Categories
Data

KAMI: Dubes Palestina hadiri deklarasi kaum pengkritik pemerintah – ‘Kami tak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia’

Diperbarui 14 menit yang lalu Sumber gambar, Kurun Foto Kedutaan Besar Palestina pada Jakarta menyatakan “tidak akan menjelma bagian dari kegiatan politik di Indonesia” setelah Dubes Zuhair al-Shun tampak menghadiri deklarasi pembentukan Konfederasi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau AWAK, Selasa (18/08).

  • Abraham Utama
  • BBC News Indonesia

Kedutaan Gede Palestina di Jakarta menyatakan “tidak akan menjadi bagian dari kesibukan politik di Indonesia” setelah Dubes Zuhair al-Shun tampak menghadiri keterangan pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Selasa (18/08).

Di rilis yang diterima BBC News Indonesia, Kedubes Palestina menjelaskan bahwa Dubes Zuhair memenuhi undangan Din Syamsuddin dengan pemahaman bahwa agenda tersebut adalah acara peringatan hari kemerdekaan RI.

Di sisi asing, dalam pesan kepada BBC News Indonesia pada Rabu (19/08), Din Syamsuddin mengirim salinan undangan dengan dengan jelas menyebut deklarasi pendirian KAMI. Namun, menurutnya, “ada kesalahpahaman”.

Eksistensi Dubes Zuhair dalam acara deklarasi KAMI ramai diperbincangkan di jalan sosial. Cuitan salah satu motor KAMI, Adhie Massardi, yang menghadirkan foto keberadaan Dubes Zuhair sudah dicuitkan ulang sedikitnya sebanyak satu. 100 kali hingga Rabu (19/08) pukul 14. 00 WIB.

Sebagian warganet memaknai kehadiran Dubes Palestina jadi wujud dukungan terhadap acara itu.

Akan tetapi, pada Rabu (19/08), Kedubes Palestina merilis klarifikasi yang membuktikan sebaliknya.

Keterangan tentang apa yang diberitakan media perihal Duta Besar Negara Palestina yang menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bapak Din Syamsuddin, Pemimpin Persatuan Persahabatan Indonesia Palestina.

Kami ingin menegaskan bahwa partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia & bukan yang lainnya. Kehadiran awak di acara tersebut hanya berlaku selama 5 menit, ketika membawakan lagu kebangsaan Indonesia yang tersebut adalah sesuatu yang sakral bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami di Palestina mengapresiasi dukungan dan bantuan yang kami terima sejak Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintahannya yang terhormat, dan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ramah. Saya berharap semua orang mengerti bahwa kami bukan arah dari dan tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik pada Indonesia.

Sementara itu, dalam pesan terekam kepada BBC News Indonesia, Keyakinan Syamsuddin mengamini bahwa pihaknya sudah mengundang sejumlah tokoh/pejabat dan caraka besar untuk menghadiri acara deklarasi pembentukan KAMI.

“Para dubes yang diundang adalah AS, Inggris, Australia, Rusia, Mesir, Saudi Arabia, Palestina, Iran, dan Negara-negara ASEAN. Sebagian menjawab tidak bisa hadir sebab tidak berada di tempat, beberapa tidak ada jawaban. Dubes Palestina adalah satu-satunya dubes yang sedia, dan beliau hanya hadir pada dua acara pertama (Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan dan Hari Konstitusi 18 Agustus).

“Tadi saya sudah menelepon Dubes Palestina. Rupanya ada kesalahpahaman. Beliau tidak baca seksama undangan, tapi begitu melihat nama beta, beliau langsung berniat hadir selalu karena menganggap saya sahabat (sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina), ” papar Din kepada wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama.

Sebuah golongan yang menamakan diri Koalisi Kesibukan Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dideklarasikan di Jakarta, Selasa (18/08).

Walau digagas sejumlah orang yang pernah membantu calon presiden Prabowo Subianto di dalam pilpres sebelumnya, mereka membantah memiliki motif politik terkait pemilu 2024 mendatang.

Namun, menurut pakar ilmu kebijakan, kelompok ini tidak akan berdampak besar pada peta perpolitikan nasional. Kelompok ini disebut hanya bakal menjadi wadah mempertahankan eksistensi.

Beberapa orang yang ikut mendirikan kelompok ini pernah mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019, seperti Said Didu, Malem Sambat Kaban, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

Ada pula Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI dengan pernah mendapat dukungan untuk menjelma bakal calon presiden pada Pilpres 2019.

Walau berisi orang-orang yang aktif dalam politik praktis, Refly Harun, satu diantara inisiator KAMI, menyanggah kelompoknya tengah bersiasat untuk Pemilu 2024.

Refly, dengan pernah diserahi jabatan komisaris istimewa perusahaan pelat merah pada tadbir Joko Widodo, menyebut KAMI disusun hanya untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

“Gerakan ini ingin memberikan sumbangan pemikiran, dan melakukan upaya korektif jika ada kekurangan dalam praktik bernegara, ” kata Refly via telepon.

“Kelompok seperti ini pasti berkaitan dengan aktivitas politik. Tapi apakah ana akan mendorong tokoh tertentu (untuk jadi presiden)? Tidak. ”

“Saya belum mendengar pembicaraan ke arah kian. Saya juga tidak tertarik ke sana karena saya bergabung setelah melihat bahwa perjuangannya nilai. Yang dibangun sistem, ” ujarnya.

Pada keterangan di Tugu Proklamasi, Jakarta, AWAK membacakan delapan tuntutan kepada negeri. Isu yang mereka angkat jarang lain tentang penanganan pandemi Covid-19, oligarki dan dinasti politik, serta dugaan kriminalisasi terhadap pengkritik negeri.

Kenapa tidak bentuk partai?

KAMI bisa berdampak positif bagi pemerintahan, jika melontarkan pertimbangan yang berbasis data serta penyelesaian konkret, kata Ketua Dewan Arahan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat.

“Kami malah membutuhkan kritik. Jangan bertindak karena dendam atau iri hati. Saya harap banyak tokoh yang memposisikan diri sebagai negarawan, bukan sebaliknya, ” ujar Djarot.

“Tidak akan siap masalah bagi pemerintah sepanjang tak mengadu domba, menebarkan ujaran kesumat dan hoaks, ” tuturnya.

Namun Djarot ganjil para penggagas KAMI tidak mengambil mendirikan partai politik, apalagi jika tujuan akhir mereka adalah besar dalam pemilu.

Kalau benar untuk menganju tahun 2024, mengapa tidak menyusun partai politik? Pilar utama demokrasi kan partai politik, ” ucapnya.

Lupa satu penggagas KAMI, Ahmad Yani, eks politikus beberapa partai, menyatakan hanya akan menjadi gerakan moral.

Ahmad mengklaim kelompoknya tidak bakal berubah menjadi organisasi masyarakat atau partai. Ia juga menolak kalau kelompoknya disebut sebagai ‘oposisi pemerintah’.

“Kami tidak dalam kerangka politik. Pemoilu 2024 itu adalah kerangka dan kegiatan politik. Kami menjauhi tersebut, ” ujarnya kepada pers sudah deklarasi.

‘Kritikus abadi’

Pakar politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, menilai kelompok baru itu tidak berpotensi memainkan peran mulia dalam peta politik nasional.

Baik selama ini sudah sering membicarakan kebijakan pemerintah, Indria menyebut aliran yang digagas oleh KAMI tak akan menjadi perbincangan utama asosiasi.

“Yang membentuk KAMI itu para pengkritik yang abadi terhadap pemerintah. Dengan mereka sampaikan punya dasar, tapi pemerintah tidak bisa memenuhi semua kritik mereka, ” ucapnya.

“Mereka benar vokal di media massa, akan tetapi pengaruh mereka tidak sampai ke seluruh masyarakat, apalagi di kausa rumput. ”

“Sepertinya ini tidak lebih dari upaya menjaga presensi mereka di perpolitikan, ” kata Indria.

Apa langkah setelah deklarasi?

Refly Harun membicarakan belum ada agenda tertentu yang akan KAMI gulirkan dalam waktu dekat. Meski begitu, ia berceloteh mereka akan muwujudkan kritik mencuaikan mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

“Beberapa kelompok sudah melakukannya, misalnya gugatan terhadap Perppu Penanganan Covid-19 oleh koalisi yang dipimpin Keyakinan Syamsuddin. Kami akan mendorong langkah-langkah seperti itu, ” kata Refly.

Juni lalu, MK menolak gugatan Keyakinan sehingga beleid itu tetap sah sampai saat ini.