Categories
Data

Pilkada: Mengapa tren calon tunggal lawan kotak kosong terus meningkat di pilkada?

sejam yang lalu Sumber gambar, KURUN FOTO Sekitar 34 daerah dengan menggelar pilkada tahun 2020 berpotensi besar diikuti satu pasangan bahan. Politik pragmatis atau konsekuensi pola pemilu? Pendaftaran calon kontestan pilkada tahun 2020 resmi dibuka Jumat (04/09). Merujuk dinamika politik yang terjadi, setidaknya pemilihan kepala wilayah di 34 daerah berpotensi tumbuh diikuti calon tunggal.

Sekitar 34 daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2020 berpotensi mulia diikuti satu pasangan calon. Politik pragmatis atau konsekuensi sistem pemilu?

Pendaftaran calon kontestan pilkada tarikh 2020 resmi dibuka Jumat (04/09). Merujuk dinamika politik yang terjadi, setidaknya pemilihan kepala daerah di 34 daerah berpotensi besar diikuti calon tunggal.

Lembaga pemantau pemilu membicarakan tren calon tunggal melawan kotak kosong terus meningkat setiap tarikh.

Muncul kekhawatiran, demokratisasi yang diharapkan dalam pemilihan kepala daerah dengan langsung bakal semakin terkikis politik pragmatis.

Namun partai politik berdalih kalau kesepakatan mengusung calon tunggal adalah konsekuensi sistem pemilihan yang disepakati pemerintah dan DPR di level pusat.

Pilkada yang diikuti satu bagian calon kepala daerah terus meningkat selama tiga kontestasi terakhir, patuh catatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pada pilkada tahun 2015 terdapat tiga daerah dengan memiliki satu calon. Jumlah itu terus naik, berturut-turut sembilan bahan tunggal pada pilkada 2017 & 16 pada tahun 2018.

Jika kemufakatan politik yang sudah diumumkan tidak berubah, setidaknya dari 270 wilayah yang bakal menggelar pilkada Desember nanti, 34 di antaranya cuma akan memiliki satu pasangan calon.

Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Perludem, menilai koalisi partai untuk mengusung mulia calon yang sama hanya didasari hasrat untuk berkuasa.

Partai politik, introduksi Khoirunnisa, saat ini enggan mengutarakan tenaga dan ongkos untuk memperjuangkan calon kepala daerah yang tak punya kans besar untuk lulus.

“Semua indikator utama pencalonan adalah kemasyhuran, jadi yang dicalonkan yang punya elektabilitas tinggi dan modal besar. Partai pragmatis dan rasional, cuma ingin menang pemilu, ” sekapur Khoirunnisa saat dihubungi melalui telepon, Kamis (03/09).

“Jadi tidak ada kaderisasi berdasarkan merit system . Yang dicalonkan yang naik daun dan punya modal, walau tersedia kader yang sudah berjuang lama di internal partai, ” ujarnya.

Parpol: ‘Kami tidak ingin berada di kedudukan kalah’

Merujuk UU 10/2016 tentang pilkada, partai bisa mengusung bagian calon kepala daerah jika mempunyai minimal 20% kursi DPRD ataupun mendapatkan setidaknya 25% suara makbul pada pemilihan anggota DPRD sebelumnya.

Batas-batas angka itulah yang disebut Besar Badan Pemenangan Pemilu Golkar Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mendorong golongan kecil membentuk atau bergabung ke koalisi tertentu.

Partai politik yang tak memenuhi syarat tadi, kata Hasanuddin, terpaksa bergabung ke koalisi supaya tetap memiliki hak mencalonkan pengikut pada pilkada berikutnya.

“Partai tentu tak ingin berada di posisi kecundang. Kenapa ada koalisi besar? Sebab ada aturan bahwa partai yang punya kursi tapi tidak mengetengahkan calon tidak akan bisa menimbrung pilkada berikutnya, ” ucapnya.

“Jadi kalau kursi mereka untuk mengusung bahan kurang, mereka otomatis akan menimbrung ke partai lain. Jadi anggota koalisi semakin banyak, ” kata Hasanuddin.

Dalam Pilkada Balikpapan, Golkar bersekutu secara semua partai di DPRD untuk mengusung Rahmat Mas’ud-Thohari Aziz.

Ganjaran yang kini menjabat wakil walikota Balikpapan merupakan kader Golkar. Sementara Thohari yang merupakan wakil Kepala DPRD Balikpapan berasal dari PDIP.

Dua partai itu merupakan pemegang kursi terbanyak di DPRD Balikpapan.

‘Calon tunggal tidak melanggar asas demokrasi’

Di Kota Semarang, seluruh partai pada DPRD mengusung pasangan petahana Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu. PKB, dengan tak mampu mencalonkan kandidat tunggal, termasuk partai yang belakangan bergabung ke koalisi itu.

Sukirman, Sekretaris Jawatan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Pusat, berdalih partainya juga tak punya kandidat untuk bersaing seimbang secara petahana yang diklaim memiliki elektabilitas lebih dari 65%.

Walau akhirnya tak ada kandidat lain di Semarang, Sukirman menilai pilkada yang bakal bergulir tetap sah dan demokratis.

“Melawan petahana berat karena dia memiliki modal sosial besar dan memiliki program di pemerintahan yang bisa dia klaim serta dinikmati asosiasi, ” kata Sukirman saat dihubungi.

“Demokrasi dan politik harus bermanfaat. Kami anggap pasangan ini sedang bermanfaat bagi Semarang. Jadi saya percayakan kembali ke mereka.

“Calon sendiri tidak melanggar asas demokrasi, kepantasan pun tidak dilanggar. Masyarakat langgeng memiliki dua pilihan, petahana ataupun tidak memilih pasangan itu secara cara mencoblos kotak kosong ataupun tidak menggunakan hak suara, ” ujarnya.

Apa dampak pilkada bercalon tunggal?

Masyarakat yang tak disuguhi calon alternatif, prawacana Khoirunnisa dari Perludem. Dia berceloteh, karena tidak ada debat program dan visi-misi antarcalon, pemilih tak bisa memberikan suara kepada calon yang menawarkan konsep pembangunan ulung.

Selain itu, Khoirunnisa juga memprediksi koalisi yang mengusung calon tunggal berpotensi menjalin kongkalikong antar eksekutif dan legislatif jika kandidat mereka memimpin pilkada.

“Seringkali koalisi itu mulia bersikap pragmatis. Koalisinya bukan berdasarkan kesamaan ideologis, tapi ‘saya sanggup apa, mereka dapat apa’, ” ujar Khoirunnisa.

“Dampak buruknya jika telah ada kesepakatan di dalam gabungan siapa dapat proyek apa, pemerintahan itu bekerja bukan untuk ketenteraman rakyat tapi semata-mata bagi-bagi kue, ” tuturnya.

Namun anggapan itu dibantah Sukirman. DPRD yang solid menanggung kepala daerah disebutnya justru bakal memudahkan pemerintahan daerah menggenjot pembangunan.

“Jika calonnya terpilih, koalisi mesti memerosokkan peningkatan prestasi petahana ketimbang masa sebelumnya karena tidak ada antitesis, ” kata Sukirman.

“Artinya anggaran dan arah pembangunan bisa diatur berhubungan. Tidak ada hambatan apapun di DPRD. Jadi semestinya angka kemiskinan turun, layanan pendidikan dan kesehatan tubuh juga bisa meningkat 100%, ” ujarnya.

Pilkada dengan calon tunggal dianggap Perludem juga muncul karena syarat mengandung untuk calon perseorangan atau yang dari luar partai politik.

Secara ijmal, sebelum mendaftarkan diri, calon perseorangan harus mendapatkan dukungan dari 6, 5-10% pemegang hak suara. Bagian setiap daerah berbeda, tergantung total pemilih tetap.

Sejak 2015, daripada 28 pilkada yang diikuti calon tunggal, hanya satu yang dimenangkan kotak kosong. Perisitwa itu berlaku pada Pilkada Kota Makassar tahun 2018, saat pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi urung meraih lebih dari 50% suara sah.

Menurut UU Pilkada, pemilihan kepala daerah yang dimenangkan kotak sepi akan diulang tahun berikutnya. Kandidat yang kalah bisa mendaftar kembali.

Pra pilkada berikutnya berlangsung, tugas besar daerah akan dijalankan seorang pengelola tugas yang ditunjuk Kementerian Pada Negeri.

Pendaftaran calon kandidat Pilkada 2020 akan ditutup 6 September mendatang. Setelah kampanye dan tahapan yang lain, pemungutan suara diagendakan dilakukan dengan serentak pada 9 Desember pendahuluan.