dua orang komisioner KPU yang positif covid-19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya telah menerima laporan tersebut.

Doni kemudian mengklarifkasi bahwa dua orang komisioner KPU itu sudah melakukan isolasi mandiri setelah dinyatakan terpapar covid-19 meski “tanpa gejala”.

“Kalau nanti ada perkembangan, panas tubuh meningkat, penciuman bukan dirasakan lagi, tentu akan dirawat di RS covid yang telah ditunjuk Kemenkes, ” ungkapnya.

Tentang praktek melanggar protokol kesehatan selama perhelatan awal pilkada, Doni mengatakan “masih dalam batas pengendalian” setelah dilakukan pemberian sanksi dll.

Ketua KPU Arief Budiman sendiri – yang juga positif setelah menjalani tes swab mengatakan tengah menjalani karantina mandiri sejak Jumat (18/09).

Melalui keterangan tertulis Arief menyatakan dirinya tidak mengalami gejala seperti batuk, panas, pilek ataupun sesak nafas, dan yakni seluruh orang yang berada di rumah dinas KPU termasuk Arief sendiri melakukan tes ulang.

Arief juga mengatakan KPU menerapkan kebijakan work from home, bekerja dari rumah mulai Jumat ini sampai dalam tanggal 22 September.