Categories
Data

Papua: Pemerintah akan membuat pemekaran menjadi lima wilayah, kata Menkopolhukam Mahfud MD

4 jam yang cerai-berai Sumber gambar, Antara Pemerintah Nusantara melalui Menteri Koordinator Bidang Kebijakan, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bakal menambah tiga wilayah baru di Papua sehingga ke depan terdapat lima provinsi.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Ketenangan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bakal menambah tiga wilayah mutakhir di Papua sehingga ke depan terdapat lima provinsi.

Program pemekaran itu diungkapkan Mahfud MD seusai menggelar rapat bersama Kepala MPR Bambang Soesatyo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta peserta TNI-Polri di Gedung MPR/DPR MENODAI, Jakarta, Jumat (11/09).

Menurut Mahfud MD, pemekaran wilayah di Papua menjelma lima provinsi adalah “amanat sebab undang-undang” 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Revisi pula akan dilakukan, atau penegasan terhadap pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua yang rencananya dimekarkan menjadi 5, ditambah 3 dari yang ada sekarang. Karena itu merupakan amanat dari undang-undang, ” perkataan Mahfud kepada wartawan.

Dalam melahirkan rencana ini, Mahfud mengatakan negeri akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua buat melancarkan komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

“Ya untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas mengenai berbagai isu itu dengan pemerintah, ” kata Mahfud.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo berargumen bahwa pemekaran Papua menjadi lima provinsi adalah demi kesejahteraan asosiasi Papua.

“Isu soal pemekaran provinsi yang telah menjadi amanat UNDANG-UNDANG 21 tahun 2001 jadi lima wilayah nanti. Ini tujuannya merupakan untuk lebih fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia, ” kata Bambang Soesatyo.

Berawal dari kedatangan 61 karakter Papua di Istana

Saleh Sangadji, salah satu dari 61 orang yang diundang presiden itu, pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan bangsa wilayah itu dengan birokrasi.

Saleh, awak Kabupaten Mappi, mengatakan saat itu perwakilan masyarakat Papua Selatan betul minim di level pemerintahan, termasuk di tingkat provinsi di Jayapura.

Real, katanya terdapat perbedaan budaya kurun masyarakat di Papua Selatan dengan mereka yang tinggal di melahirkan.

Secara pemekaran daerah, ia berharap sarjana-sarjana asli Papua Selatan dapat menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.

Saleh menambahkan, ia yakin pemekaran wilayah akan membawa peningkatan ekonomi, serupa kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan tubuh masyarakat.

Sebulan setelah kedatangan 61 karakter Papua, tepatnya pada 29 Oktober 2019, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran daerah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Menurutnya, daripada kedua kawasan itu, yang sudah siap menjadi provinsi baru merupakan Papua Selatan.

“Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke, ” kata Tito kepada kuli di Jakarta, 29 Oktober 2019.

Ide pemekaran ditentang masyarakat adat dan akademisi

Ketika gagasan pemekaran muncul, perwakilan ratusan suku di Papua merasa tak sudah mengusulkan atau dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam perencanaan tersebut.

Majelis Anak buah Papua — lembaga kultural dengan mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — memandang pemekaran wilayah bukan solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua.

“Mayoritas dari 250 suku sah Papua tidak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus selalu, orang asli Papua tetap menderita, ” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.

Pelaksanaan otsus yang belum optimal juga menjadi dasar argumen sejumlah akademisi dalam menentang pendirian pemekaran wilayah di Papua.

Menurut Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jawang, sebelum jauh membentuk pemerintahan daerah anyar yang bakal menyedot anggaran negeri, pemerintah seharusnya lebih dulu menyusun secara rinci peta jalan pembangunan Papua.

“Yang paling mendesak adalah sikap pemerintah terkait dana otsus. Dengan ditunggu, apa strategi pemerintah setelah dana otsus selesai? ” kata Robert, Oktober 2019 lalu.

“Janji otsus membuat rakyat Papua lebih tenteram, meningkatkan pendidikan dan kesehatan jauh panggang dari api. ”

“Alasan Papua luas dan persoalannya begitu kompleks sehingga pemekaran dianggap solusi, bisa saja, tapi tidak boleh tiba-tiba muncul, ” ujar Robert.

Dari segi regulasi, logat Robert Endi Jawang, pemekaran provinsi tidak dapat dilakukan karena susunan pelaksana UU 23/2014 tentang otonomi daerah belum disahkan.

“Tanpa dua peraturan pemerintah itu tidak boleh tersedia pemekaran. Papua dianggap khusus, akan tetapi tetap harus mengikuti norma UU 23/2014. ”

“Kalau dimekarkan di luar rancangan, hal serupa nanti mesti berlaku juga untuk daerah lain dari Aceh, Jogja, dan Jakarta, ” kata Robert.

Sebelumnya, di tahun 2008, pemerintah melakukan pemekaran kepada Kabupaten Nduga, yang dulunya ialah bagian dari Kabupaten Jayawijaya.

Namun, era ini Nduga adalah wilayah termiskin di Papua.

Nduga, menurut catatan Awak Pusat Statistik (BPS), juga ialah satu dari 10 kabupaten di Papua dengan indeks pembangunan bani adam terendah di Indonesia.

Selama September 2018 hingga Maret 2019, tingkat kekurangan Papua meningkat 0, 1% ke angka 27, 53 atau yang tertinggi di Indonesia, menurut data BPS.

Sebagai perbandingan, angka kemiskinan secara nasional rata-rata berada di nilai 9, 41.