Categories
Data

Sosialisasikan kebijakan, pemerintah bayar influencer Rp90 miliar, ICW: ‘ke mana peran kehumasan? ‘

sejam dengan lalu Sumber gambar, Antara Foto Lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan penggunaan taksiran pemerintah pusat untuk influencer ataupun pemengaruh sebesar Rp90, 45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019. Penggunaan para-para pemengaruh tersebut, lanjut ICW, mulai marak dilakukan pemerintah sejak 2017.

Lembaga swadaya masyarakat, Nusantara Corruption Watch (ICW), menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90, 45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019. Penggunaan para pemengaruh tersebut, lanjut ICW, mulai marak dilakukan pemerintah sejak 2017.

Sebab penelusuran ICW yang merujuk dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 kementerian serta non-kementerian termasuk dua lembaga kaidah, hampir semuanya menggunakan jasa influencer atau pemengaruh.

Salah satu contoh lembaga yang menggunakan para influencer adalah Kementerian Pendidikan & Kebudayaan untuk menyosialisasikan Penerimaan Pengikut Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Arah temuan ini, Egi Primayoga daripada ICW mempertanyakan peran kehumasan negeri. “Jadi tidak berguna fungsi kehumasan. ”

Pada Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar dari Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) 2020 buat influencer dalam rangka mempromosikan daerah pariwisata saat lesunya kunjungan turis imbas virus corona.

Egi menyoroti sejumlah nama influencer yang tercantum dalam LPSE, seperti Ayushita Widyartoeti Nugraha dan Gritte Agatha, dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai Rp117 juta.

“Pengadaan sosialisasi PPDB ini ada banyak menggaet artis atau influencer , seperti Ahmad El Jallaludin Rumi dan Ali Shakib dan jumlahnya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, ” ujar Egi dalam permufakatan online, Kamis (20/08).

“Bisa dicek langsung di Layanan Pengadaan Secara Eelektronik (LPSE) Kementerian Pendidikan dan Kultur. Kalau cari kata kunci influencer pasti keluar semua. ”

Lembaga lain yang juga memakai jasa influencer dari temuan ICW yakni Kementerian Pariwisata untuk kegiatan publikasi branding pariwisata melalui international online food dengan jumlah anggaran mencapai Rp5 miliar.

Penggunaan influencer juga dilakoni Departemen Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga Kepolisian Republik Indonesia.

Dari sederet kementerian & lembaga tersebut, lanjut Egi, Polri yang paling banyak menggelontorkan anggarannya untuk aktivitas digital yakni mematok Rp937 miliar.

“KemenPar nilai anggarannya Rp263 miliar, Kemenkeu anggaran dengan dikeluarkan Rp21 miliar, Kemendikbud yaitu Rp1, 9 miliar, Kemenhub taksiran untuk influencer Rp11 miliar, ” tutur Egi.

“Anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak 2017 serta meningkat di tahun berikutnya. ”

Egi menyebut penggunaan influencer oleh pemerintah nantinya hendak semakin marak dan dengan taksiran yang jauh lebih besar. Namun di balik penggunaan para influencer itu, ia menilai pemerintah seakan tak yakin dengan kebijakan yang dikeluarkan.

“Bahwa Jokowi tidak percaya diri secara program-programnya sehingga harus menggelontorkan taksiran untuk influencer . ”

“Selain tidak percaya diri, kedudukan kehumasan pemerintah ke mana kalau influencer makin marak seperti itu? Jadi tidak berguna fungsi kehumasan. ”

“Tidak menutup kemungkinan anggarannya akan lebih besar. ”

Tapi lebih dari tersebut, menurut Egi, transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penggunaan influencer sangat lemas. Sebab tak ada tolok ukur yang dipakai ketika menentukan ataupun memilih seorang pemengaruh dalam menyosialisasikan kebijakan.

“Kebijakan yang menggunakan influencer barang apa saja? Termasuk influencer diberi disclaimer bahwa itu aktivitas berbayar atau didukung negeri dalam publikasi postingannya. ”

“Lalu bagaimana pemerintah menentukan suatu isu butuh influencer ? Bagaimana pemerintah menentukan individu yang layak menjadi influencer ? Karena ini terkait akuntabilitas. ”

Kepala Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (YLHBI), Asfinawati, mengatakan penggunaan teknologi atau media sosial dalam demokrasi sesungguhnya bisa berdampak positif di demokrasi.

Sebab publik atau rakyat mampu menyampaikan langsung aspirasinya tanpa hambatan.

“Teknologi menghasilkan pemerintah lebih responsif. Misal pengaduan bisa secara langsung atau berunding secara langsung melalui akun menteri atau presiden, ” ujar Asfinawati dalam diskusi online.

“Menjadi lebih akuntabel dan transparan karena semua peristiwa bisa diunggah. Misalnya rancangan APBN, peraturan daerah. Kalau dulu berbelit-belit sekarang bisa lebih cepat diakses, ” sambungnya.

Namun begitu, kata Asfi, ada sisi gelap dari penerapan teknologi apalagi ketika disusupi influencer ataupun buzzer . Pokok, baginya, mereka “bersuara atas pesanan”.

“Publik tidak lagi bisa membedakan mana pendapat pribadi dan mana dengan iklan. Berbeda dengan televisi atau radio, jelas kita bisa cakap mana yang berita dan iklan. ”

Lebih dari itu, Asfi menilai penggunaan influencer dan buzzer telah menciptakan stigmatisasi atau ‘pembelahan’ dengan sebutan tertentu. Ia mengambil contoh istilah ‘cebong’ dan ‘kadrun’.

“Jadi sebagus apapun omongan seseorang menjadi tidak valid dan ini membiaskan. ”

Terkait kebijakan pemerintah atas Rencana Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, pakar media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan percakapan terkait #indonesiabutuhkerja baru penuh di media sosial pada membentangkan 13 sampai 16 Agustus.

“Kampanye oleh influencer berlaku di Instagram pada 10-12 Agustus dan cukup ramai. Sehari setelahnya sudah diketahui netizen di Instagram dan ada serangan balik. ”

“Kemudian di Twitter pada tanggal 10-12 Agustus masih beku, tapi pada tanggal 13-16 Agustus ada dialektika. Isinya kritikan semua bukan promosi lagi. ”

Ismail menilai percakapan yang begitu riuh di media sosial terkait #indonesiabutuhkerja cukup seimbang jarang yang setuju dan menolak.

Dan semestinya, kata dia, pemerintah mendengarkan kegemparan tersebut dalam mengambil kebijakan.

“Ini kudu didengar oleh pemerintah. ”