Categories
Data

Konflik Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk bagi Indonesia

8 jam yang lalu Sumber gambar, JIM LO SCALZO/EPA Harapan perdana muncul sesudah tiga sosok berbarengan meneken dokumen di atas meja panjang dengan pancaran sinar matahari sore yang cerah di prinsip Gedung Putih.

  • Rohmatin Bonasir
  • BBC News Indonesia

Harapan baru muncul sesudah tiga wujud serempak meneken dokumen di untuk meja panjang dengan pancaran sinar matahari sore yang cerah di teras Gedung Putih.

Mereka adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Asosiasi Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan serta Menteri Luar Negeri Bahrain Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Si tuan rumah dan perantara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membicarakan peristiwa pada Selasa (15/09) itu sebagai “fajar Timur Tengah yang baru”.

Langkah bersejarah UEA dan Bahrain sebagai negara Arab ketiga & keempat yang menjalin hubungan dengan Israel tersebut patut disambut dan disikapi secara cerdas oleh Nusantara, kata seorang pengamat.

Setidaknya di dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara sahabat Palestina, kata Dr. Ryantori, direktur eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan dosen Hubungan Internasional di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta.

“Selama normalisasi tersebut tidak bersinggungan langsung dengan isu Palestina, Indonesia harus melihat hal tersebut sebagai opportunity , ” dia menjelaskan.

Kesempatan yang ia maksud & yang paling di depan gegabah adalah bahwa langkah Bahrain dan Uni Emirat Arab dapat membukakan pintu bagi Indonesia dalam membawa dirinya sebagai apa yang disebutnya “jembatan emas” antara dua pihak yang berkonflik.

“Ini mengingat ikatan Indonesia dengan negara-negara Arab biasanya sangat baik. Jika mereka telah mulai menormalisasi hubungannya dengan Israel, Indonesia akan semakin mudah ‘berinteraksi’ dengan Israel, minimal bisa mengabulkan pendekatan yang lebih dalam menumpu isu Palestina. ”

Pemerintah Indonesia menggunakan jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab tidak akan mengubah kondisi Indonesia tentang Palestina.

Ia tidak secara spesifik menjelaskan apakah Indonesia kemudian akan mempertimbangkan menempuh kiprah serupa.

“Bagi Indonesia penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi DK PBB terkait, serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two states solution .

“Kita harus pastikan bahwa seluruh rintisan untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab P eace I nitiative , dan resolusi Organinsasi Kerjasama Islam yang terkait, ” kata Teuku Faizasyah dalam petunjuk pers di Jakarta, Kamis (17/09).

Sebab karena itulah, masih menurutnya, Nusantara memandang kini tiba waktunya buat membakar proses mulitilateral tersebut, meskipun di sisi lain langkah mereka dapat dipahami.

“Kami memahami olahragawan UAE dan Bahrain untuk menyediakan ruang bagi pihak terkait buat bernegosiasi, mengubah pendekatan untuk pengerjaan isu Palestina melalui kesepakatan ini.

“Namun efektifitas kesepakatan tersebut benar bergantung pada komitmen Israel buat menghormatinnya, ” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah.

Harapan baru tapi tak bakal mengubah posisi Indonesia

Wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel pernah digulirkan oleh Presiden Gus Dur, meskipun sontak mendapat penolakan banyak pihak ketika itu, terutama dari kelompok-kelompok Islam.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada tahun 2018 secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk mengatur hubungan dengan Indonesia.

Tetapi Indonesia sebelumnya bersikukuh tidak bakal membuka hubungan diplomatik dengan negara itu sampai kemerdekaan Palestina sungguh-sungguh terwujud.

Tanpa hubungan secara resmi meskipun, Indonesia dan Israel selama itu sudah menjalin kerjasama dagang skala kecil dan pariwisata. Visa anjangsana diterbitkan oleh perwakilan masing-masing negeri di negara ketiga.

Politikus senior PDI Perjuangan, DR Effendi Simbolon, yang duduk di Komisi 1 DPR berpendapat tambahan dua negeri Arab yang menjalin hubungan dengan Israel memang memberikan harapan gres bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan membawa angin hangat bagi Indonesia.

Hanya saja hal itu belum akan mengubah garis kecendekiaan Indonesia, paling tidak dalam zaman dekat.

“Saya kira kita tetap meluhurkan bagaimanapun perjuangan rakyat Palestina buat merdeka di tanahnya. Perjuangan kudu tercapai.

“Nah jika sudah tercapai, baru kemudian mungkin kita mau bisa membuat wacana, pemikiran. Kira-kira ya, ” kata Effendi.

Keraguannya antara lain dilandasi ikatan kesetiaan klub Indonesia dengan Palestina.

“Latar belakang cerita yang panjang dan tatanan kaum terdiri dari suku suku dan agama yang sangat menjunjung tinggi perjuangan rakyat Palestina, itu membina sulit untuk kita lagi menelungkupkan ruang berpikir yang lebih moderat. ”

Sekalipun apa yang terjadi di Gedung Putih pada Selasa cerai-berai, imbuhnya, juga tidak terbayangkan sebelumnya.

“Jadi, ada tangan-tangan Tuhan serupa menurut saya, yang ingin mengembalikan perdamaian, dari bahasa-bahasa dari empat pembicara itu, ” ujar politikus senior PDI Perjuangan itu.

Perdamaian di Timur Tengah ?

Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani menguraikan kesepakatan dengan Israel sebagai momen bersejarah yang penuh harapan dan peluang.

“Pernyataan perdamaian antara Kerajaan Bahrain dan Negara Israel adalah langkah bersejarah menuju perdamaian nyata dan abadi, kesejahteraan dan kemakmuran di seluruh provinsi, dan bagi semua yang tumbuh di sana, tanpa memandang keyakinan, sekte, etnik, atau ideologi. ”

Palestina, sebaliknya, mencibir kesepakatan damai tersebut dan menganjurkan kepada negara-negara lain untuk tidak mengikuti jejak Bahrain serta Bon Emirat Arab.

Ditandaskan oleh Palestina perjanjian itu tidak akan menciptakan perdamaian di kawasan selama GANDAR dan Israel tidak mengakui benar Palestina mendirikan negara dengan batas-batas sesuai dengan batas tahun 1967 dan dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Belum jelas apakah negara-negara lain di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, akan melunakkan posisi mereka menyusul langkah Bahrain dan UEA.

Yang jelas menurut Direktur Manajer Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Dr. Ryantori normalisasi hubungan antarnegara bisa saja berlaku ” jika dikaitkan dengan rencana national interest . Ditambah lagi, kajian hubungan internasional kontemporer seringkali menunjukkan bahwa percekcokan dan kerjasama tidak harus melulu ditempatkan secara diametral. ”

Sebelum Bahrain dan Uni Emirat Arab, dalam dunia Arab Israel hanya mempunyai hubungan dengan Mesir dan Yordania.

Secara total, dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 30 negeri yang tidak mengakui Israel. Itu utamanya adalah negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia dan Pakistan yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).