Categories
Data

Urusan buronan Djoko Tjandra: Brigjen Prasetijo jadi tersangka karena diiduga buatkan surat dan hancurkan barang petunjuk, tindakan yang timbulkan pertanyaan, ‘apakah buronan lain juga diperlakukan sama’?

Diperbarui 5 jam yang lalu Sumber gambar, ANTARA/Akbar Nugroho Gumay Penjaga menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo, bekas pejabat Bareskrim Polri sebagai simpulan pada Senin (27/07) dalam kasus buronan Djoko Tjandra, dengan kerawanan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Petugas menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo, bekas pejabat Bareskrim Polri sebagai simpulan pada Senin (27/07) dalam urusan buronan Djoko Tjandra, dengan risiko hukuman maksimal enam tahun kurungan.

Selain penetapan tersangka ini, Polri juga tengah menyelidiki aliran persediaan suap yang diperkirakan diterima sebesar orang dalam pembuatan surat tiruan bagi perjalanan Djoko Tjandra.

Brigjen Prasetijo yang diduga terlibat dalam pemberian surat jalan dan berharta dalam satu pesawat dengan Djoko ke Pontianak tanggal 16 Juni lalu, disebut Kepala Biro Pencerahan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono, dalam kondisi sakit dengan tekanan darah naik dalam sidang tambahan Senin (20/07) lalu.

Dalam sidang lanjutan permohonan kembali yang diajukan Djoko Tjandra sendiri, untuk keempat kalinya ia tidak hadir di Meja hijau Negeri Jakarta Selatan Senin (27/07).

Jaksa meminta hakim menolak permohonan Djoko dalam surat yang dikirim kepada hakim untuk menggelar wasit pemeriksaan PK secara online.

Djoko disebut pengacaranya tengah sakit di Malaysia.

Kasus Djoko Tjandra, menurut Indonesian Corruption Watch, menimbulkan pertanyaan jemaah, apakah buronan lain selama ini juga diperlakukan seperti buron kejadian Bank Bali ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui koordinator Adnan Angin ribut Husodo, menyebut kasus Djoko Tjandra bisa menjadi preseden dalam sedikitnya 40 buronan kasus korupsi asing yang hingga saat ini samar-samar dari proses penegakan hukum.

“Kasus itu bukan hanya mencoreng kepolisian, akan tetapi juga wibawa negara, termasuk kepala, kalau aparat penegak hukum betul-betul bisa diperalat mafia untuk menghilangkan jejak kejahatan, ” kata Adnan.

“Karena masalah ini, publik jadi bingung, apakah buronan lain juga diperlakukan sama seperti Djoko, ” ujarnya.

Adnan berkata, ICW mencatat terdapat 40 buronan kasus korupsi yang itu anggap kelas kakap. Beberapa diantara mereka adalah Eddy Tansil, Sjamsul Nursalim, dan Honggo Wendratmo.

Penangkapan para buronan itu dinilai Adnan sebagai komitmen negara terhadap prinsip negara kaidah. Ia berkata, berbagai kerja sama antarnegara sebenarnya bisa memudahkan pekerjaan buronan tersebut.

Polri menyebut tiga jenderal yang mereka duga berkaitan dengan pelarian Djoko, buronan kasus cessie Bank Bali. Jabatan mereka dicopot akibat dugaan ini.

Prasetijo jadi tersangka, aliran dana diselidiki

Eks Kepala Biro Koordinasi serta Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo ditetapkan menjelma tersangka terkait pembuatan surat ulama buron Djoko Tjandra pada Senin (27/07).

Ada tiga konstruksi dasar yang dikenakan pada Brigjen Prasetijo. Pertama membuat surat jalan buatan bagi Djoko Tjandra dan menggunakan surat palsu, kedua membiarkan atau memberi pertolongan bagi Djoko, beserta konstruksi hukum ketiga, Brigjen Prasetijo diduga menghalangi upaya penyidikan dengan merusak barang bukti.

“Selanjutnya konstruksi adat yang ketiga adalah terkait pelanggaran Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP di mana yang terlibat telah menghalangi atau mempersukar penyidikan dengan menghancurkan dan menghilangkan sebagian barang bukti, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi yang berkesesuaian di mana simpulan BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto buat membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK serta DST termasuk tentunya oleh yang bersangkutan, ” kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo pada jumpa pers di Mabes Polri, Senin (27/7)

Penetapan tersangka berdasarkan membuat perkara serta berdasarkan bukti surat-surat palsu sebagai berikut, surat timah tertanggal 3 Juni dan 18 Juni, surat pemeriksaan Covid beserta surat rekomendasi kesehatan yang dibuat di lingkungan Pusdokkes Polri.

Di dalam surat jalan berkop Polri untuk Djoko Tjandra, Prasetijo menulis kalau Djoko merupakan konsultan Badan Reserse Kriminal Polri. Prasetijo juga diduga terbang ke Pontianak bersama Djoko pada 19 Juni lalu.

Tersangka-tersangka baru

Dalam kasus ini, penjaga memeriksa 20 orang saksi serta ‘tidak menutup kemungkinan muncul tersangka-tersangka baru’.

“Tentang aliran dana, kita masa ini telah membuka penyediikian buat melakukan tracing dan tentunya belakang menyasar pada siapa saja kita akan jelaskan dalam rilis berikutnya. Tidak menutup kemungkinan kami kerja sama dengan KPK, ” sekapur Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal lain yang sebelumya dicopot dalam kaitan kasus ini ialah Brigjen Nugroho Slamet. Ia ialah Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia.

Satu perwira tinggi lainnya adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Dia merupakan atasan langsung Nugroho.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Prasetijo diperiksa dalam ranah ideal dan disiplin.

Namun proses tersebut pekan lalu berhenti sementara karena dokter kepolisian menyatakan Prasetijo melempem, salah satunya akibat tensi darah yang tinggi, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Aur Setiyono.

“Yang bersangkutan (Prasetijo) membuat tulisan izin sendiri, dan terbang kepala pesawat dengan DPO. Ini saya dalami, ” kata Awi di jumpa pers di Jakarta.

“Kami sudah cek ke propam serta pusdokes, dia belum bisa awak periksa, masih dalam perawatan di rumah sakit. ”

“Kami mulai daripada kode etik, kalau di danau mengembang ke perbuatan pidana, tentu kami akan jerat pasal pidananya, ” ucap Awi.

Penangkapan buronan kasus korupsi sebelumnya, antara lain terhadap Nunun Nurbaeti, Anggodo, dan Muhammad Nazaruddin, disebut bukti upaya itu bisa dilakukan.

Hingga kini, Polri belum memberi tenggat kerja tim pemeriksa internal mereka.

Walau reses perlu dibahas segera

Sementara tersebut, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, meminta Polri membeberkan peran jenderal yang diduga memuluskan Djoko Tjandra masuk-keluar Indonesia.

Mardani menilai penyidikan privat kepolisian itu harus dibuka di dalam forum rapat dengar pendapat Premi III DPR, walau para bagian dewan saat ini tengah melakukan masa reses.

Dorongan dari DPR disebutnya penting agar persoalan penanganan buronan kasus patgulipat tidak terus terjadi.

“Polri harus menjelaskan akar masalahnya di mana, siapa penanggung jawabnya dan siapa yang harus diproses secara hukum., ” ujarnya, Senin (20/07).

“Kita bisa terjerembab di lubang yang sama berulang kali, karena karakter koruptor memang begitu. ”

“Omnibus law kami bahas terus saat reses, ini lebih genting, seharusnya bisa dilakukan, ” kata Mardani via telepon.

Komisi III secara resmi telah meminta izin kepada arahan DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus Djoko. Namun tak disetujui dengan alasan ‘tak sesuai prosedur’.